Akademisi: KPK Wajib Jawab Tudingan Mandeknya Kasus yang Dilaporkan Jokowi Presiden Jokowi saat penyerahan hak pengelolaan hutan di Tanah Laut, Kalsel. (Biro Pers Setpres)

MerahPutih.com - Akademisi dari Universitas Presiden Muhammad AS Hikam meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal laporan kasus yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada mereka.

Seperti dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD, Jokowi sebelumnya menyampaikan bahwa sebuah kasus yang dilaporkan olehnya kepada KPK sampai saat ini tidak ada tindak lanjut.

Baca Juga:

KPK Enggak Tahu Kasus yang Dilaporkan Jokowi Kepadanya

“Kalau kabar ini valid, saya kira KPK sangat perlu melakukan klarifikasi setuntas-tuntasnya, sebelum berkembang tak terkontrol dan bisa menciptakan berbagai konsekuensi yang tak diperkirakan sebelumnya (unintended consequences),” kata Hikam dalam siaran persnya, Selasa (12/11).

M AS Hikam. (Foto: president.ac.id)
M AS Hikam. (Foto: president.ac.id)

Memang bahasa tidak ditindaklanjuti bisa memiliki dua sisi pemahaman yang berbeda. Antara lain tidak ditindaklanjuti karena memang KPK secara sadar dan sengaja mengabaikan laporan tersebut, atau bisa jadi memang KPK saat ini belum bisa menindaklanjuti lantaran kurangnya bukti yang ada.

“Apapaun tafsirnya, jika KPK diam, akan cenderung negatif dan pada gilirannya memicu kecurigaan publik,” ujarnya.

Terlebih lagi, kata Hikam, sumber adanya kabar jika sebuah kasus yang dilaporkan oleh presiden kepada KPK sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya berasal dari seorang tokoh nasional yakni Mahfud MD. Maka, kegentingan untuk memberikan penjelasan kepada publik menjadi sangat mendesak.

“Karena sumber kabar ini berasal dari dua tokoh yang paling penting (RI-1) dan sangat penting (Menko) di elit kekuasaan, maka KPK harus merespons cepat dan tuntas,” jelasnya.

“Sikap diam hanya akan membuka peluang bagi pihak-pihak yang berpandangan kurang baik kepada lembaga antirasuh tersebut untuk melontarkan tuduhan, tudingan, bahkan fitnah yang berujung pada pelemahannya,” imbuh Hikam.

Pengamat politik senior ini mengharapkan agar Ketua KPK Agus Rahardjo dan kawan-kawannya terbuka saja kepada publik bagaimana progres laporkan presiden yang disebutkan Mahfud MD itu.

“Pimpinan KPK harus benar-benar terbuka dalam memberikan penjelasan atas progress laporan Pak Jokowi. Tak boleh sedikit pun ada yang ditutupi atau disamarkan. Kredibilitas lembaga yang paling dipercaya publik di Indonesia, dan diakui dunia, itu sedang dipertaruhkan,” ucapnya.

Baca Juga:

Jokowi Seleksi DP KPK Tertutup, Indikasi Kuat Bagi-Bagi Jabatan ke Orang Dekat

Hikam menegaskan bahwa pendukung KPK pun juga berharap penjelasan yang benar-benar terang dari lembaga antirasuah itu.

“Pendukung KPK seperti saya juga perlu mendapat kejelasan agar pembelaan dan atau kritik terhadap lembaga tersebut bisa dilakukan secara transparan, nalar dan berdasar fakta dan bukti,” sambungnya.

Mahfud MD saat di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. (MP/Teresa Ika)
Mahfud MD saat di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. (MP/Teresa Ika)

Lebih lanjut, Menristek era almarhum Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu masih menaruh keyakinan bahwa KPK masih memiliki integritas.

“Untuk sementara, saya masih yakin bahwa KPK akan punya dasar dan argumentasi yang valid dan solid mengenai apa yang dikemukakan Prof MMD (Mahfud MD),” jelas dia.

“Dan saya juga husnuzan kepada Pak Menko bahwa pernyataan beliau punya niat dan maksud baik (yakni) memberikan dorongan dan dukungan kepada KPK dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Bukan karena ada sentimen atau agenda politik lancung yang dapat melemahkan dan menghancurkan KPK. Amin,” tutupnya. (Knu)

Baca Juga:

KPK Kembali Panggil Anak Menkumham Yasonna Laoly

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pesantren Tak Segera DIbuka, 40 Juta Anak Indonesia Terancam Kehilangan Akses Pendidikan
Indonesia
Pesantren Tak Segera DIbuka, 40 Juta Anak Indonesia Terancam Kehilangan Akses Pendidikan

Pesantren akan mulai diizinkan beroperasi kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan

Gelar Operasi Zebra Saat Pandemi, Polri Diingatkan Jangan Buat Warga Makin Susah
Indonesia
Gelar Operasi Zebra Saat Pandemi, Polri Diingatkan Jangan Buat Warga Makin Susah

Pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat

Pemprov DKI: 118 Tenaga Medis di Jakarta Positif Corona
Indonesia
Pemprov DKI: 118 Tenaga Medis di Jakarta Positif Corona

Total kasus positif di ibu kota sebayak 1.268 orang dan sebanyak 126 jiwa meninggal dunia.

 Penularan COVID-19 Marak Lewat Sentuhan, Masyarakat Diingatkan Rajin Cuci Tangan
Indonesia
Penularan COVID-19 Marak Lewat Sentuhan, Masyarakat Diingatkan Rajin Cuci Tangan

Yuri mengatakan, data selama ini menunjukkan penularan paling banyak dengan perantara tangan

Warga yang Mudik Lokal ke Jabodetabek Juga Ikut Ditindak?
Indonesia
Jokowi Minta Pekerja Informal Masuk Jaring Pengaman Sosial
Indonesia
Jokowi Minta Pekerja Informal Masuk Jaring Pengaman Sosial

Jokowi memberikan perhatian kepada sektor ketenagakerjaan secara menyeluruh

KPK Bakal Kawal Sidang Kasus Teror Novel Baswedan
Indonesia
KPK Bakal Kawal Sidang Kasus Teror Novel Baswedan

Wadah Pegawai (WP) KPK, juga akan turun langsung memantau persidangan

 PDIP Targetkan Kemenangan 60 Persen di Pilkada Serentak 2020
Indonesia
PDIP Targetkan Kemenangan 60 Persen di Pilkada Serentak 2020

Ini akan kami lihat sesuai dengan dinamika politik, pemetaan politik, dan bagaimana seluruh proses itu berjalan," kata Hasto

Jadwal Debat Calon Wali Kota Tangerang Selatan
Indonesia
Jadwal Debat Calon Wali Kota Tangerang Selatan

"Debat pertama akan digelar pada tanggal 22 November 2020. Sementara, debat kedua digelar 3 Desember 2020," kata Bambang

Jokowi Cek Penanganan COVID 19 di Jatim
Indonesia
Jokowi Cek Penanganan COVID 19 di Jatim

Berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas pada Kamis pagi dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.