KPK Usut Dugaan Korupsi di Pabrik Gula Milik PTPN XI Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut dugaan korupsi di PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI).

Dugaan korupsi yang sedang diusut KPK itu mengenai proyek pengadaan dan pemasangan mesin penggilingan tebu sixth roll mill di Pabrik Gula Djatiroto milik PTPN XI periode tahun 2015-2016.

Baca Juga

Eks Dirut PTPN III Didakwa Terima Suap Rp3,55 Miliar

"Saat ini KPK sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pemasangan sixth roll mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015 - 2016," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (21/1).

Meski demikian, Ali belum menjelaskan secara rinci konstruksi perkara kasus ini. Dia juga belum mengungkap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Ali mengatakan, konstruksi perkara dan pihak yang ditetapkan tersangka akan disampaikan setelah adanya upaya paksa terhadap para tersangka tersebut.

"Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini, bahwa untuk publikasi kontruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka dimaksud," ujar Ali.

Ali berjanji lembaga antirasuah akan terus menyampaikan perkembangan informasi terkait penanganan perkara ini.

"Kami juga mengajak masyarakat ikut pula mengawasi setiap prosesnya," tutup dia.

Diketahui, PTPN XI merupakan perusahaan BUMN yang memiliki bisnis inti gula. Terdapat 15 pabrik gula yang berada di bawah naungan perusahaan pelat merah tersebut, termasuk Pabrik Gula Djatiroto. (Pon)

Baca Juga

Rumah dan Ladang Digusur PTPN, Ratusan Petani dari Deli Serdang Mengadu ke Jokowi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Masa Pandemi Corona, ASN Dilarang Mudik dan Cuti Dibatasi
Indonesia
Masa Pandemi Corona, ASN Dilarang Mudik dan Cuti Dibatasi

ASN dilarang mengajukan cuti dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak boleh memberikan cuti bagi ASN, namun ada beberapa pengecualian

Pemerintah Lanjutkan Pembangunan 11 Kawasan Lintas Batas Negara
Indonesia
Pemerintah Lanjutkan Pembangunan 11 Kawasan Lintas Batas Negara

Pembangunan infrastruktur di perbatasan, guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan ekonomi, sekaligus mengurangi disparitas.

Tim SAR Kerja 24 Jam demi Temukan Badan Pesawat dan Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Tim SAR Kerja 24 Jam demi Temukan Badan Pesawat dan Korban Sriwijaya Air

Basarnas memastikan tetap beroperasi 24 jam meski tim penyelam pada umumnya sudah kehilangan visibilitas ketika menyelam di atas pukul 17.00 WIB.

MPR Siap Gelar Sidang Tahunan 2020
Indonesia
MPR Siap Gelar Sidang Tahunan 2020

Persiapan acara Sidang Tahunan MPR sudah mendekati final baik secara teknis dan administratif.

Istri Didi Kempot Dukung Wali Kota Solo Bangun Monumen Patung Sang Suami
Indonesia
Istri Didi Kempot Dukung Wali Kota Solo Bangun Monumen Patung Sang Suami

Pembangunan monumen patung itu atas keinginan Wali Kota dan sobat ambyar fans berat almarhum Didi Kempot.

Jokowi Akan Divaksin COVID-19 Pertama dan Disiarkan Langsung
Indonesia
Jokowi Akan Divaksin COVID-19 Pertama dan Disiarkan Langsung

Jokowi akan menjadi orang pertama divaksin dalam program vaksinasi COVID-19 secara nasional.

 Update Corona DKI Minggu (3/5): Kasus Positif 4.417 Orang, Sembuh 621 Jiwa
Indonesia
Update Corona DKI Minggu (3/5): Kasus Positif 4.417 Orang, Sembuh 621 Jiwa

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI, Fify Mulyani memaparkan, sebanyak 4.417 orang positif COVID-19, dengan rincian pasien meninggal dunia 410 jiwa.

Angka Kesembuhan Penderita Corona Indonesia di Bawah Rata-rata Global
Indonesia
Angka Kesembuhan Penderita Corona Indonesia di Bawah Rata-rata Global

Angka kesembuhan pasien COVID-19 secara nasional sebesar 46,06 persen.

Polisi Dalami Komunitas Sesama Jenis Cari Korelasi dengan Pesta Gay di Apartemen Jaksel
Indonesia
Keputusan Mulyadi-Ali Kembalikan SK PDIP Dinilai Hanya Kepentingan Politik Jangka Pendek
Indonesia
Keputusan Mulyadi-Ali Kembalikan SK PDIP Dinilai Hanya Kepentingan Politik Jangka Pendek

Mulyadi-Ali Mukhni mendaftar ke KPU Sumbar, Minggu (6/9) dengan hanya diusung Demokrat dan PAN