KPK Turun Tangan Selidiki Kasus Proyek Toilet Sekolah Rp96,8 Miliar di Bekasi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi proyek pembangunan toilet di sekolah di Kabupaten Bekasi yang menghabiskan anggaran Rp96,8 miliar.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah melakukan proses verifikasi dan telaah atas laporan tersebut.

Baca Juga

Pemerintah Diminta Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Oknum Aparat dalam Sengketa Tanah di Labuan Bajo

"Sudah ada verifikasi dan telaah oleh tim pengaduan masyarakat KPK kepada pihak masyarakat pelapor namun demikian tentu terkait materi laporan tidak bisa kami sampaikan," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin (11/1).

Proses verifikasi dan telaah ini dilakukan untuk memastikan laporan tersebut masuk ranah tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK.

Viral di media sosial yang menunjukkan foto pembangunan toilet satu di antara SDN di Kabupaten Bekasi yang disebutkan menghabiskan dana ratusan juta.
Viral di media sosial yang menunjukkan foto pembangunan toilet satu di antara SDN di Kabupaten Bekasi yang disebutkan menghabiskan dana ratusan juta. Foto: Kolase lpse.bekasikab.go.id

Ali memastikan, KPK akan menindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku jika hasil proses verifikasi dan telaah menemukan adanya indikasi peristiwa tindak pidana korupsi terkait laporan tersebut.

"Apabila dari hasil telaahan dan kajian memang ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK tentu akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," ujar Ali.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Bekasi menganggarkan Rp96,8 miliaruntuk membangun 488 toilet atau Rp196 juta per satu WC di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Bekasi Benny Sugiarto Prawiro, mengklaim biaya Rp196 juta per satu toilet itu sudah termasuk pajak dan keuntungan bagi kontraktor.

Selain itu, kata Benny, toilet itu akan dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang sebagai persiapan untuk gelaran sekolah tatap muka di tengah adaptasi kebiasaan baru menghadapi pandemi virus COVID-19. (Pon)

Baca Juga

KPK Yakin Buronan Harun Masiku Masih Hidup

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Durasi Dibatasi, Termohon Perselisihan Pilkada Diminta Fokus Pada Pokok Perkara
Indonesia
Durasi Dibatasi, Termohon Perselisihan Pilkada Diminta Fokus Pada Pokok Perkara

Hari ini MK menggelar sidang lanjutan untuk 19 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Puncak Mudik Natal, 85.975 Mobil Melintas di Tol Cipali
Indonesia
Puncak Mudik Natal, 85.975 Mobil Melintas di Tol Cipali

pihak pengelola Tol Cipali membuka 30 gardu tol otomatis (GTO) untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas pada masa libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

DPRD: Pemprov DKI Perlu Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Tangani Virus Corona
Indonesia
DPRD: Pemprov DKI Perlu Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Tangani Virus Corona

DPRD DKI meminta Pemprov untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dalam pencegahan penularan virus corona agar tidak semakin meluas.

BNN Bongkar Penyelundupan Narkoba Ratusan Kilogram Bermodus Pengiriman Jagung
Indonesia
BNN Bongkar Penyelundupan Narkoba Ratusan Kilogram Bermodus Pengiriman Jagung

Petugas di lapangan selama pandemi COVID-19 menyebutkan peningkatan penyelundupan narkoba.

Fit and Proper Test Komjen Listyo di DPR Diprediksi Tak Akan Bergejolak
Indonesia
Fit and Proper Test Komjen Listyo di DPR Diprediksi Tak Akan Bergejolak

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memprediksi, tak akan "gejolak" dalam suksesi Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri.

[Hoaks atau Fakta]: Lianhua Qingwen Jadi Obat Atasi COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Lianhua Qingwen Jadi Obat Atasi COVID-19

Food and Drug Administration (FDA) pada bulan Agustus 2020 lalu menyetujui penggunaan Lianhua Qingwen hanya untuk mengobati gejala dari COVID-19 tetapi tidak dapat mengobati virus COVID-19.

Salah Ambil Keputusan Soal COVID-19, Ekonomi Indonesia Terpuruk Makin Dalam
Indonesia
Salah Ambil Keputusan Soal COVID-19, Ekonomi Indonesia Terpuruk Makin Dalam

Pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi munculnya krisis ekonomi baru

[HOAKS atau FAKTA]: DIY Jadi Wilayah Percontohan 'New Normal'
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DIY Jadi Wilayah Percontohan 'New Normal'

False context sendiri merupakan sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah

Ini Alasan Pemprov Tak Polisikan Politikus Demokrat Soal Jakarta Zona Hitam
Indonesia
Ini Alasan Pemprov Tak Polisikan Politikus Demokrat Soal Jakarta Zona Hitam

Pemprov DKI selalu mengambil langkah-langkah yang lebih persuasif dalam menangani persoalan.

Soal Buka Sekolah, Pemprov DKI Tak Mau Blunder
Indonesia
Soal Buka Sekolah, Pemprov DKI Tak Mau Blunder

Pembukaan sekolah di DKI Jakarta bakal dilakukan secara cermat.