KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dua Anak Jokowi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun soal dugaan korupsi yang melibatkan dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaga antirasuah mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi.

Baca Juga

Pelapor Dua Anak Jokowi ke KPK Seret Nama Grup Sinar Mas

“KPK akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat tersebut. Tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan ini,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Senin (10/1).

Ali menjelaskan verifikasi dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi, apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau diarsipkan.

“Proses verifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut, sesuai UU yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak,” ujarnya.

KPK, lanjut Ali, juga secara proaktif akan menelusuri dan melakukan pengumpulan berbagai keterangan dan informasi tambahan untuk melengkapi aduan yang dilaporan.

"Apabila aduan tersebut menjadi kewenangan KPK tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tutup dia.

Siang tadi, Ubedilah Badrun atau yang karib disapa Ubed melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK.

Baca Juga

Gibran Tanggapi Cuitan Iwan Fals Soal Kakak-Adik Cocok Jadi Capres-Cawapres

Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis dua anak Presiden Jokowi tersebut dengan Grup Sinar Mas.

Peristiwa itu terjadi pada Februari 2019 setelah Gibran dan Kaesang membuat perusahaan gabungan dengan anak dari petinggi Grup Sinar Mas.

Ubed menilai ada penyelewengan yang dilakukan oleh perusahaan yang dibangun oleh Gibran dan Kaesang. Laporan yang dilayangkan Ubed didasari adanya penerimaan dana penyertaan modal untuk perusahaan gabungan tersebut.

"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp 92 miliar,” ujar Ubedilah.

Menurut Ubed, ada kejanggalan dalam proses penyertaan modal untuk perusahaan milik dua anak Presiden Jokowi tersebut.

Apalagi, kata mantan aktivis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) 98 ini, anak petinggi Grup Sinar Mas tersebut beberapa bulan yang lalu telah dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Korea Selatan.

Presiden Jokowi diketahui menunjuk eks Managing Director Sinar Mas Group, Gandi Sulistiyanto sebagai Dubes RI untuk Korsel. Gandi telah dilantik sebagai Dubes Korsel pada 17 November 2021 di Istana Negara, Jakarta.

"Saya kira itu dugaan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang sangat jelas. Saya kira bisa dibaca oleh publik," tegas dia. (Pon)

Baca Juga

Dilaporkan Dosen UNJ Ke KPK, Gibran: Korupsi Opo?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Strategi Kapolri Redam Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Strategi Kapolri Redam Penambahan Kasus COVID-19

Strategi kedua adalah terus mengingatkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Dianggap Tolak Resolusi Cegah Genosida, Ini Penjelasan Kemenlu RI
Indonesia
Dianggap Tolak Resolusi Cegah Genosida, Ini Penjelasan Kemenlu RI

“Artinya R2P bukan barang baru. Ini sudah dibahas sejak dulu dan kita selalu terlibat dalam pembahasan,” ujar Febrian

Kalah dari Dedi Mulyadi, Airlangga Hartarto Disebut Tidak Layak Diusung
Indonesia
Kalah dari Dedi Mulyadi, Airlangga Hartarto Disebut Tidak Layak Diusung

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai tidak layak diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hakim: Korupsi Azis Syamsuddin Rusak Citra DPR
Indonesia
Hakim: Korupsi Azis Syamsuddin Rusak Citra DPR

Azis Syamsuddin dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara, denda sebesar Rp 250 juta subsidair empat bulan kurungan.

DPR Terus Suarakan Penolakan Penggunaan Tes PCR untuk Syarat Penerbangan
Indonesia
DPR Terus Suarakan Penolakan Penggunaan Tes PCR untuk Syarat Penerbangan

Pemerintah diminta membatalkan Surat Edaran Nomor 88 Tahun 2021 yang mewajibkan hasil tes PCR sebagai syarat penerbangan domestik.

[Hoaks atau Fakta]: RS Wima Atlet Keluarkan Resep Obat COVID-19 Yang Bisa Digunakan di Rumah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: RS Wima Atlet Keluarkan Resep Obat COVID-19 Yang Bisa Digunakan di Rumah

Informasi tersebut telah banyak beredar di sosial media, melalui kolom komentar cuitan dokter Efri Pulmo, beberapa orang memberikan kesaksian telah menerima informasi tersebut .

Bawaslu Minta Harmonisasi UU Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Bawaslu Minta Harmonisasi UU Pemilu dan Pilkada

KPU menyampaikan, telah menyusun tanggal pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilu Serentak pada 21 Februari 2024 dan untuk Pilkada Serentak pada 27 November 2024. (Pon)

Komnas HAM Terjunkan Tim Investigasi ke Lapas Narkotika Yogyakarta
Indonesia
Komnas HAM Terjunkan Tim Investigasi ke Lapas Narkotika Yogyakarta

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menerjunkan tim investigasi ke Lapas Narkotika II A di Pakem Yogyakarta pada Rabu (10/11).

Alasan Mabes Polri Pelaku Penembakan Laskar FPI Tak Kunjung Diadili
Indonesia
Alasan Mabes Polri Pelaku Penembakan Laskar FPI Tak Kunjung Diadili

Bareskrim Polri angkat suara soal belum dilimpahkannya dua oknum anggota polisi soal kasus unlawfull killing terhadap anggota Laskar FPI di KM 50 ke kejaksaan.

Alasan Sahroni Tak Setuju Polri di Bawah Kementerian
Indonesia
Alasan Sahroni Tak Setuju Polri di Bawah Kementerian

Indonesia harus memastikan bahwa Polri menjadi lembaga profesional dan independen