Wisnu Cipto
MerahPutih.com - KPK tidak mempersalahkan adanya opini yang menuding penyidik terkesan terlambat baru melakukan penggeledahan rumah tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hari ini.
Opini tersebut muncul lantaran Hasto ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Desember 2024, namun penggeledahan rumah Hasto baru dilakukan pada 7 Januari 2025.
"Masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak kami tidak bisa melarang pihak luar untuk berpikiran seperti itu," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/1)
KPK juga enggan merespons tudingan PDIP yang menyebut penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merupakan pengalihan isu masuknya Presiden ke-7 Jokowi dalam daftar tokoh terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Baca juga:
"Ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media, itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik," tuturnya.
Meski demikian, Tessa memastikan penyidik lembaga antirasuah telah menjalankan tugas secara profesional, prosedural, dan proporsional terkait kasus Hasto. Dia menegaskan kegiatan penggeledahan hingga penyitaan bergantung pada kebutuhan untuk melengkapi berkas perkara.
"Kegiatan penggeledahan, penyitaan dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi penyidiklah yang memiliki penilaian, khususnya penggeledahan kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya," tandas Jubir KPK itu, dikutip Antara. (*)
