KPK Ultimatum Kepala Daerah di NTB Tak Gunakan Bansos untuk Pilkada Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengultimatum para kepala daerah, di Nusa Tenggara Barat (NTB) agar tidak menggunakan dana-dana bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan calon tertentu.

Imbauan KPK juga ditujukan kepada para calon petahana. Komisi antirasuah ini mengingatkan agar kepala daerah tak menyimpangkan dana bansos untuk kepentingan salah satu calon maupun keluarganya yang maju dalam pilkada. Ultimatum yang sama ditujukan juga untuk wilayah Sumatera Utara.

Baca Juga

KPK Duga Anggota DPR Asal PDIP Kecipratan Duit Korupsi Waskita Karya

“Pada berbagai forum dan kesempatan KPK terus mengingatkan para cakada, terlebih yang para petahana untuk tidak coba-coba memanfatkan program penyaluran bansos atau anggaran COVID-19 dengan kepentingan dalam upaya pemenangan pencalonannya ataupun sanak kerabat dan konco-konconya (teman-temannya),” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan, Kamis (12/11) kemarin.

Nawawi memastikan, KPK terus memonitor penyaluran bansos ini. Bahkan, KPK menegaskan bakal langsung menindaknya, bila terjadi penyimpangan bansos tersebut.

Senada, Deputi Penindakan KPK, Karyoto juga meminta supaya para aparat penegak hukum di daerah masing-masing yang mengadakan Pilkada serentak 2020, untuk terus memonitor dana-dana bansos ini. Karyoto berharap agar APH langsung menindak para kepala daerah yang sengaja menggunakan dana bansos untuk kepentingan colan tertentu maupun kelurganya yang sedang maju.

Bahkan, ungkap Karyoto, pihaknya kini tengah mengusut suatu kasus yang bertali erat dengan ansos di salah satu daerah. Tapi lantaran masih penyelidikan, Karyoto enggan membeberkannya secara rinci.

“Tetapi tentunya kami sangat mengharapakan kepada aparat penegak hukum yang betul-betul ada di daerah itu, baik pihak kejaksaan maupun kepolisian. Kepolisian itu kan ada Polda, ada juga Polres-polres yang saya rasa itu masih dalam jangkauan dia lah. Misalnya, bansos bisa melihat antara mungkin nominal yang diklarifikasi berapa dengan Natura (bukan bentuk uang tunai) yang berapa,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan pengusutan laporan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah tetap berlangsung meski sejumlah daerah sedang melaksanakan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Afirmasi ini disampaikan dalam Pembekalan Calon Kepala Daerah, pada Selasa kemarin.

“Hukum dan politik adalah dua rel yang berbeda. Politik Pilkada sedang berlangsung, tapi bukan berarti proses penegakan hukum tak berjalan. Jangan anggap hukum berhenti di saat pilkada. Penegakan hukum tidak akan terganggu oleh pelaksanaan pilkada,” kata Firli.

Data KPK per Oktober 2020 tidak kurang dari 143 kepala daerah, terdiri atas 21 gubernur serta 122 bupati dan walikota yang telah didakwa oleh KPK. Firli pun memastikan, tak akan mandek melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah, walaupun pilkada tengah berproses.

Pelaksanaan pilkada, lanjut Firli, dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah. Firli berharap jangan sampai ketika cakada sudah terpilih sebagai pemimpin daerah, beberapa waktu kemudian kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi.

Karena itu, dikatakan Filri, sejak awal pemilihan, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah harus mengetahui bagaimana menghindari potensi munculnya benturan kepentingan. Salah satunya, sebut Firli, benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada.

“Survei KPK di tahun 2018 memperlihatkan ada sekitar 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donatur dalam pendanaan pilkada,” ujarnya.

Hadirnya donatur, sambung Firli, disebabkan kebutuhan biaya pilkada lebih besar ketimbang kemampuan harta cakada untuk mencukupi pembiayaan pilkada. Sumbangan donatur, lanjutnya, berkonsekuensi kepada pretensi para sponsor tersebut untuk mendapat berbagai kemudahan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengutarakan bahwa kesuksesan pilkada merupakan orkestrasi dari sejumlah elemen, baik pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan masyarakat.

Baca Juga

Firli Bahuri: Pekan Depan KPK Bakal Tahan Dua Kepala Daerah

Selain itu, Tito mewanti-wanti agar jangan sampai pesta demokrasi pilkada serentak menjadi pesta transaksional untuk kemenangan pasangan calon tertentu.

“Saya memohon kita jaga supaya pilkada ini berkualitas dan dilakukan di tengah Pandemi COVID-19. Tidak ada rapat umum. Bila ada, saya akan minta Polri untuk dipidanakan. Tapi, saya sangat mengapresiasi pasangan-pasangan calon yang menggunakan cara-cara kampanye yang cerdas,” kata Tito. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Langsung Tindak 148 Pemudik Positif COVID-19 ketika Masuk Jakarta
Indonesia
Anies Langsung Tindak 148 Pemudik Positif COVID-19 ketika Masuk Jakarta

Ratusan pemudik terdeteksi terkonfirmasi positif COVID-19 saat ingin masuk ke Jakarta. Mereka menjalani tes acak cepat antigen di pos penyekatan.

Pandemi COVID-19 Momentum Menguatkan Kemandirian Ekonomi
Indonesia
Pandemi COVID-19 Momentum Menguatkan Kemandirian Ekonomi

Penguatan UMKM dari desa melalui digitalisasi dan ekonomi inklusif yang berpihak pada rakyat banyak sebagai kunci menguatkan kemandirian ekonomi.

Kemensos Tampung 5,9 Juta Penerima Bansos Usulan Daerah
Indonesia
Kemensos Tampung 5,9 Juta Penerima Bansos Usulan Daerah

Pemerintah juga mengalokasikan BST sebesar Rp 15,1 triliun untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni 2021, yang cair pada Juli dengan indeks Rp 600 ribu/KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Begini Tanggapan DPRD DKI Soal Perpanjangan PPKM Darurat
Indonesia
Begini Tanggapan DPRD DKI Soal Perpanjangan PPKM Darurat

Gilbert bilang, adanya kebijakan PPKM Darurat akibat warga masih tak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) guna memotong penyebaran virus COVID-19 pada musim Lebaran kemarin.

Pemprov DKI Minta Tamu Kawasan Kemang Tidak Parkir Mobil di Basement
Indonesia
Pemprov DKI Minta Tamu Kawasan Kemang Tidak Parkir Mobil di Basement

Banjir yang mengepung wilayah Jakarta beberapa hari terakhir ini menyebabkan sejumlah kendaraan ikut terendam.

Menkeu Sri Mulyani Bilang THR ASN, TNI-Polri Dibagikan H-10 Lebaran
Indonesia
Menkeu Sri Mulyani Bilang THR ASN, TNI-Polri Dibagikan H-10 Lebaran

“THR ini akan dibayarkan pada H-10 sampai H-5, karena biasanya ini bertahap,” ucap Sri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/4).

Mabes Polri Akui Petugas Jaga Lalai Saat Insiden Penganiayaan M Kece
Indonesia
Mabes Polri Akui Petugas Jaga Lalai Saat Insiden Penganiayaan M Kece

Kepala Rutan Bareskrim Polri AKP IS juga dinilai telah lalai

Pulau Lokasi "Jurassic Park Komodo" Kebakaran, Puluhan Ranger Dikerahkan
Indonesia
Pulau Lokasi "Jurassic Park Komodo" Kebakaran, Puluhan Ranger Dikerahkan

Pulau Rinca masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo di Manggarai Barat

Pulihkan Ekonomi, Apotek di Bandung Diminta Sediakan Ruang Promosi Bagi UMKM
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Apotek di Bandung Diminta Sediakan Ruang Promosi Bagi UMKM

Kolaborasi tersebut, bisa menjadi suatu hal yang saling menguntungkan antara pemilik apotek dengan pelaku UMKM.

Wagub: Biaya Commitment Fee Formula E Rp 2,3 Triliun Dibebankan Juga Swasta
Indonesia
Wagub: Biaya Commitment Fee Formula E Rp 2,3 Triliun Dibebankan Juga Swasta

DKI Jakarta mengaku telah menyanggupi pembayaran perjanjian commitment fee Formula E yang disepakati Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Formula E Operation.