KPK Ultimatum Pemilik Showroom Mobil Rhys Auto Gallery Rudy Hartono Iskandar Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/6). Foto: Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar untuk kooperatif menjalani proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.

Peringatan itu disampaikan KPK lantaran pemilik showroom mobil Rhys Auto Gallery tersebut tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik pada Senin (14/6). Rudy Hartono telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Baca Juga

KPK Tetapkan Rudy Hartono Iskandar Tersangka Kasus Korupsi Lahan DKI

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, surat panggilan pemeriksaan terhadap Rudy Hartono telah disampaikan secara patut. Namun, Rudy tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik dengan alasan sedang sakit dan meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang.

"KPK mengimbau dan mengingatkan yang bersangkutan untuk kooperatif hadir pada penjadwalan pemanggilan ulang selanjutnya," kata Lili dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/6).

Kasus yang menjerat Rudy Hartono merupakan pengembangan kasus serupa yang telah menjerat istri Rudy Hartono yang juga Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; serta korporasi PT Adonara Propertindo.

Kasus ini bermula pada 4 Maret 2019. Saat itu, Anja bersama-sama Tommy Adrian dan Rudy Hartono Iskandar menawarkan tanah yang berlokasi di Munjul seluas lebih kurang 4,2 Hektar kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ). Padahal, saat itu, tanah tersebut sepenuhnya masih milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/6). Foto: Humas KPK
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/6). Foto: Humas KPK

Sebagai tindak lanjutnya, diadakan pertemuan antara Anja dan Tommy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus di Yogyakarta, yang dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan pembelian tanah oleh Anja, Tommy, dan Rudy yang berlokasi di daerah Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp2,5 juta permeter atau total Rp104,8 miliar.

Pembelian tanah yang dilakukan oleh Anja bersama dengan Tommy dan atas sepengetahuan Rudy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilaksanakan pada 25 Maret 2019, dan seketika langsung dilakukan perikatan jual beli sekaligus pembayaran uang muka oleh Anja dan Tommy dengan jumlah sekira Rp5 miliar melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Pelaksanaan serah terima Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan tanah girik dari pihak Kogregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilakukan melalui notaris yang ditunjuk oleh Anja. Kemudian, Anja, Tommy dan Rudy menawarkan tanah tersebut kepada Sarana Jaya dengan harga permeternya Rp7,5 juta atau total Rp315 miliar.

Selanjutnya, diduga terjadi proses negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp5,2 juta permeter dengan total Rp217 miliar. Kemudian pada 8 April 2019, dilakukan penandatanganan pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perumda Sarana Jaya antara pihak pembeli yaitu Yoory Corneles Pinontoan selaku Direktur Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja.

Masih pada waktu yang sama, juga dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekira sejumlah Rp108,9 miliar ke rekening bank milik Anja pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Sarana Jaya kepada Anja sekitar sejumlah Rp43,5 miliar.

Terkait pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, KPK menduga Perumda Sarana Jaya melakukan empat perbuatan melawan hukum, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah; tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait; beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate; dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

KPK menyatakan, atas perbuatan para tersangka, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar Rp152,5 miliar. (Pon)

Baca Juga

KPK Tetapkan Rudy Hartono Iskandar Tersangka Kasus Korupsi Lahan DKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkes Beri Penanganan COVID DKI Nilai E, Wagub DKI: Kita Evaluasi
Indonesia
Kemenkes Beri Penanganan COVID DKI Nilai E, Wagub DKI: Kita Evaluasi

Pemprov DKI akan melakukan evaluasi penanganan COVID-19 di Ibu Kota setelah mendapatkan nilai E yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Urus SIM di Polresta Sidoarjo Gratis Vaksin COVID-19 Lho
Indonesia
Urus SIM di Polresta Sidoarjo Gratis Vaksin COVID-19 Lho

Alhamdulillah respon masyarakat cukup baik

Gereja Diminta Adakan Perayaan Natal Secara Virtual
Indonesia
Gereja Diminta Adakan Perayaan Natal Secara Virtual

PGI mengimbau gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk merayakan Natal dan tahun baru secara virtual.

Liza Putrie Noviana, Nakes Pertama di RSD Wisma Atlet Gugur Akibat COVID-19
Indonesia
Liza Putrie Noviana, Nakes Pertama di RSD Wisma Atlet Gugur Akibat COVID-19

Salah satu tenaga kesehatan RSD Wisma Atlet, Liza Putrie Noviana akhirnya meninggal dunia setelah berjibaku menangani pasien COVID-19.

KAMI Dinilai Mirip Dengan Gerakan #2019GantiPresiden
Indonesia
KAMI Dinilai Mirip Dengan Gerakan #2019GantiPresiden

Jika tujuannya ingin mengadvokasi kepentingan bangsa demi perbaikan, maka tidak cukup hanya mengumpulkan tokoh-tokoh tua yang sudah tidak punya energi.

Jegal Warga Mudik Lebaran, Pemprov DKI bakal Tutup Terminal
Indonesia
Jegal Warga Mudik Lebaran, Pemprov DKI bakal Tutup Terminal

Pemprov DKI juga berniat akan melakukan penutupan di sejumlah terminal. Menurut Riza, kebijakan itu diambil sebagai antisipasi lonjakan jumlah pemudik yang hendak pergi dalam rentang waktu tersebut.

Nurhadi Akui Menantunya Terima Aliran Duit Rp35,8 M dari Bos MIT
Indonesia
Nurhadi Akui Menantunya Terima Aliran Duit Rp35,8 M dari Bos MIT

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi mengakui menantunya Rezky Herbiyono menerima aliran duit sebesar Rp 35,8 miliar dari Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Jokowi Minta Dikritik, Prima: Kita Dibayang-bayangi Kekhawatiran Diciduk Aparat
Indonesia
Jokowi Minta Dikritik, Prima: Kita Dibayang-bayangi Kekhawatiran Diciduk Aparat

Aktivis di era Jokowi sudah merasakan betul bagaimana pasal karet UU ITE

Salahgunakan Izin Tinggal dan Rawan Penyebaran COVID-19, Puluhan WNA Asal Afrika Ditangkap
Indonesia
Salahgunakan Izin Tinggal dan Rawan Penyebaran COVID-19, Puluhan WNA Asal Afrika Ditangkap

Mereka berasal dari benua Afrika, yakni Pantai Gading dan Senegal.

Bantu Warga Terdampak COVID-19, Warga Bandung Gotong Royong Siapkan Nasi Bungkus
Indonesia
Bantu Warga Terdampak COVID-19, Warga Bandung Gotong Royong Siapkan Nasi Bungkus

Pandemi COVID-19 terutama sangat memukul masyarakat menengah ke bawah. Laju penularan tinggi, sementara jalannya perekonomian terseok-seok dan nyaris lumpuh. Tidak sedikit orang yang mulai kesulitan mencari sesuap nasi