KPK Wajib Dalami Peran Adik Nazarudin di Kasus Suap Bowo Sidik KPK (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mantan Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji meminta kepada Firli Bahuri cs untuk menindaklanjuti adanya dugaan gratifikasi dari politikus Partai Demokrat M Nasir ke terpidana kasus korupsi Bowo Sidik Pangarso.

Keterlibatan M Nasir, diungkapkan dalam persidangan 23 Oktober 2019 lalu, terpidana perkara suap bidang pelayaran itu, buka-bukaan soal penerimaan uang gratifikasi dari sejumlah pihak terkait kedudukannya saat menjabat sebagai anggota DPR.

Bowo selaku mantan Anggota Komisi VI DPR fraksi Partai Golkar mengatakan, total uang Rp8 miliar yang diterimanya berasal dari beberapa sumber. Satu di antaranya, ia menyinggung nama M Nasir.

“Memang sebaiknya KPK menindaklanjuti masalah suap dan gratifikasi ini setelah putusan Bowo sudah berkekuatan tetap saja, sehingga sudah ada kepastian keterlibatan tidaknya saudara Nasir tersebut,” kata Indriyanto saat dikonfirmasi, Rabu (15/7)

Baca Juga:

KPK Cek Suap Nurhadi Lewat Pengacara Tersangka Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

Indriyanto mengakui, pembuktian untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas tidaklah mudah. Menurut dia, diperlukan kecermatan daei penyidik lembaga antirasuah.

“Memang diperlukan kecermatan penegak hukum KPK dan tidak bisa secara gegabah terkait pembuktian dan alat bukti tersebut,” ujarnya.

M Nasir
Anggota DPR M Nasir. (Foto: Antara)

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan pihaknya bakalan menindaklanjuti keterangan Bowo dalam persidangan.

Ali menyatakan berdasarkan fakta persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) menilai keterangan Bowo berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain, sehingga berlaku asas satu saksi bukanlah saksi.

Namun, ditegaskan Ali, jika nantinya ditemukan bukti dan fakta yang menguatkan keterangan Bowo soal aliran uang suap dari sumber lain, salah satunya M Nasir, maka KPK tak segan akan menindaklanjuti.

"Jika nantinya ditemukan bukti-bukti dan fakta yang memperkuat keterangan Bowo SP tersebut, tentu KPK akan menindaklanjutinya," kata Ali saat dikonfirmasi, Jumat (10/7)

Diketahui, saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Bowo mengaku menerima 250 ribu dolar Singapura atau bila dirupiahkan saat kurs saat itu sebesar Rp2,5 miliar dari M Nasir yang juga duduk sebagai anggota DPR saat itu, terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Meranti.

Bowo mengaku bahwa penerimaan uang itu saat mengemban tugas sebagai anggota Badan Anggaran. Menurut Bowo, M Nasir datang menemuinya bersama dengan seseorang bernama Jesica.

"Dia minta tolong bagaimana kalau dia dibantu Kabupaten Meranti untuk dapat alokasi DAK," kata Bowo kepada jaksa KPK di Pengadian Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

Lantas, Bowo pun menyarankan agar bertemu dengan Eka Satra yang juga anggota DPR Fraksi Golkar saat itu. Menurut penuturan Bowo, Eka mengurus anggaran tersebut.

"Eka yang ngurus itu sampai bisa dana tersebut cair. Nah, setelah [Kabupaten] Meranti dapat alokasi itu, Jesica bersama Nasir datang ke ruangan saya memberikan uang Singapura yang kalau dirupiahkan kurang lebih Rp2,5 miliar," kata Bowo.

M Nasir sendiri sudah pernah diperiksa KPK menggali informasi terkait aliran dana gratifikasi ke Bowo Sidik Pangarso.

"KPK dalami lebih lanjut pengetahuan saksi terkait dengan dugaan aliran dana pada tersangka BSP ini," ujar mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (1/7).

Febri kala itu menyampaikan, Nasir diperiksa oleh penyidik KPK terkait dua perkara, yakni soal dugaan suap dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Petugas KPK sebelumnya menggeledah ruang kerja Nasir di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 4 Mei 2019.

Pengadilan Tipikor Jakarta pada 4 Desember 2019 telah menjatuhi vonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Bowo karena terbukti menerima suap dan gratifikasi.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk Bowo selama 4 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana.

Vonis itu berdasarkan dakwaan pertama pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang menuntut Bowo 7 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan. (Pon)

Baca Juga:

Hukuman Para Pengadil Bagi Penyiram Air Keras

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Diminta Segera Normalisasi Pilkada Tahun 2022 dan 2023
Indonesia
DPR Diminta Segera Normalisasi Pilkada Tahun 2022 dan 2023

"Di mana periode yang akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023 harusnya segera untuk dipersiapkan oleh penyelenggara pemilu pada tahun ini," kata Susanto

Pulihkan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Pembukaan Lapangan Kerja
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Jokowi Perintahkan Pembukaan Lapangan Kerja

Badan Pusat Statisik melansir, jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang atau naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019.

Usut Penyerangan Polsek Ciracas, TNI Harus Jadi Teladan
Indonesia
Usut Penyerangan Polsek Ciracas, TNI Harus Jadi Teladan

"Oknum secara terang-terangan telah mempertontonkan kesewenang-wenangan di depan mata publik. Di era media sosial kini, hal itu dalam sekejap sudah menyebar ke seluruh penjuru," kata Usman.

Nadiem Makarim Minta Maaf, NU: Sikap Kesatria yang Sangat Baik, Patut Ditiru
Indonesia
Nadiem Makarim Minta Maaf, NU: Sikap Kesatria yang Sangat Baik, Patut Ditiru

Akan lebih baik kalau Nadiem memperbaiki kesalahannya

[HOAKS atau FAKTA]: Mal Taman Anggrek Dijual Rp17 Triliun
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mal Taman Anggrek Dijual Rp17 Triliun

Berita itu diunggah olah akun Facebook Maia Estianty pada 15 Juli 2020 lalu.

Ribuan Calon Siswa Cabut Berkas PPDB Online karena Takut Dipolisikan Ganjar
Indonesia
Ribuan Calon Siswa Cabut Berkas PPDB Online karena Takut Dipolisikan Ganjar

"Alhamdulillah mulai ada kesadaran orang menarik SKD palsu. Bahwa hipotesis kami yang menduga ada banyak pemalsuan SKD ada benarnya," tutur dia.

Wagub DKI Minta Yoory Jujur saat Pemeriksaan KPK
Indonesia
Wagub DKI Minta Yoory Jujur saat Pemeriksaan KPK

Riza meminta mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Sarana Jaya (PSJ) Yoory C Pinontoan untuk berkata sejujurnya dalam pemeriksaan KPK.

Dokter Reisa Sebut Dexamethasone Bukan Penangkal COVID-19
Indonesia
Dokter Reisa Sebut Dexamethasone Bukan Penangkal COVID-19

Ia menjelaskan, dosis dan dampak penggunaan obat ini mesti petunjuk dokter.

[HOAKS atau FAKTA]: Siswa SMA di Papua Tewas Ditembak Aparat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Siswa SMA di Papua Tewas Ditembak Aparat

Dalam unggahan tersebut juga memuat sebuah video yang berisikan kondisi korban yang terbaring dan keluarga korban yang mengelilinginya.

Tuntut Gagalkan UU Ciptaker, KSBSI Bakal Demo 5 Hari Berturut-turut
Indonesia
Tuntut Gagalkan UU Ciptaker, KSBSI Bakal Demo 5 Hari Berturut-turut

"Iya benar, kami aksi Senin," kata Sunardi