KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan (TWK). Termasuk soal pencabutan kebijakan pembebastugasan pegawai yang tak lolos TWK.

Ombudsman sebelumnya meminta KPK mengangkat 75 pegawai yang tidak lolos TWK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga

KPK Keberatan dengan Temuan Ombudsman Terkait Malaadministrasi TWK

Hal ini merupakan langkah korektif yang dibuat Ombudsman untuk KPK terkait dugaan malaadministrasi dalam proses pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN.

"Pembebastugasan berdasarkan SK 652 sekali lagi sampai saat ini kami belum pernah mencabut," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/8).

Ghufron menegaskan pembebastugasan pegawai merupakan otoritas KPK. Lembaga yang dikomandoi Filri Bahuri ini tidak akan kembali mempekerjakan pegawai berdasarkan rekomendasi Ombudsman.

Sebelumnya diberitakan, KPK merasa keberatan dengan temuan Ombudsman RI terkait dugaan maladimistrasi pelaksanaan TWK pegawai lembaga antirasuah.

"Kami akan menyerahkan surat keberatan ini sesegera mungkin besok, 6 Agustus 2021 pagi ke Ombudsman," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Ghufron menyebut Ombudsman tidak adil dalam memberikan rekomendasi. Ia menilai Ombudsman tidak menghormati kewenangan KPK dalam pelaksanaan TWK dan cenderung memberikan pernyataan yang menyudutkan.

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengklaim pelaksaan TWK sudah sesuai aturan yang berlaku. Ghufron menegaskan tidak ada maladministrasi dalam pelaksanaan tes tersebut.

Ombudsman juga dinilai sudah melewati batas dengan menyatakan TWK tidak sesuai dengan aturan berlaku. KPK menilai Ombudsman merasa lebih berkuasa dibanding aturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

"Temuan Ombudsman menyatakan bahwa proses pembuatan perkom mempunyai maladministrasi pada prosedurnya," ujarnya.

Menurutnya, Ombudsman tidak bisa mencampuri sikap KPK yang membebastugaskan pegawai yang gagal dalam TWK. Pasalnya, hal itu merupakan kebijakan KPK untuk mengatur kepegawaian.

Ghufron juga membantah KPK tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang TWK. Menurutnya, rapat gabungan yang digelar pada 25 Mei 2021 merupakan tindaklanjut dari arahan Jokowi.

Atas dasar itu KPK menolak mengikuti rekomendasi Ombudsman. Lembaga Antikorupsi menilai rekomendasi Ombudsman terkait KPK tidak logis, melanggar hukum, dan tidak bisa diterima.

"Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk melanjuti tindakan korektif yang dinyatakan Ombudsman kepada KPK," tegas Ghufron. (Pon)

Baca Juga

75 Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BNPT Sebut Wilayah Cirebon Rawan Terorisme
Indonesia
BNPT Sebut Wilayah Cirebon Rawan Terorisme

Cirebon, Jawa Barat, termasuk rawan terorisme sehingga perlu ada penguatan kapasitas dan kompetensi personel TNI/Polri serta instansi terkait.

  Punya UU Baru, Jaksa Agung Janji Kedepankan Keadilan Restoratif
Indonesia
Punya UU Baru, Jaksa Agung Janji Kedepankan Keadilan Restoratif

Ada 14 kewenangan baru yang tertera dalam UU Kejaksaan baru tersebut yang harus disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyaraka

[HOAKS atau FAKTA]: Air Kelapa Hijau Jadi Penawar Racun Vaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Air Kelapa Hijau Jadi Penawar Racun Vaksin COVID-19

Belum ada penelitian apapun yang menyatakan bahwa air kelapa hijau bisa menetralkan atau mengganggu fungsi dari vaksin

Presiden Jokowi akan Tinjau Penyaluran Bansos ke 3 Lokasi di Sulawesi Tenggara
Indonesia
Presiden Jokowi akan Tinjau Penyaluran Bansos ke 3 Lokasi di Sulawesi Tenggara

Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Kota Baubau, Kota Buton, dan Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa, untuk meninjau penyaluran bantuan sosial dan menghadiri penganugerahan gelar adat.

Presiden Joe Biden Tolak Kehadiran Putin di G20
Dunia
Presiden Joe Biden Tolak Kehadiran Putin di G20

"Presiden Biden secara terbuka menentang kehadiran Presiden Putin di G20. Kami menyambut baik kehadiran Ukraina atau undangan untuk menghadiri G20," ujar Psaki di situs resmi The White House, Sabtu (30/4).

AS Puji Kepemimpinan Indonesia dalam G20
Dunia
AS Puji Kepemimpinan Indonesia dalam G20

Blinken meyakini berbagai pertemuan G20, termasuk pertemuan puncak pada November 2022, dapat memberi hasil yang konkret dan bermanfaat bagi warga dunia.

Ditanya Mudik Lebaran, Anies: Jaga Gawang Saya
Indonesia
Ditanya Mudik Lebaran, Anies: Jaga Gawang Saya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri lebih memilih untuk tetap berada di Jakarta, berlebaran bersama warganya.

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Dipastikan Ilegal
Indonesia
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Dipastikan Ilegal

Tim dari Polda Sumatera Utara telah melakukan penelusuran terhadap bangunan kerangkeng di kediaman Bupati nonaktif Langkat.

Ke JIS Kini Bisa Naik Transjakarta
Indonesia
Ke JIS Kini Bisa Naik Transjakarta

Selain itu, pembukaan rute menjadi bentuk kolaborasi antar-BUMD di lingkungan DKI Jakarta

81 Persen Kasus COVID-19 di Indonesia Didominasi Omicron BA.4 dan BA.5
Indonesia
81 Persen Kasus COVID-19 di Indonesia Didominasi Omicron BA.4 dan BA.5

Distribusi subvarian baru Omicron yakni BA.4 dan BA.5 mendominasi sekitar 81 persen dari varian COVID-19 nasional.