KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan (TWK). Termasuk soal pencabutan kebijakan pembebastugasan pegawai yang tak lolos TWK.

Ombudsman sebelumnya meminta KPK mengangkat 75 pegawai yang tidak lolos TWK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga

KPK Keberatan dengan Temuan Ombudsman Terkait Malaadministrasi TWK

Hal ini merupakan langkah korektif yang dibuat Ombudsman untuk KPK terkait dugaan malaadministrasi dalam proses pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN.

"Pembebastugasan berdasarkan SK 652 sekali lagi sampai saat ini kami belum pernah mencabut," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/8).

Ghufron menegaskan pembebastugasan pegawai merupakan otoritas KPK. Lembaga yang dikomandoi Filri Bahuri ini tidak akan kembali mempekerjakan pegawai berdasarkan rekomendasi Ombudsman.

Sebelumnya diberitakan, KPK merasa keberatan dengan temuan Ombudsman RI terkait dugaan maladimistrasi pelaksanaan TWK pegawai lembaga antirasuah.

"Kami akan menyerahkan surat keberatan ini sesegera mungkin besok, 6 Agustus 2021 pagi ke Ombudsman," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Ghufron menyebut Ombudsman tidak adil dalam memberikan rekomendasi. Ia menilai Ombudsman tidak menghormati kewenangan KPK dalam pelaksanaan TWK dan cenderung memberikan pernyataan yang menyudutkan.

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengklaim pelaksaan TWK sudah sesuai aturan yang berlaku. Ghufron menegaskan tidak ada maladministrasi dalam pelaksanaan tes tersebut.

Ombudsman juga dinilai sudah melewati batas dengan menyatakan TWK tidak sesuai dengan aturan berlaku. KPK menilai Ombudsman merasa lebih berkuasa dibanding aturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

"Temuan Ombudsman menyatakan bahwa proses pembuatan perkom mempunyai maladministrasi pada prosedurnya," ujarnya.

Menurutnya, Ombudsman tidak bisa mencampuri sikap KPK yang membebastugaskan pegawai yang gagal dalam TWK. Pasalnya, hal itu merupakan kebijakan KPK untuk mengatur kepegawaian.

Ghufron juga membantah KPK tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang TWK. Menurutnya, rapat gabungan yang digelar pada 25 Mei 2021 merupakan tindaklanjut dari arahan Jokowi.

Atas dasar itu KPK menolak mengikuti rekomendasi Ombudsman. Lembaga Antikorupsi menilai rekomendasi Ombudsman terkait KPK tidak logis, melanggar hukum, dan tidak bisa diterima.

"Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk melanjuti tindakan korektif yang dinyatakan Ombudsman kepada KPK," tegas Ghufron. (Pon)

Baca Juga

75 Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKB Lirik AHY Berduet Dengan Cak Imin
Indonesia
PKB Lirik AHY Berduet Dengan Cak Imin

Terkait kemungkinan duet Gus AMI dengan Ketua DPR Puan Maharani yang sebelumnya sempat mencuat, hal tersebut baru sekadar wacana.

Satgas COVID-19 Beberkan Kabar Baik Penanganan COVID-19 di Jawa dan Bali
Indonesia
Satgas COVID-19 Beberkan Kabar Baik Penanganan COVID-19 di Jawa dan Bali

Hal ini seiring dengan penurunan kasus konfirmasi serta kasus aktif secara signifikan.

Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol
Indonesia
Thomas Lembong Jadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol

Selain Thomas, terdapat sejumlah nama baru yang mengisi jajaran dewan direksi perusahaan, di antaranya Suparno, Wing Antariksa dan Budi Santoso.

Kapolri Sebut 232 Ton Beras Sudah Disalurkan ke Warga Jatim
Indonesia
Kapolri Sebut 232 Ton Beras Sudah Disalurkan ke Warga Jatim

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh jajarannya untuk segera melakukan penyaluran bansos ke titik-titik masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi COVID-19.

Sepulang Piknik dari Malang, 7 Warga Kota Solo Positif COVID-19
Indonesia
Sepulang Piknik dari Malang, 7 Warga Kota Solo Positif COVID-19

“Jumlah warga yang positif COVID-19 kembali bertambah. Setelah rombongan warga yang nekat piknik ke Malang pulang kita cek ternyata tujuh dinyatakan positif," ujar Murjioko, Jumat (2/7)

Ferdinand Hutahaean Siap Buka-bukaan
Indonesia
Ferdinand Hutahaean Siap Buka-bukaan

Ferdinand mengklaim munculnya cuitan itu karena pergumulan pribadinya yang tengah menderita penyakit

RS Lapangan Marinir TNI-AL Diserbu Korban Bencana Banjir Bandang NTT
Indonesia
RS Lapangan Marinir TNI-AL Diserbu Korban Bencana Banjir Bandang NTT

BMKG memproyeksi siklon tropis bakal sering terjadi ke depannya karena pemanasan global

KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri

KPK telah mengirimkan surat pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid.

Perusahaan yang Paksa Karyawannya ke Kantor Saat PPKM Darurat Siap-Siap Dipidana
Indonesia
Perusahaan yang Paksa Karyawannya ke Kantor Saat PPKM Darurat Siap-Siap Dipidana

Polisi menemukan sejumlah perusahaan nonesensial yang berada di Jakarta masih mempekerjakan karyawannya

Kepala Sekretariat Kepresidenan Dikabarkan Gantikan Anies? Begini Kata Legislator PDIP
Indonesia
Kepala Sekretariat Kepresidenan Dikabarkan Gantikan Anies? Begini Kata Legislator PDIP

Politikus PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi kabar bahwa sosok Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono menjadi pengganti Anies mulai Oktober 2022 itu.