KPK Ungkap Ada Ribuan Laporan Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat peluncuran Desa Antikorupsi di Desa Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, DIY, Rabu (1/12/2021) . Foto ANTARA/Hery Sidik

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima ribuan laporan masyarakat terkait penyelewengan pengelolaan dana desa yang perlu ditindaklanjuti bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Sejak peluncuran dana desa, banyak sekali laporan masyarakat yang disampaikan kepada KPK, ada ribuan laporan saya kira," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di sela peluncuran Desa Antikorupsi di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (1/12).

Baca Juga

Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktif Ikut Ditelisik KPK

Namun, lanjut Marwata, berdasarkan kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa kepala desa itu bukan pejabat negara dan bukan penyelenggara negara sehingga bukan kewenangan KPK untuk menindak.

"Kami berkoordinasi dengan Kementerian Desa PDTT supaya laporan-laporan itu ditindaklanjuti paling tidak dilakukan klarifikasi jangan-jangan hanya calon kepala desa yang kalah kemudian melaporkan atau masyarakat yang kecewa terhadap layanan desa itu," ujarnya.

Tetapi, apabila laporan penyimpangan keuangan oleh kepala desa ada hubungan dengan penyelenggara negara, pejabat negara atau aparat penegak hukum, katanya, maka KPK dapat melakukan penindakan.

"Seperti beberapa bulan lalu ketika KPK melakukan OTT bupati di Jawa Timur, ada 20 calon pelaksana tugas (Plt)) kades kita tindak, bayangkan untuk menjadi Plt kades saja mereka mau dan bersedia menyetor, pasti harapannya kalau nanti ditunjuk Plt ada sesuatu yang bisa diambil," katanya.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: KPK Temukan Aliran Dana Hibah Rp 10 Miliar di Rumah Anies

Ia mengatakan sekarang ini rata-rata desa mengelola dana sebesar Rp 1,6 miliar, apabila masa jabatan enam tahun maka potensi dana desa sekitar Rp 9,6 miliar, sehingga apabila kalau bisa mengambil 10 persen atau sekitar Rp 900 juta masih untung dibanding pengeluaran ketika maju kepala desa yang sebesar Rp 500 juta.

"Dana desa prinsipnya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh masyarakat desa sehingga dapat dibayangkan apa yang terjadi ketika kepala desa merangkap sebagai tokoh masyarakat, ketua suku, dan ketua adat, maka masyarakat takut semua mengawasi," ucapnya

Oleh karena itu, menurut dia, apakah harus dana desa itu dikucurkan secara tunai, namun dilihat terlebih dahulu kira-kira desa tersebut bisa tidak mengelola dana desa, kalau tidak siap, maka dapat membentuk program yang dibiayai dana desa dengan dilaksanakan pemda.

"Meski tidak ada jaminan tidak ada penyimpangan, tetapi paling tidak dengan adanya program itu akan jelas wujudnya, fisiknya, dan seterusnya. Ini yang perlu dipikirkan ke depan," pungkasnya. (*)

Baca Juga

KPK Panggil Anggota DPRD terkait Kasus Cukai yang Jerat Bupati Bintan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Klaim Punya Jagoan di Pilkada DKI
Indonesia
PDIP Klaim Punya Jagoan di Pilkada DKI

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta mengklaim memiliki sosok yang nantinya akan maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI.

Polri sebut Muhammad Kace Belum Bisa Ditengok Keluarga
Indonesia
Polri sebut Muhammad Kace Belum Bisa Ditengok Keluarga

"Saat penyidik masih memerlukan waktu-waktu tertentu, ya tidak akan diberikan izin. Tapi, jika sudah saatnya pasti hak terhadap tersangka akan diberikan penyidik," terangnya.

[Hoaks atau Fakta]: Pria Ngamuk Karena Perempuan Yang Dinikahi Tidak Perawan
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Pria Ngamuk Karena Perempuan Yang Dinikahi Tidak Perawan

Gambar tersebut merupakan gambar pada artikel detik.com dengan judul “Tim Gegana Sukses Ringkus Orang Gila di Mojokerto yang Mengamuk

Taman Wisata Candi Borobudur Ditutup
Indonesia
Taman Wisata Candi Borobudur Ditutup

PT TWC-Persero kembali menutup sementara operasional Taman Wisata Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Polisi Kantongi Akun-Akun yang Diduga Ajak Jakmania Turun ke Jalan
Indonesia
Polisi Kantongi Akun-Akun yang Diduga Ajak Jakmania Turun ke Jalan

Polisi juga mengagendakan pemeriksaan Ketua Umum The Jakmania

Ketua DPC PDIP Solo Tanggapi Pelaporan Gibran dan Kaesang ke KPK
Indonesia
Ketua DPC PDIP Solo Tanggapi Pelaporan Gibran dan Kaesang ke KPK

"Yang namanya pemimpin. Semakin tinggi, ibaratnya terpaan angin semakin kencang cobaannya," kata Rudy, Selasa (11/1).

Ratusan Polantas Dikerahkan untuk Kelancaran Mobilitas PON Papua
Indonesia
Ratusan Polantas Dikerahkan untuk Kelancaran Mobilitas PON Papua

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Istiono memastikan kesiapan pengamanan lalu lintas selama pelaksanaan PON XX Papua sudah optimal.

Industri Hotel Mulai Pulih
Indonesia
Industri Hotel Mulai Pulih

Sejak pelonggaran PPKM oleh pemerintah pada November lalu, yang membuat kegiatan hotel dan restoran bisa kembali beroperasi 100 persen.

Anies Sebut 59 Perkantoran di Jakarta Ditutup karena Langgar PPKM Darurat
Indonesia
Anies Sebut 59 Perkantoran di Jakarta Ditutup karena Langgar PPKM Darurat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penutupan dilakukan selama 3x24 jam, karena mereka memaksa karyawannya masuk dan tidak menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Wali Kota Bekasi bakal Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Sengketa Tanah
Indonesia
Wali Kota Bekasi bakal Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Sengketa Tanah

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bakal diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya terkait kasus sengketa tanah.