KPK Tuntut Bupati Lampung Utara Agung Magkunegara 10 Tahun Bui Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara, salah satu tersangka kasus suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Bupati nonaktif Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara dituntut 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa meyakini Agung terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara secara bersama-sama dan berlanjut.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 subsidiair 1 tahun kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa I tetap ditahan," kata Jaksa Ikhsan Fernandi saat membacakan amar tuntutan terhadap Agung Ilmu Mangkunegara, Selasa (9/6).

Baca Juga

KPK Periksa Istri Bupati Lampung Utara

Selain pidana pokok, Jaksa juga menuntut agar Agung dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 77,5 miliar dikurangi uang yang telah disita dan dikembalikan selambatnya satu bulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap.

"Jika dalam jangka waktu tersebut Agung Ilmu Mangkunegara tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," ujar jaksa.

bupati lampung utara
Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara. Foto: Instagram/@agungilmumangkunegara

Agung akan dipidana penjara selama tiga tahun jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti. Tak hanya itu, jaksa juga menuntut agar hak politik Agung dicabut selama empat tahun setelah menjalani pidana pokok.

"Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa I Agung Ilmu Mangkunegara berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak Terdakwa I selesai menjalani pidana pokoknya," ujar Jaksa.

Baca Juga

Usut Kasus Suap Proyek Dinas PUPR, KPK Periksa Eks Wakil Bupati Lampung Utara

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai Agung tidak berterus terang atau berbelit dalam memberikan keterangan. Selain itu, tindak pidana yang dilakukan Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Lampung Utara.

"Hal-hal yang meringankan, Terdakwa I sudah mengembalikan sejumlah uang suap yang diterimanya," imbuh Jaksa KPK itu.

Jaksa meyakini Agung menerima suap dari pengusaha Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh melalui orang kepercayaannya Raden Syahril; Kepala Dinas PUPR, Syahbuddin serta Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri terkait sejumlah proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara. (Pon)

Baca Juga:

Mangkir 4 Kali, KPK Siap Seret Legislator Golkar Melchias Mekeng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Eks Menkeu Agus Martowardojo Terkait Kasus e-KTP
Indonesia
KPK Periksa Eks Menkeu Agus Martowardojo Terkait Kasus e-KTP

“Saksi terkait kasus e-KTP untuk penyidikan tersangka PST (Paulus Tannos),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

PT KAI Daop 4 Tambah Pemberhentian Kereta Api di 5 Stasiun
Indonesia
PT KAI Daop 4 Tambah Pemberhentian Kereta Api di 5 Stasiun

Mulai tanggal 10 Februari 2020, Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek baik relasi Stasiun Gambir, Jakarta Pusat maupun tujuan Surabaya Pasarturi akan berhenti di Stasiun Pekalongan.

Fahira Idris Sebut Pansus Banjir Terlihat Kontraproduktif Jika Dipolitisir
Indonesia
Fahira Idris Sebut Pansus Banjir Terlihat Kontraproduktif Jika Dipolitisir

jika arahnya ke politis atau mencari-cari kesalahan Pemprov DKI dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pansus akan jadi kontraproduktif.

Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP
Indonesia
Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP

Dengan begitu, ucap Gembong, sudah semestinya Pemprov DKI harus menerapkan sistem ERP di jalan raya Jakarta.

 Perusahaan Pers Dalam Bahaya, DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Tutup Mata
Indonesia
Perusahaan Pers Dalam Bahaya, DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Tutup Mata

Sukamta menuturkan, sebagaimana skema pemerintah untuk membantu UMKM dan dunia usaha, langkah serupa perlu diterapkan untuk usaha pers.

PT KAI-KCI Simulasi Keadaan Darurat COVID-19 di Dalam KRL
Indonesia
PT KAI-KCI Simulasi Keadaan Darurat COVID-19 di Dalam KRL

Nantinya dua orang personil pengamanan stasiun juga menggunakan APD lengkap dan tandu untuk evakuasi pengguna yang tidak sadarkan diri

MA Anggarkan Lebih dari 2 Miliar Tingkatkan Layanan Penyandang Disabilitas
Indonesia
MA Anggarkan Lebih dari 2 Miliar Tingkatkan Layanan Penyandang Disabilitas

50 pengadilan yang menangani perkara dengan pihak penyandang disabilitas akan menerima alokasi anggaran sebanyak Rp50 juta

Megawati Ungkap Alasan PDIP Dahulukan Kader dan Petahana di Pilkada 2020
Indonesia
Megawati Ungkap Alasan PDIP Dahulukan Kader dan Petahana di Pilkada 2020

PDIP baru saja mengumumkan 49 pasangan calon kepala daerah yang maju di Provinsi Sulawesi Utara dan 47 kabupaten/kota lainnya.

Kemendikbud Utamakan Kesehatan Pelajar dan Pendidik Saat Buka Tahun Ajaran Baru
Indonesia
Kemendikbud Utamakan Kesehatan Pelajar dan Pendidik Saat Buka Tahun Ajaran Baru

Evy melanjutkan, pembukaan kembali sekolah khususnya di wilayah zona hijau, akan dibahas Kemendikbud bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Pencabutan Usaha hingga Pidana Menanti Pelaku Usaha yang Ngeyel saat PSBB
Indonesia
Pencabutan Usaha hingga Pidana Menanti Pelaku Usaha yang Ngeyel saat PSBB

Aturan itu berlaku bagi para pelaku usaha yang tidak ada dalam sektor yang diizinkan saat PSBB berlangsung.