KPK Ubah SOP Pemeriksaan Saksi dan Tersangka Akibat Pandemi COVID-19 Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron memastikan pihaknya tetap mengusut kasus-kasus korupsi yang berada di tahap penyidikan di tengah pandemi virus corona (COVID-19).

Hal ini, kata Ghufron, lantaran pengusutan kasus korupsi dibatasi masa penahanan tersangka.Meski demikian, dalam menjalankan fungsinya ini, KPK mengubah standar operasional prosedur (SOP) terutama dalam memeriksa saksi.

Baca Juga:

PKS Desak Test COVID-19 Anggota DPR dan Keluarga Dibatalkan

"Kami telah membekali dengan SOP dan bahan-bahan untuk membersihkan diri dari virus korona," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (23/3).

KPK ubah sistem pemeriksaan selama Pandemi Corona
Wakil Ketua KPK terpilih Nurul Ghufron di Kampus Universitas Jember (Antaranews/Zumrotun Solichah)

Ghufron mengatakan, saat ini pihaknya telah memindahkan ruang pemeriksaan saksi. Pihak pemeriksa dan saksi juga dipisahkan dengan dinding yang transparan dan pengeras suara.

"Pemeriksaan saksi sekarang tidak lagi di ruang pemeriksaan yang lama namun ditempatkan secara terpisah antara pemeriksa dengan saksi yang dipanggil dibuat terpisah," ujarnya.

Selain itu, kata Ghufron, setiap orang yang masuk gedung KPK, baik pegawai maupun saksi atau pihak lainnya akan diperiksa suhu tubuhnya. Lembaga antirasuah juga menyediakan handsanitizer.

Baca Juga:

Di Tengah Pandemi COVID-19, KPK Tetap Buru Nurhadi dan Harun Masiku

"Dan di setiap lift dan pintu masuk disediakan bahan-bahan untuk membersihkan diri dari virus korona," turur Ghufron.

Sementara, bagi pegawai yang bisa mengerjakan tugasnya di rumah, KPK telah memberlakukan sistem work from home atau bekerja dari rumah.(Pon)

Baca Juga:

Cegah Sebaran Corona, KAI DAOP 6 Terapkan Boarding Tiket Mandiri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dialihkannya 'Status' Pegawai Menjadi ASN Adalah Tahap Akhir Pelemahan KPK
Indonesia
Dialihkannya 'Status' Pegawai Menjadi ASN Adalah Tahap Akhir Pelemahan KPK

Skenario Presiden Joko Widodo (Widodo) sudah jelas menguntungkan koruptor

ICW Laporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewas
Indonesia
ICW Laporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewas

Firli berkukuh mengambil alih penanganan kasus yang saat itu dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pemkot Berlakukan Buka-Tutup Malioboro di Malam Tahun Baru
Indonesia
Pemkot Berlakukan Buka-Tutup Malioboro di Malam Tahun Baru

Pemerintah Kota Yogyakarta akan menerapkan manajemen buka-tutup lalu lintas di wilayah Malioboro pada Kamis.

Indonesia Agresif Amankan Jutaan Vaksin, Tenaga Kesehatan Bakal Dapat Prioritas
Indonesia
Indonesia Agresif Amankan Jutaan Vaksin, Tenaga Kesehatan Bakal Dapat Prioritas

Maka para tenaga kesehatan bisa menangani pasien COVID-19 tanpa khawatir tertular.

Agustus, Bio Farma Lakukan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Dari Tiongkok
Indonesia
Agustus, Bio Farma Lakukan Uji Klinis Vaksin COVID-19 Dari Tiongkok

Vaksin dari Sinovac, Tiongkok, sudah tiba di Bio Farma pada tanggal 19 Juli 2020 Sebanyak 2.400 vaksin.

Sejak Akhir Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet 3.630 Orang
Indonesia
Sejak Akhir Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet 3.630 Orang

924 orang berstatus positif COVID-19 dari hasil pengujian pemeriksaan sampel lendir

KBRI Beirut Pastikan Ledakan dari Bahan Pengawet Makanan
Indonesia
KBRI Beirut Pastikan Ledakan dari Bahan Pengawet Makanan

"Sodium Nitrat adalah bahan putih yang digunakan untuk pengawet makanan dan bisa meledak apabila terkena api," terang Dubes.

Pemkot Solo Cabut SE Anak di Atas 5 Tahun Boleh Ngemal
Indonesia
Pemkot Solo Cabut SE Anak di Atas 5 Tahun Boleh Ngemal

Dalam SE tersebut anak di atas 5 tahun boleh berpergian ke pusat keramaian seperti mal, pusat perbelanjaan, pasar tradisional.

Ketua DPD Minta Jangan 'Goreng' Kasus Penangkapan Djoko Tjandra dengan Suksesi Kapolri
Indonesia
Ketua DPD Minta Jangan 'Goreng' Kasus Penangkapan Djoko Tjandra dengan Suksesi Kapolri

“Artinya siapa suksesor Pak Idham sepenuhnya ada di tangan Presiden. Karena memang regulasinya begitu,” ujarnya

PKS: Bansos Uang Kes Lebih Banyak Mudaratnya
Indonesia
PKS: Bansos Uang Kes Lebih Banyak Mudaratnya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) COVID-19 melalui uang kes lebih banyak mudaratnya ketimbang transfer ke rekening langsung penerima dan bentuk barang.