KPK Wanti-wanti Menkes Distribusi Vaksin Jadi Celah Penyimpangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kanan) konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (8/1). (Antara/Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin soal adanya celah terjadinya penyimpangan dalam program vaksinasi COVID-19. KPK menyebut penyimpangan berpotensi terjadi pada proses distribusi vaksin.

"Kami melihat mungkin penyimpangan nanti justru di distribusi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/1).

Hal ini, kata Alex, lantaran jumlah vaksin yang terbatas, sementara setiap orang ingin segera divaksin agar terlindungi dari virus corona yang hingga kini masih menjadi pandemi.

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 Akan Dimulai, Ketua DPD Ajak Masyarakat Lawan Hoaks

"Bisa jadi misalnya, ini yang seharusnya divaksin A, si A bisa saja, 'jangan saya' bisa dijual ke orang lain, kamu duluan deh. Karena ini menyangkut apa, kehidupan, menyangkut nyawa, semua orang pingin selamat," ujarnya.

Untuk itu, Alex meminta peran serta masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program vaksinasi. Dengan demikian, setidaknya 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 181 juta jiwa mendapat giliran untuk divaksin hingga tahun depan.

"Jadi tidak usah berebut meskipun terbatas dan pemerintah kan sudah menjanjikan bahwa vaksin ini gratis nanti akan disediakan sampai ke pelosok," ujarnya.

Jokowi meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.
Jokowi meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/hp.

Alex melanjutkan, Kementerian Kesehatan telah menetapkan kelompok masyarakat yang mendapat giliran vaksin secara berurutan. Salah satu kelompok yang mendapat vaksin lebih awal adalah para tenaga kesehatan karena paling berisiko terpapar COVID-19.

"Sementara kita yang belum mendapatkan giliran ya upaya yang harus kita lakukan adalah menjaga protokol kesehatan, pakai masker cuci tangan dan menjaga jarak," imbuhnya.

Baca Juga:

Komnas HAM Sebut Penembakan 4 Anggota FPI Pelanggaran HAM

Menurut Alex proses pengadaan vaksin cenderung lebih kecil terjadinya penyimpangan. Hal ini lantaran produsen vaksin jumlahnya terbatas, sehingga tidak perlu menggunakan sistem lelang. Selain itu, dengan jumlah produsen yang terbatas, harga vaksin pun lebih mudah untuk dikontrol.

"Artinya, itu mudah sekali dikontrol harganya dan saya kira juga peluang terjadi penyimpangannya sangat kecil," tutup Alex. (Pon)

Baca Juga:

Menkes Budi Sadikin Minta KPK Kawal Pengadaan Vaksin COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada hingga Tahun 2022
Indonesia
Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada hingga Tahun 2022

Mengingat wabah corona yang belum usai, sejumlah pihak meminta kepada Pemerintah untuk menunda Pilkada hingga kasus virus corona terkendali demi keselamatan masyarakat.

Kardinal Suharyo Rasakan Keprihatinan Umat Islam Rayakan Lebaran di Tengah Pademi Corona
Indonesia
Kardinal Suharyo Rasakan Keprihatinan Umat Islam Rayakan Lebaran di Tengah Pademi Corona

"Saya berharap keadaan ini jangan sampai mengurangi semangat saudara- sudara kami umat Muslim dalam merayakan Idul Fitri," kata Kardinal Suharyo

Si Jago Merah Lalap Gedung Utama Kejaksaan Agung
Indonesia
Si Jago Merah Lalap Gedung Utama Kejaksaan Agung

Sampai saat ini, 17 pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan si jago merah

Wagub DKI Janji Insentif Gaji Penggali Kubur COVID-19 Segera Cair
Indonesia
Wagub DKI Janji Insentif Gaji Penggali Kubur COVID-19 Segera Cair

Permasalahan pembayaran duit tambahan untuk sopir ambulans dan penggali kubur itu akan segera diselesaikan.

Di Tengah Pandemi Corona, Bandar Narkoba Selundupkan 1 Ton Sabu di Serang
Indonesia
Di Tengah Pandemi Corona, Bandar Narkoba Selundupkan 1 Ton Sabu di Serang

Meski begitu, dirinya tidak merinci soal kronologis penangkapan.

LPSK Persilakan Pelapor Abu Janda Ajukan Perlindungan
Indonesia
LPSK Persilakan Pelapor Abu Janda Ajukan Perlindungan

Dalam UU tersebut, subyek perlindungan yang diberikan LPSK terdiri atas saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli

KPU Harus Simulasi Pelaksanaan Pilkada di Zona Merah COVID-19
Indonesia
KPU Harus Simulasi Pelaksanaan Pilkada di Zona Merah COVID-19

Pasangan calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 harus diberi sanksi tegas, berupa diskualifikasi.

Hari Tari Sedunia, Ratusan Anak di Solo Menari Tarian Kijang Massal
Indonesia
Hari Tari Sedunia, Ratusan Anak di Solo Menari Tarian Kijang Massal

Sebanyak ratusan anak di Solo, Jawa Tengah menari massal menarikan tarian Kijang di Ndalem Joyokusuman, Solo, Kamis (29/4). Kegiatan tersebut merupakan peringatan Hari Tari Dunia yang diadakan Pemerintah Kota Solo.

Daftar Naik Sepeda, Teguh Oleng dan Tabrak Gibran
Indonesia
Daftar Naik Sepeda, Teguh Oleng dan Tabrak Gibran

Pendaftaran Gibran dan Teguh ini dipenuhi antusias pendukung, sehingga membludak dan melebihi target yang sudah ditetapkan.

Jumlah Personel Pengamanan Sidang Rizieq Tergantung Tingkat Potensi Ancaman dan Kerawanan
Indonesia
Jumlah Personel Pengamanan Sidang Rizieq Tergantung Tingkat Potensi Ancaman dan Kerawanan

Sidang perkara kekarantinaan kesehatan bakal degelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur