KPK Ungkap Tingkat Kepatuhan LHKPN Baru 15 Persen Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya baru 15,34 persen.

Dari 378.553 penyelenggara negara yang wajib melaporkan hartanya, baru 58.070 yang telah menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun pelaporan 2020 berdasarkan aplikasi e-LHKPN.

"Kepatuhan LHKPN secara nasional untuk pelaporan 2020 per 18 Januari 2021 tercatat baru 15,34 persen dari total seluruh wajib lapor yang berjumlah 378.553 penyelenggara negara. Secara rinci kepatuhan per bidang yaitu eksekutif 14,11 persen, yudikatif 45,88 persen, legislatif 5,99 persen dan BUMN/BUMD 13,99 persen," kata Plt Jubir KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (19/1) malam.

Baca Juga:

Pleno Hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Calon, Bajo Kurang LHKPN dan Teguh Surat PAW

Untuk itu, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 93 Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2020. Melalui surat edaran tersebut, KPK mengimbau seluruh pimpinan instansi eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/BUMD untuk mengingatkan seluruh wajib LHKPN di lingkungannya agar segera menyampaikan LHKPN secara tepat waktu.

"LHKPN disampaikan melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id paling lambat 31 Maret 2021," imbuh Ipi.

Selain itu, dengan terbitnya Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK mengimbau pimpinan instansi untuk menyesuaikan regulasi internal terkait LHKPN sesuai dengan Peraturan KPK terbaru tersebut.

KPK (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
KPK (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Terdapat sejumlah ketentuan yang diatur dalam perubahan peraturan tersebut. Di antaranya tidak lagi diperlukan salinan dokumen kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan. Namun, penyelenggara negara wajib menyampaikan dokumen asli surat kuasa atau lampiran 4 atas nama penyelenggara negara, pasangan dan anak tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun. Masing-masing surat kuasa bertanda tangan di atas meterai Rp10.000.

"Peraturan baru juga menetapkan hanya terdapat satu macam tanda terima, yaitu tanda terima lengkap," ujarnya.

Untuk itu, penyelenggara negara harus memastikan bahwa laporan harta yang disampaikan sudah benar, jujur dan lengkap. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka penyelenggara negara wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan bahwa LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi.

Baca Juga:

KPK Sebut 46.549 Pejabat Negara Belum Lapor LHKPN

Jika hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan penyelenggara negara dianggap tidak menyampaikan LHKPN.

"Bagi wajib LHKPN yang telah melakukan pengisian LHKPN dan telah mendapatkan notifikasi terverifikasi, dapat mengunduh tanda terima LHKPN melalui email dan aplikasi e-Filing elhkpn.kpk.go.id pada tabel riwayat LHKPN, kolom aksi dan tombol download tanda terima," kata Ipi. (Pon)

Baca Juga:

KPK: Tingkat Kepatuhan LHKPN Mencapai 92,81 Persen

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Datang Pakai Pajero Sport, Keluarga Jokowi Bersama-sama Nyoblos di TPS 22
Indonesia
Datang Pakai Pajero Sport, Keluarga Jokowi Bersama-sama Nyoblos di TPS 22

Gibran mengaku sudah minta restu sebelum ke TPS

Anak Buah Anies Jelaskan Alasan Pemberlakuan Kembali Ganjil Genap
Indonesia
Anak Buah Anies Jelaskan Alasan Pemberlakuan Kembali Ganjil Genap

"Dari hasil analisa kami, ternyata bahwa volume lalu lintas di beberapa titik pemantauan itu volumenya sudah di atas normal, sebelum pandemi," kata dia

Pengamat Intelijen Ungkap Ada yang Bermain Api Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Pengamat Intelijen Ungkap Ada yang Bermain Api Saat Pandemi COVID-19

Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta mengingatkan pemerintah dan pemangku kebijakan yang ada untuk lebih meningkatkan kualitas penanganan COVID-19.

Defisit Melebar, Rasio Utang Indonesia Jadi 34,5 Persen
Indonesia
Defisit Melebar, Rasio Utang Indonesia Jadi 34,5 Persen

Realisasi penerimaan negara hingga Agustus 2020 baru mencapai Rp1.028,02 triliun atau 60,52 persen dari perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.699,9 triliun.

RDP Komisi III DPR dengan KPK Bahas Ini
Indonesia
RDP Komisi III DPR dengan KPK Bahas Ini

Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengakui dalam rapat yang digelar tertutup tersebut, pihak Komisi III sempat mengkonfirmasi sejumlah kasus yang ditangani lembaga antirasuah

KPK Apresiasi Kejagung Ungkap Skandal Korupsi Asabri dan Jiwasraya
Indonesia
KPK Apresiasi Kejagung Ungkap Skandal Korupsi Asabri dan Jiwasraya

"Salut dan respect atas kinerja Kejagung dalam menangani kasus Asabri dan Jiwasraya, itu kerja yang luar biasa dan sangat tidak mudah. Perkara-perkara tersebut adalah coruption big scandal," kata Nawawi

[FAKTA atau HOAKS]: Meski Merugi, Erick Thohir Tak Akan Pecat Ahok karena Ada Kepentingan Tiongkok
Indonesia
[FAKTA atau HOAKS]: Meski Merugi, Erick Thohir Tak Akan Pecat Ahok karena Ada Kepentingan Tiongkok

Akun Facebook Cecep Rudiana mengunggah gambar tangkapan layar sosok Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Cuaca Ekstrem Akibat La Nina, Pemkot Solo Siaga Bencana
Indonesia
Cuaca Ekstrem Akibat La Nina, Pemkot Solo Siaga Bencana

"Sesuai prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) ada potensi ancaman bencana yang bakal terjadi akibat fenomena La Nina di tanah air. Kami perlu melakukan kesiapsiagaan mulai dari sekarang," ujar Ade

Jelang Peringatan Sumpah Pemuda, BPIP Sebut Isu SARA Hambat Kemajuan Bangsa
Indonesia
Jelang Peringatan Sumpah Pemuda, BPIP Sebut Isu SARA Hambat Kemajuan Bangsa

SARA (Suku Agama Ras Antar Golongan) menjadi penghambat dalam kemajuan suatu bangsa

Gerindra Kritik Pemprov DKI Terapkan Lagi Ganjil Genap
Indonesia
Gerindra Kritik Pemprov DKI Terapkan Lagi Ganjil Genap

Pemerintah DKI harusnya menggencarkan pengawasan di perkantoran yang kini menjadi klaster baru penyebaran virus corona