KPK Ungkap 15.649 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 95,93 persen wajib lapor telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Dari total 384.298 WL (wajib lapor) secara nasional, KPK telah menerima 368.649 LHKPN atau 95,93 persen," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (5/4).

Ipi menjelaskan, jumlah penyelenggara negara di bidang eksekutif yang telah melaporkan LHKPN sebanyak 96,12 persen dari total 305.688 wajib lapor, bidang yudikatif 98,06 persen dari total 19.347 wajib lapor, bidang legislatif 87,05 persen dari total 20.082 wajib lapor, dan BUMN/D 97,95 persen dari total 39.181 wajib lapor.

Baca Juga:

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Terakhir Lapor LHKPN Pada 2015

Berdasarkan data per 31 Maret 2022, KPK mencatat terdapat 872 dari total 1.439 instansi di Indonesia atau sekitar 60 persen yang telah 100 persen menyampaikan LHKPN. Sebanyak 20 instansi di antaranya tercatat telah melaporkan secara lengkap.

Pada bidang eksekutif di tingkat pemerintah pusat, terdapat 187 pimpinan tertinggi dan wakil pimpinan termasuk pejabat setingkat menteri, wakil menteri, dan kepala badan atau lembaga tercatat telah melaporkan LHKPN.

Di tingkat pemerintah provinsi, KPK mencatat 64 gubernur dan wakil gubernur sudah melaporkan LHKPN. Di tingkat pemerintah kabupaten/kota, KPK mencatat 911 bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota sudah melaporkan LHKPN.

Ipi mengatakan, hingga batas akhir pelaporan LHKPN periodik 2021 pada 31 Maret 2022 lalu, masih terdapat 15.649 penyelenggara negara yang belum menyampaikan laporan kekayaannya.

Baca Juga:

Di DPR, Pimpinan KPK Ungkap Anggota Legislatif Paling Malas Lapor LHKPN

KPK secara bertahap melakukan verifikasi atas laporan kekayaan yang disampaikan tersebut. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuannya.

"Selanjutnya PN tersebut wajib menyampaikan kelengkapannya maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan," imbuhnya.

Jika hingga batas waktu kelengkapan tidak dipenuhi, maka KPK bakal mengembalikan laporan tersebut dan penyelenggara negara dimaksud dianggap tidak menyampaikan LHKPN. Laporan kekayaan yang tidak lengkap akan memengaruhi tingkat kepatuhan baik pada instansinya maupun secara nasional.

"KPK tetap menerima LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu, namun LHKPN tersebut tercatat dengan status pelaporan 'Terlambat Lapor'," pungkas Ipi. (Pon)

Baca Juga:

KPK Sebut Tingkat Kepatuhan LHKPN 2021 Capai 93,10 Persen

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berikan Anugerah, Dewan Pers Ajak Warga Apresiasi Anak Bangsa Berprestasi
Indonesia
Berikan Anugerah, Dewan Pers Ajak Warga Apresiasi Anak Bangsa Berprestasi

Nuh mengingatkan, pada tahun-tahun mendatang kompleksitas sosial akan semakin cepat dibandingkan kompleksitas pemahaman sehingga dibutuhkan wartawan yang menguasai salah satu spesialis.

Rampak Beduk 5 Wilayah Jakarta Meriahkan Malam Takbiran di JIS
Indonesia
Rampak Beduk 5 Wilayah Jakarta Meriahkan Malam Takbiran di JIS

Pemprov DKI Jakarta menghadirkan rampak beduk dari 5 wilayah Kota Administrasi Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu dalam kemeriahan festival tabuh beduk malam takbiran, hari ini 1 Mei 2022 di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Kapolri Sebut Ferdy Sambo Janjikan SP3 kepada Bharada E
Indonesia
Kapolri Sebut Ferdy Sambo Janjikan SP3 kepada Bharada E

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo berjanji kepada Bharada E untuk memberhentikan penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, janji ini tidak terpenuhi dan Bharada E justru menjadi tersangka.

Penambahan Kasus COVID-19 di Bawah 22 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 di Bawah 22 Ribu

Jumlah kasus bertambah di bawah angka 22 ribu per hari. Kini, 21.380 kasus baru pada Senin (7/3), sehingga total menjadi 5.770.105.

Eks Menkes Terawan Dipecat dari Keanggotaan IDI
Indonesia
Eks Menkes Terawan Dipecat dari Keanggotaan IDI

Pemberhentian Terawan merujuk pada keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI.

Madiun Ekspor Bola untuk Piala Dunia 2022
Indonesia
Madiun Ekspor Bola untuk Piala Dunia 2022

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melepas ekspor sebanyak 50.000 bola buatan PT Global Way.

Pasar Gembrong Terbakar Ketiga Kalinya, PSI: Kok Bisa?
Indonesia
Pasar Gembrong Terbakar Ketiga Kalinya, PSI: Kok Bisa?

"Pasar Gembrong ini sudah pernah terbakar di 2015 dan 2017. Berulang loh ini di tempat yang sama."

Polda Metro Jaya Minta 'Citayam Fashion Week' Digelar saat CFD
Indonesia
Polda Metro Jaya Minta 'Citayam Fashion Week' Digelar saat CFD

Maraknya gelaran 'Citayam Fashion Week' di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, menjadi sorotan publik. Kegiatan ini makin banyak digandrungi anak muda, bahkan sejumlah publik figur.

Pelaku Pariwisata Labuan Bajo Demo, Sandiaga Minta Tahan Diri dan Dialog
Indonesia
Pelaku Pariwisata Labuan Bajo Demo, Sandiaga Minta Tahan Diri dan Dialog

Sejumlah pelaku usaha pariwisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi unjuk rasa dan aksi mogok.

Sahkan 8 UU, Puan: DPR Berupaya Untuk Tetap Produktif
Indonesia
Sahkan 8 UU, Puan: DPR Berupaya Untuk Tetap Produktif

Tujuh dari delapan undang-undang yang disahkan DPR adalah UU terkait provinsi.