KPK Ungkap Tingkat Kepatuhan LHKPN Baru 15 Persen Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya baru 15,34 persen.

Dari 378.553 penyelenggara negara yang wajib melaporkan hartanya, baru 58.070 yang telah menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun pelaporan 2020 berdasarkan aplikasi e-LHKPN.

"Kepatuhan LHKPN secara nasional untuk pelaporan 2020 per 18 Januari 2021 tercatat baru 15,34 persen dari total seluruh wajib lapor yang berjumlah 378.553 penyelenggara negara. Secara rinci kepatuhan per bidang yaitu eksekutif 14,11 persen, yudikatif 45,88 persen, legislatif 5,99 persen dan BUMN/BUMD 13,99 persen," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (19/1) malam.

Baca Juga:

Pleno Hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Calon, Bajo Kurang LHKPN dan Teguh Surat PAW

Untuk itu, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 93 Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2020. Melalui surat edaran tersebut, KPK mengimbau seluruh pimpinan instansi eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/BUMD untuk mengingatkan seluruh wajib LHKPN di lingkungannya agar segera menyampaikan LHKPN secara tepat waktu.

"LHKPN disampaikan melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id paling lambat 31 Maret 2021," imbuh Ipi.

Selain itu, dengan terbitnya Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK mengimbau pimpinan instansi untuk menyesuaikan regulasi internal terkait LHKPN sesuai dengan Peraturan KPK terbaru tersebut.

KPK (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
KPK (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Terdapat sejumlah ketentuan yang diatur dalam perubahan peraturan tersebut. Di antaranya tidak lagi diperlukan salinan dokumen kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan. Namun, penyelenggara negara wajib menyampaikan dokumen asli surat kuasa atau lampiran 4 atas nama penyelenggara negara, pasangan dan anak tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun. Masing-masing surat kuasa bertanda tangan di atas meterai Rp10.000.

"Peraturan baru juga menetapkan hanya terdapat satu macam tanda terima, yaitu tanda terima lengkap," ujarnya.

Untuk itu, penyelenggara negara harus memastikan bahwa laporan harta yang disampaikan sudah benar, jujur dan lengkap. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka penyelenggara negara wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi.

Baca Juga:

KPK Sebut 46.549 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan penyelenggara negara dianggap tidak menyampaikan LHKPN.

"Bagi wajib LHKPN yang telah melakukan pengisian LHKPN dan telah mendapatkan notifikasi terverifikasi, dapat mengunduh tanda terima LHKPN melalui email dan aplikasi e-Filing elhkpn.kpk.go.id pada tabel riwayat LHKPN, kolom aksi dan tombol download tanda terima," kata Ipi. (Pon)

Baca Juga:

KPK: Tingkat Kepatuhan LHKPN Mencapai 92,81 Persen

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona
Indonesia
Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona

"Perlu juga kami sampaikan sejak awal, kami juga sudah melakukan mini lockdown dengan istilah lain. Ada istilah psbl jadi berskala kampung," kata Riza

510 Calhaj Solo Gagal Berangkat, Kemenag Pastikan Uang Pendaftaran Haji Aman
Indonesia
510 Calhaj Solo Gagal Berangkat, Kemenag Pastikan Uang Pendaftaran Haji Aman

"Semua uang biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah dibayarkan oleh para calon haji, kami tetap tersimpan dengan aman," papar dia

Nasib Perpanjangan PPKM Bakal Segera Ditentukan
Indonesia
Nasib Perpanjangan PPKM Bakal Segera Ditentukan

Pemerintah akan melakukan rapat dengan pimpinan daerah untuk membahas kelanjutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

UGM Tegaskan RUU Cipta Kerja Sangat Berbahaya
Indonesia
UGM Tegaskan RUU Cipta Kerja Sangat Berbahaya

Dalam penyusunan UU Cipta Kerja, masukan dari akademisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan justru diabaikan.

Jokowi: Masih Beruntung Indonesia Tidak Sampai Lockdown
Indonesia
Jokowi: Masih Beruntung Indonesia Tidak Sampai Lockdown

Presiden Jokowi menyatakan bahwa masyarakat perlu bersyukur Indonesia tidak sampai menerapkan karantina wilayah atau lockdown.

Koalisi Partai Islam 2024 Akan Perkuat Politik Aliran di Indonesia
Indonesia
Koalisi Partai Islam 2024 Akan Perkuat Politik Aliran di Indonesia

Selain itu, harus memikirkan bagaimana agar kita tidak lagi bergantung pada impor pangan

[HOAKS atau FAKTA]: Ucapkan Kalimat Syahadat Dijamin Dapat Bensin Gratis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ucapkan Kalimat Syahadat Dijamin Dapat Bensin Gratis

“[Khusus non muslim] GRATIS BBM dua liter setiap baca syahadat”

Tiga Warganya Tewas dalam Serangan di Kabul, Menlu Inggris: Dibunuh Teroris Pengecut
Indonesia
Tiga Warganya Tewas dalam Serangan di Kabul, Menlu Inggris: Dibunuh Teroris Pengecut

Afiliasi ISIS di Afghanistan, ISIS-Khorosan, muncul sebagai musuh negara Barat maupun Taliban

Pemprov DKI Janji Bangun Krematorium Jenazah COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Janji Bangun Krematorium Jenazah COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji akan membuat krematorium di ibu kota untuk prosesi kremasi jenazah warga yang terpapar COVID-19 yang beragama non muslim.

KPK Usut Arahan Bekas Mensos Juliari ke Ajudan
Indonesia
KPK Usut Arahan Bekas Mensos Juliari ke Ajudan

Tim penyidik KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya pada hari yang sama, salah satunya Direktur PT Integra Padma Mandiri, Budi Pamungkas.