KPK Wanti-wanti Menkes Distribusi Vaksin Jadi Celah Penyimpangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan) konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (8/1). (Antara/Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin soal adanya celah terjadinya penyimpangan dalam program vaksinasi COVID-19. KPK menyebut penyimpangan berpotensi terjadi pada proses distribusi vaksin.

"Kami melihat mungkin penyimpangan nanti justru di distribusi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1).

Hal ini, kata Alex, lantaran jumlah vaksin yang terbatas, sementara setiap orang ingin segera divaksin agar terlindungi dari virus corona yang hingga kini masih menjadi pandemi.

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks

"Bisa jadi misalnya, ini yang seharusnya divaksin A, si A bisa saja, 'jangan saya' bisa dijual ke orang lain, kamu duluan deh. Karena ini menyangkut apa, kehidupan, menyangkut nyawa, semua orang pingin selamat," ujarnya.

Untuk itu, Alex meminta peran serta masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program vaksinasi. Dengan demikian, setidaknya 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 181 juta jiwa mendapat giliran untuk divaksin hingga tahun depan.

"Jadi tidak usah berebut meskipun terbatas dan pemerintah kan sudah menjanjikan bahwa vaksin ini gratis nanti akan disediakan sampai ke pelosok," ujarnya.

Jokowi meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.
Jokowi meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.

Alex melanjutkan, Kementerian Kesehatan telah menetapkan kelompok masyarakat yang mendapat giliran vaksin secara berurutan. Salah satu kelompok yang mendapat vaksin lebih awal adalah para tenaga kesehatan karena paling berisiko terpapar COVID-19.

"Sementara kita yang belum mendapatkan giliran ya upaya yang harus kita lakukan adalah menjaga protokol kesehatan, pakai masker cuci tangan dan menjaga jarak," imbuhnya.

Baca Juga:

Komnas HAM Sebut Penembakan 4 Anggota FPI Pelanggaran HAM

Menurut Alex proses pengadaan vaksin cenderung lebih kecil terjadinya penyimpangan. Hal ini lantaran produsen vaksin jumlahnya terbatas, sehingga tidak perlu menggunakan sistem lelang. Selain itu, dengan jumlah produsen yang terbatas, harga vaksin pun lebih mudah untuk dikontrol.

"Artinya, itu mudah sekali dikontrol harganya dan saya kira juga peluang terjadi penyimpangannya sangat kecil," tutup Alex. (Pon)

Baca Juga:

Menkes Budi Sadikin Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Miliki Pemasaran Online, Produksi Sneakers Indonesia Naik Saat Pandemi
Indonesia
Miliki Pemasaran Online, Produksi Sneakers Indonesia Naik Saat Pandemi

Indonesia menjadi negara eksportir produk alas kaki terbesar ketiga di dunia, dengan total 406 juta pasang alas kaki.

Proses e-Tilang Tiba-tiba Berhenti, Ini Penyebabnya
Indonesia
Proses e-Tilang Tiba-tiba Berhenti, Ini Penyebabnya

Hal itu dibenarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo.

Penerimaan Pajak Masih Seret
Indonesia
Penerimaan Pajak Masih Seret

rdasarkan seluruh jenis pajak terdapat indikasi pemulihan meskipun belum semua sektor pulih sehingga menunjukkan penerimaan pajak ini telah mulai mengalami perubahan arah kepada perbaikan.

Baju Adat Suku Tidung Dituding Busana Tiongkok, Gubernur Kaltara: Menyedihkan
Indonesia
Baju Adat Suku Tidung Dituding Busana Tiongkok, Gubernur Kaltara: Menyedihkan

Baju ada Suku Tidung, Kalimantan Utara, yang terdapat di uang baru pecahan Rp75.000 menuai polemik di masyarakat.

Aksi Pengeroyokan Berujung Kematian Terjadi di Dekat Gedung KPK
Indonesia
Aksi Pengeroyokan Berujung Kematian Terjadi di Dekat Gedung KPK

Setelah itu, polisi melakukan penyelidikan terkait tewasnya korban

Pasukan Dewinta Bahar Geruduk DPRD, Tuntut Cabut PSBB
Indonesia
Pasukan Dewinta Bahar Geruduk DPRD, Tuntut Cabut PSBB

Puluhan orang yang tergabung dalam Srikandi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Srikandi Pekat IB) mendatangi DPRD DKI Jakarta, pada Senin (5/10) siang.

Cerita Calon Pengantin Harap-Harap Cemas Nikah Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Cerita Calon Pengantin Harap-Harap Cemas Nikah Saat Pandemi COVID-19

Nurul akan mengikuti semua aturan yang ditetapkan pihak gedung

Penangkapan 8 Tokoh KAMI Diduga Kental Aroma Politis
Indonesia
Penangkapan 8 Tokoh KAMI Diduga Kental Aroma Politis

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan protes resmi terhadap penangkapan delapan anggotanya oleh Tim Siber Bareskrim Polri

Lewat Puisi, Ketua KPK Tanamkan Semangat Antikorupsi untuk Mahasiswa Binawan
Indonesia
Lewat Puisi, Ketua KPK Tanamkan Semangat Antikorupsi untuk Mahasiswa Binawan

Firli Bahuri mengajak mahasiswa baru Universitas Binawan untuk hidup jujur, disiplin dan berintegritas

MPR Sebut Rencana Penghapusan Pendidikan Pancasila Coreng Wajah Jokowi
Indonesia
MPR Sebut Rencana Penghapusan Pendidikan Pancasila Coreng Wajah Jokowi

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah Mendesak Pemerintah terutama Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.