KPK Wajib Dalami Peran Adik Nazarudin di Kasus Suap Bowo Sidik KPK (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mantan Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji meminta kepada Firli Bahuri cs untuk menindaklanjuti adanya dugaan gratifikasi dari politikus Partai Demokrat M Nasir ke terpidana kasus korupsi Bowo Sidik Pangarso.

Keterlibatan M Nasir, diungkapkan dalam persidangan 23 Oktober 2019 lalu, terpidana perkara suap bidang pelayaran itu, buka-bukaan soal penerimaan uang gratifikasi dari sejumlah pihak terkait kedudukannya saat menjabat sebagai anggota DPR.

Bowo selaku mantan Anggota Komisi VI DPR fraksi Partai Golkar mengatakan, total uang Rp8 miliar yang diterimanya berasal dari beberapa sumber. Satu di antaranya, ia menyinggung nama M Nasir.

“Memang sebaiknya KPK menindaklanjuti masalah suap dan gratifikasi ini setelah putusan Bowo sudah berkekuatan tetap saja, sehingga sudah ada kepastian keterlibatan tidaknya saudara Nasir tersebut,” kata Indriyanto saat dikonfirmasi, Rabu (15/7)

Baca Juga:

KPK Cek Suap Nurhadi Lewat Pengacara Tersangka Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

Indriyanto mengakui, pembuktian untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas tidaklah mudah. Menurut dia, diperlukan kecermatan daei penyidik lembaga antirasuah.

“Memang diperlukan kecermatan penegak hukum KPK dan tidak bisa secara gegabah terkait pembuktian dan alat bukti tersebut,” ujarnya.

M Nasir
Anggota DPR M Nasir. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan pihaknya bakalan menindaklanjuti keterangan Bowo dalam persidangan.

Ali menyatakan berdasarkan fakta persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) menilai keterangan Bowo berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain, sehingga berlaku asas satu saksi bukanlah saksi.

Namun, ditegaskan Ali, jika nantinya ditemukan bukti dan fakta yang menguatkan keterangan Bowo soal aliran uang suap dari sumber lain, salah satunya M Nasir, maka KPK tak segan akan menindaklanjuti.

"Jika nantinya ditemukan bukti-bukti dan fakta yang memperkuat keterangan Bowo SP tersebut, tentu KPK akan menindaklanjutinya," kata Ali saat dikonfirmasi, Jumat (10/7)

Diketahui, saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Bowo mengaku menerima 250 ribu dolar Singapura atau bila dirupiahkan saat kurs saat itu sebesar Rp2,5 miliar dari M Nasir yang juga duduk sebagai anggota DPR saat itu, terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Meranti.

Bowo mengaku bahwa penerimaan uang itu saat mengemban tugas sebagai anggota Badan Anggaran. Menurut Bowo, M Nasir datang menemuinya bersama dengan seseorang bernama Jesica.

"Dia minta tolong bagaimana kalau dia dibantu Kabupaten Meranti untuk dapat alokasi DAK," kata Bowo kepada jaksa KPK di Pengadian Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

Lantas, Bowo pun menyarankan agar bertemu dengan Eka Satra yang juga anggota DPR Fraksi Golkar saat itu. Menurut penuturan Bowo, Eka mengurus anggaran tersebut.

"Eka yang ngurus itu sampai bisa dana tersebut cair. Nah, setelah [Kabupaten] Meranti dapat alokasi itu, Jesica bersama Nasir datang ke ruangan saya memberikan uang Singapura yang kalau dirupiahkan kurang lebih Rp2,5 miliar," kata Bowo.

M Nasir sendiri sudah pernah diperiksa KPK menggali informasi terkait aliran dana gratifikasi ke Bowo Sidik Pangarso.

"KPK dalami lebih lanjut pengetahuan saksi terkait dengan dugaan aliran dana pada tersangka BSP ini," ujar mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (1/7).

Febri kala itu menyampaikan, Nasir diperiksa oleh penyidik KPK terkait dua perkara, yakni soal dugaan suap dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Petugas KPK sebelumnya menggeledah ruang kerja Nasir di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 4 Mei 2019.

Pengadilan Tipikor Jakarta pada 4 Desember 2019 telah menjatuhi vonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Bowo karena terbukti menerima suap dan gratifikasi.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk Bowo selama 4 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana.

Vonis itu berdasarkan dakwaan pertama pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang menuntut Bowo 7 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan. (Pon)

Baca Juga:

Hukuman Para Pengadil Bagi Penyiram Air Keras

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Alasan Jokowi Berikan Grasi untuk Terpidana Korupsi Annas Maamun
Indonesia
Ini Alasan Jokowi Berikan Grasi untuk Terpidana Korupsi Annas Maamun

Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya memberi grasi untuk Annas Maamun.

Ratusan Petugas Kebersihan DKI Dikerahkan di Malam Takbiran
Indonesia
Ratusan Petugas Kebersihan DKI Dikerahkan di Malam Takbiran

"Kami siagakan 221 petugas," kata Slamet

Jokowi Didesak Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada Serentak
Indonesia
Jokowi Didesak Terbitkan Perppu Penundaan Pilkada Serentak

Komnas HAM juga meminta Presiden Jokowi untuk menjamin kepastian terlaksananya tahapan pemilu lanjutan

Jumlah Pasien Corona yang Dirawat di RS Wisma Atlet Terus Berkurang
Indonesia
Jumlah Pasien Corona yang Dirawat di RS Wisma Atlet Terus Berkurang

Tercatat ada 885 orang terdiri dari 851 pasien berstatus positif Covid-19, 22 PDP, dan 12 ODP.

Debat Malam Ini, Bagyo Cooling Down dan Gibran Dipesani Jokowi Tidak Tegang
Indonesia
Debat Malam Ini, Bagyo Cooling Down dan Gibran Dipesani Jokowi Tidak Tegang

Debat juga disiarkan secara langsung di salah satu televisi swasta nasional.

 PSBB DKI Terancam Gagal Akibat Ambiguitas Regulasi
Indonesia
PSBB DKI Terancam Gagal Akibat Ambiguitas Regulasi

Menurut Agus, sudah sepekan DKI Jakarta menerapkan PSBB. Namun, berdasarkan pengamatannya situasi ibu kota tak jauh berbeda dengan sebelum PSBB ditetapkan.

Data Pasien Meninggal Corona Pemprov DKI dan Pusat Beda, Kok Bisa?
Indonesia
Data Pasien Meninggal Corona Pemprov DKI dan Pusat Beda, Kok Bisa?

Pada Rabu (18/3) jumlah pasien yang meninggal sebanyak 19 orang.

Irjen Napoleon Dituduh Terima Suap dari Djoko Tjandra, Kuasa Hukum: Duitnya Mana?
Indonesia
Irjen Napoleon Dituduh Terima Suap dari Djoko Tjandra, Kuasa Hukum: Duitnya Mana?

"Duitnya mana? Itu saja. Kalau 20 ribu USD kan jelas, katanya ada duit yang itu kan Rp15 miliar, Rp10 miliar, Rp7 miliar, Rp3 miliar. Duitnya mana? nggak lihat," ujar salah satu penasihat hukum Napoleon, Gunawan Raka

Tuntutan Ringan Pelaku Penyerang Novel Dinilai Bentuk Ancaman Bagi Penegak Hukum
Indonesia
Tuntutan Ringan Pelaku Penyerang Novel Dinilai Bentuk Ancaman Bagi Penegak Hukum

Dia menyebut tuntutan satu tahun kurungan kepada pelaku penyiraman Novel membuat persidangan perkara bak sandiwara.

Jateng Tutup Destinasi Wisata dan Tempat Hiburan Antisipasi Virus Corona
Indonesia
Jateng Tutup Destinasi Wisata dan Tempat Hiburan Antisipasi Virus Corona

Ganjar Pranowo memutuskan untuk menutup sementara destinasi wisata dan tempat hiburan yang tersebar di provinsi tersebut.