KPK Turut Ciduk Pengusaha dalam OTT di Surabaya Ilustrasi logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan lima orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur. Ada tambahan dua orang yang diciduk tim penindakan dari jumlah sebelumnya.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, lima orang yang diamankan tersebut terdiri dari hakim, panitera pengganti, pengacara, serta pihak swasta.

Baca Juga:

KPK Amankan Uang Ratusan Juta dalam OTT Hakim di Surabaya

"Saat ini terperiksa masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (20/1).

Para pejabat Pengadilan Negeri Surabaya yang sedang  akan melakukan rapat, pasca OTT KPK. (Foto: Antara)
Para pejabat Pengadilan Negeri Surabaya yang sedang akan melakukan rapat, pasca OTT KPK. (Foto: Antara)

Selain menangkap lima orang, KPK juga berhasil mengamankan uang ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga sebagai suap terkait pengurusan perkara yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Surabaya.

"Turut diamankan pula bukti uang ratusan juta dalam pecahan rupiah yang masih dihitung dan dikonfirmasi kepada para terperiksa," ujar Ali.

Baca Juga:

Itong Isnaeni Hidayat Hakim yang Terjaring OTT KPK

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum sejumlah pihak yang ditangkap tersebut. Ali berjanji akan menjelaskan seluruh kontruksi perkara saat jumpa pers.

Hingga saat ini, Pengadilan Negeri Surabaya masih menunggu surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penangkapan hakim dan panitera pengganti.

Humas Pengadilan Negeri Surabaya Martin Ginting menjelaskan, pihak pengadilan baru mendapat surat keterangan resmi dari Mahkamah Agung terkait OTT yang dilakukan KPK, tetapi tidak disebutkan nama-nama siapa saja yang ditangkap dalam OTT tersebut.

Yang jelas, lanjut Martin, bahwa penangkapan mereka terjadi di luar gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Sampai sejauh ini, memang KPK telah melakukan penyegelan terhadap ruangan hakim Itong Isnaeni Hidayat, tetapi belum melakukan penggeledahan.

(Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disdik DKI Klaim Sekolah Tatap Muka Terbatas tak Alami Kendala
Indonesia
Disdik DKI Klaim Sekolah Tatap Muka Terbatas tak Alami Kendala

"Sejauh ini belum ada laporan yang signifikan tentang terjadinya hal yang tidak dinginkan," ujar Humas Disdik DKI, Taga Radja di Jakarta, Senin (30/8).

IPW Nilai Kasus Dugaan Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun Jadi Polemik Polda Sumsel
Indonesia
IPW Nilai Kasus Dugaan Hoaks Sumbangan Rp 2 Triliun Jadi Polemik Polda Sumsel

Memastikan adanya dana dan menahan diri tidak merilis dulu pada publik adalah sikap prediktif

Satgas Tegaskan Kunci Mencegah Penularan COVID-19 Masih Sama, Apapun Variannya
Indonesia
Satgas Tegaskan Kunci Mencegah Penularan COVID-19 Masih Sama, Apapun Variannya

Sedangkan angka kesembuhan pasien Omicron di RSDC Wisma Atlet tercatat sebesar 96 persen

Gus Yahya Ingin PBNU Fokus Tangani Kemiskinan
Indonesia
Gus Yahya Ingin PBNU Fokus Tangani Kemiskinan

NU sebagai elemen masyarakat madani nanti akan ikut berpartispasi dan kontribusi untuk menjalankan yang menjadi agenda negara.

Pemerintah Nyatakan Kebebasan Pers di Indonesia Lebih Baik daripada Polandia Serta Indi
Indonesia
Pemerintah Nyatakan Kebebasan Pers di Indonesia Lebih Baik daripada Polandia Serta Indi

Kemenkominfo telah menjalin komunikasi yang erat bersama Dewan Pers

BOR Meningkat, KSP Sudah Terima Laporan Warga Kesulitan Cari RS
Indonesia
BOR Meningkat, KSP Sudah Terima Laporan Warga Kesulitan Cari RS

Menghadapi lonjakan kasus Omicron, pemerintah sudah menyiagakan 1.011 Rumah Sakit dan 82.168 Tempat Tidur untuk pasin COVID-19.

Bawaslu Didesak Segera Bentuk Tim Seleksi Anggota di 25 Provinsi
Indonesia
Bawaslu Didesak Segera Bentuk Tim Seleksi Anggota di 25 Provinsi

Bawaslu dapat menciptakan meknisme rekrutmen yang lebih berkualitas dan menghasilkan penyelenggara yang lebih baik.

KPU-Bawaslu Didorong Bikin Kesepakatan dengan MA dan MK Terkait Sengketa Pemilu
Indonesia
KPU-Bawaslu Didorong Bikin Kesepakatan dengan MA dan MK Terkait Sengketa Pemilu

Sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai pertemuan antara MA, MK dengan penyelenggara pemilu

Lima Pekerja Bangunan Diperiksa Polisi Buntut Kebakaran Gedung BPOM
Indonesia
Lima Pekerja Bangunan Diperiksa Polisi Buntut Kebakaran Gedung BPOM

Kerugian ditaksir Rp 600 juta dengan luas area 8x25 meter=200 meter persegi

BPBD Perbanyak EWS Tanah Longsor di Bukit Menoreh
Indonesia
BPBD Perbanyak EWS Tanah Longsor di Bukit Menoreh

BPBD Kulon Progo berencana menambah alat sistem peringatan dini (early warning system/EWS) tanah longsor di kawasan Bukit Menoreh.