KPK Ultimatum Pemilik Showroom Mobil Rhys Auto Gallery Rudy Hartono Iskandar Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/6). Foto: Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar untuk kooperatif menjalani proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.

Peringatan itu disampaikan KPK lantaran pemilik showroom mobil Rhys Auto Gallery tersebut tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik pada Senin (14/6). Rudy Hartono telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Baca Juga

KPK Tetapkan Rudy Hartono Iskandar Tersangka Kasus Korupsi Lahan DKI

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, surat panggilan pemeriksaan terhadap Rudy Hartono telah disampaikan secara patut. Namun, Rudy tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik dengan alasan sedang sakit dan meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang.

"KPK mengimbau dan mengingatkan yang bersangkutan untuk kooperatif hadir pada penjadwalan pemanggilan ulang selanjutnya," kata Lili dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/6).

Kasus yang menjerat Rudy Hartono merupakan pengembangan kasus serupa yang telah menjerat istri Rudy Hartono yang juga Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene; Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian; mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; serta korporasi PT Adonara Propertindo.

Kasus ini bermula pada 4 Maret 2019. Saat itu, Anja bersama-sama Tommy Adrian dan Rudy Hartono Iskandar menawarkan tanah yang berlokasi di Munjul seluas lebih kurang 4,2 Hektar kepada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ). Padahal, saat itu, tanah tersebut sepenuhnya masih milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/6). Foto: Humas KPK
Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/6). Foto: Humas KPK

Sebagai tindak lanjutnya, diadakan pertemuan antara Anja dan Tommy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus di Yogyakarta, yang dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan pembelian tanah oleh Anja, Tommy, dan Rudy yang berlokasi di daerah Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp2,5 juta permeter atau total Rp104,8 miliar.

Pembelian tanah yang dilakukan oleh Anja bersama dengan Tommy dan atas sepengetahuan Rudy dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilaksanakan pada 25 Maret 2019, dan seketika langsung dilakukan perikatan jual beli sekaligus pembayaran uang muka oleh Anja dan Tommy dengan jumlah sekira Rp5 miliar melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Pelaksanaan serah terima Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan tanah girik dari pihak Kogregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilakukan melalui notaris yang ditunjuk oleh Anja. Kemudian, Anja, Tommy dan Rudy menawarkan tanah tersebut kepada Sarana Jaya dengan harga permeternya Rp7,5 juta atau total Rp315 miliar.

Selanjutnya, diduga terjadi proses negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp5,2 juta permeter dengan total Rp217 miliar. Kemudian pada 8 April 2019, dilakukan penandatanganan pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan notaris yang berlangsung di Kantor Perumda Sarana Jaya antara pihak pembeli yaitu Yoory Corneles Pinontoan selaku Direktur Sarana Jaya dengan pihak penjual yaitu Anja.

Masih pada waktu yang sama, juga dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekira sejumlah Rp108,9 miliar ke rekening bank milik Anja pada Bank DKI. Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran oleh Sarana Jaya kepada Anja sekitar sejumlah Rp43,5 miliar.

Terkait pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, KPK menduga Perumda Sarana Jaya melakukan empat perbuatan melawan hukum, yakni tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah; tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait; beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga kuat dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate; dan adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja dan Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

KPK menyatakan, atas perbuatan para tersangka, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar Rp152,5 miliar. (Pon)

Baca Juga

KPK Tetapkan Rudy Hartono Iskandar Tersangka Kasus Korupsi Lahan DKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPD Sampaikan Dukungan untuk PPHN di Sidang Bersama
Indonesia
Ketua DPD Sampaikan Dukungan untuk PPHN di Sidang Bersama

Agenda perubahan konstitusi sebagai bagian dari kesiapan Indonesia memasuki era baru pasca-hantaman pandemi COVID-19, turut dibahas dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Kenali Titik Lengah Penularan COVID-19 di Tempat Kerja
Indonesia
Kenali Titik Lengah Penularan COVID-19 di Tempat Kerja

Tidak sedikit orang yang ketat menjaga protokol kesehatan akhirnya harus positif karena adanya titik lengah ini, termasuk di tempat kerja.

Temui Kelompok Buruh, Menaker Ida Jelaskan Latar Belakang Permenaker 2 Tahun 2022
Indonesia
Temui Kelompok Buruh, Menaker Ida Jelaskan Latar Belakang Permenaker 2 Tahun 2022

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerima sejumlah pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh.

Subsidi Pangan di DKI Capai Rp 1 Triliun Per Tahun
Indonesia
Subsidi Pangan di DKI Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI, peran Jakarta dalam menjaga inflasi nasional terbilang besar, yakni dengan bobot mencapai 27,33 persen.

Hadang Kapal Tiongkok, Indonesia Harus Berpatroli Sampai Batas Terluar Natuna Utara
Indonesia
Hadang Kapal Tiongkok, Indonesia Harus Berpatroli Sampai Batas Terluar Natuna Utara

Berdasarkan data IOJI, ancaman pencurian ikan oleh kapal ikan Vietnam di wilayah ZEE Indonesia Laut Natuna Utara meningkat tajam pada awal tahun 2021 hingga mencapai puncaknya pada bulan April, kemudian mengalami penurunan mulai bulan Juni 2021 hingga bulan Agustus 2021.

Kiat Waspadai Varian Omicron versi Jubir Satgas COVID-19 UNS Solo
Indonesia
Kiat Waspadai Varian Omicron versi Jubir Satgas COVID-19 UNS Solo

"Kami menyarankan pusat agar penanganan COVID-19 difokuskan pada tingkat penyebarannya," ucap dia.

Aturan Duduk di KRL Sudah Tak Berjarak dan Balita Boleh Ikut Naik
Indonesia
Aturan Duduk di KRL Sudah Tak Berjarak dan Balita Boleh Ikut Naik

Marka jaga jarak yang ada di kursi penumpang pun mulai dicopot oleh petugas KRL.

Kapolri Perintahkan Anggotanya Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anggotanya Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram dalam rangka menjaga dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-III dan kuartal-IV tahun 2021.

Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana COVID-19 di Sultra
Indonesia
Polisi Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana COVID-19 di Sultra

Kasus dugaan penyelewengan pengelolaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun anggaran 2021 tengah diselidiki Polda Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pemerintah Siapkan Skenario Pandemi Jadi Endemi
Indonesia
Pemerintah Siapkan Skenario Pandemi Jadi Endemi

Sejumlah negara, ujar Wapres, mulai mempertimbangkan untuk menyuntikkan booster kepada masyarakat guna meningkatkan daya tahan atau imun tubuh terhadap COVID-19.