KPK Ungkap Tingkat Kepatuhan LHKPN Baru 15 Persen Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya baru 15,34 persen.

Dari 378.553 penyelenggara negara yang wajib melaporkan hartanya, baru 58.070 yang telah menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun pelaporan 2020 berdasarkan aplikasi e-LHKPN.

"Kepatuhan LHKPN secara nasional untuk pelaporan 2020 per 18 Januari 2021 tercatat baru 15,34 persen dari total seluruh wajib lapor yang berjumlah 378.553 penyelenggara negara. Secara rinci kepatuhan per bidang yaitu eksekutif 14,11 persen, yudikatif 45,88 persen, legislatif 5,99 persen dan BUMN/BUMD 13,99 persen," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (19/1) malam.

Baca Juga:

Pleno Hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Calon, Bajo Kurang LHKPN dan Teguh Surat PAW

Untuk itu, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 93 Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2020. Melalui surat edaran tersebut, KPK mengimbau seluruh pimpinan instansi eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/BUMD untuk mengingatkan seluruh wajib LHKPN di lingkungannya agar segera menyampaikan LHKPN secara tepat waktu.

"LHKPN disampaikan melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id paling lambat 31 Maret 2021," imbuh Ipi.

Selain itu, dengan terbitnya Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK mengimbau pimpinan instansi untuk menyesuaikan regulasi internal terkait LHKPN sesuai dengan Peraturan KPK terbaru tersebut.

KPK (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
KPK (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Terdapat sejumlah ketentuan yang diatur dalam perubahan peraturan tersebut. Di antaranya tidak lagi diperlukan salinan dokumen kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan. Namun, penyelenggara negara wajib menyampaikan dokumen asli surat kuasa atau lampiran 4 atas nama penyelenggara negara, pasangan dan anak tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun. Masing-masing surat kuasa bertanda tangan di atas meterai Rp10.000.

"Peraturan baru juga menetapkan hanya terdapat satu macam tanda terima, yaitu tanda terima lengkap," ujarnya.

Untuk itu, penyelenggara negara harus memastikan bahwa laporan harta yang disampaikan sudah benar, jujur dan lengkap. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka penyelenggara negara wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi.

Baca Juga:

KPK Sebut 46.549 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan penyelenggara negara dianggap tidak menyampaikan LHKPN.

"Bagi wajib LHKPN yang telah melakukan pengisian LHKPN dan telah mendapatkan notifikasi terverifikasi, dapat mengunduh tanda terima LHKPN melalui email dan aplikasi e-Filing elhkpn.kpk.go.id pada tabel riwayat LHKPN, kolom aksi dan tombol download tanda terima," kata Ipi. (Pon)

Baca Juga:

KPK: Tingkat Kepatuhan LHKPN Mencapai 92,81 Persen

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi Tenaga Kesehatan Indonesia Hampir Sentuh 1 Juta Orang
Indonesia
Vaksinasi Tenaga Kesehatan Indonesia Hampir Sentuh 1 Juta Orang

Sebanyak 969.546 tenaga kesehatan di 34 provinsi di Indonesia telah divaksinasi hingga Rabu (10/2) atau bertambah 124.139 dibandingkan hari sebelumnya.

Punya Tunggakan PDAM Rp25 Juta, Ini Kata Bagyo Penantang Gibran
Indonesia
Punya Tunggakan PDAM Rp25 Juta, Ini Kata Bagyo Penantang Gibran

Tunggakan PDAM tersebut diketahui dari dua rekening atas nama Bagyo dan istrinya yang beralamat di Kelurahan Penumping.

Polisi Periksa Saksi dari PT Kimia Farma Terkait Kasus Pelecehan di Bandara Soetta
Indonesia
Polisi Periksa Saksi dari PT Kimia Farma Terkait Kasus Pelecehan di Bandara Soetta

enyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum tenaga kesehatan saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta terus berlanjut.

Hasil Autopsi Enam Jenazah Pengawal Rizieq Belum Keluar
Indonesia
Hasil Autopsi Enam Jenazah Pengawal Rizieq Belum Keluar

Sesuai undang-undang, kewajiban penyidik adalah memberitahukan keluarga

Operasional KA Bandara Solo Dihentikan
Indonesia
Operasional KA Bandara Solo Dihentikan

Penghentian operasional tersebut dilakukan akibat sepinya penumpang terkait pandemi virus corona atau COVID-19 dan diberlakukannya PSBB di Jakarta.

Level Gunung Merapi Naik Jadi Siaga, Ini Daerah yang Masuk Zona Bahaya
Indonesia
Level Gunung Merapi Naik Jadi Siaga, Ini Daerah yang Masuk Zona Bahaya

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta menaikkan status Gunung Merapi dari level II waspada menjadi level III siaga pada Kamis (5/11).

Kasus COVID-19 di DKI Terus Meroket, Masyarakat Diminta Rayakan Tahun Baru di Rumah
Indonesia
Ketua Bawaslu Harap Gakkumdu Tegakkan Keadilan di Pilkada Serentak 2020
Indonesia
Ketua Bawaslu Harap Gakkumdu Tegakkan Keadilan di Pilkada Serentak 2020

Menurut dia, tidak ada artinya pilkada dilaksanakan jika tidak ada keadilan di dalamnya.

Upaya Gagalkan Ekstradisi Maria Pauline Lumowa: Suap dan Diplomasi Negara Eropa
Indonesia
Upaya Gagalkan Ekstradisi Maria Pauline Lumowa: Suap dan Diplomasi Negara Eropa

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini hanya menyebut negara tersebut masih bagian dari benua biru.

Polisi Segera Gelar Perkara Kasus Video Syur Mirip Artis
Indonesia
Polisi Segera Gelar Perkara Kasus Video Syur Mirip Artis

Polisi pun masih berupaya mengungkap pemilik akun yang menyebarkan video syur mirip penyanyi GA