KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi LNG di Pertamina Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan terkait perkara dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021.

Lembaga yang dikomandoi Firli Bahuri ini menemukan peristiwa pidana korupsi dalam pengadaan LNG di perusahaan plat merah tersebut.

Baca Juga

KPK Periksa Rachmat Yasin Terkait Dugaan Korupsi Bupati Bogor

"Benar, KPK saat ini melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT PTMN (Pertamina) tahun 2011-2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (23/6).

Baca Juga

KPK Gali Dugaan Swasta Siapkan Dana dan Fasilitas Khusus untuk Haryadi Suyuti

KPK sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka dalam rasuah di PT Pertamina ini. Namun, Ali masih belum membeberkan kronologi maupun pihak-pihak yang ditetapkan tersangka.

"Pengumuman pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi dugaan perbuatan korupsi yang dilakukan dan pasal-pasal yang disangkakan akan kami sampaikan ketika upaya paksa penangkapan maupun penahanan dilakukan," ujar Ali. (Pon)

Baca Juga

Penyidik KPK Dikabarkan Sambangi Kantor Pertamina

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pertemuan Puan-Prabowo Pertegas Peluang Koalisi
Indonesia
Pertemuan Puan-Prabowo Pertegas Peluang Koalisi

Partai Gerindra dan PDI Perjuangan sepakat untuk senantiasa membangun komunikasi politik yang terbuka demi kepentingan Indonesia.

Baim Wong Cabut Pendaftaran HAKI Citayam Fashion Week
Indonesia
Baim Wong Cabut Pendaftaran HAKI Citayam Fashion Week

"Jadi memang kita mau melepaskan karena menurut saya, nggak mau jadi kayak seperti ini ya," ucap Baim Wong

Komisi III DPR Apresiasi Peran Mahfud MD di Kasus Ferdy Sambo
Indonesia
Komisi III DPR Apresiasi Peran Mahfud MD di Kasus Ferdy Sambo

Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengapresiasi sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang sejak awal memiliki perhatian serius terhadap kasus pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat atau Brigadir J.

Buya Syafi'i Ma'arif Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Indonesia
Buya Syafi'i Ma'arif Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional

"Dengan keteladanan Buya Syafi'i Ma'arif dalam bernegara dan keislaman yang merupakan putra bangsa terbaik dengan banyaknya 'legacy' yang ditinggalkannya, maka Garda Pemuda NasDem akan mengusung dan mengawal Buya Syafi’i Ma’arif menjadi Pahlawan Nasional," ucap Sekretaris Jenderal DPP Garda Pemuda NasDem Moh. Haerul Amri

DPRD DKI bakal Gelar Rapat Pemberhentian Anies-Riza Pekan Depan
Indonesia
DPRD DKI bakal Gelar Rapat Pemberhentian Anies-Riza Pekan Depan

DPRD DKI Jakarta akan melaksanakan rapat ihwal pemberhentian gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Terserap 11,6 Persen
Indonesia
Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Terserap 11,6 Persen

rogram pemulihan ekonomi kini tengah bergulir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah terserap Rp 52,66 triliun. Data ini per Senin (18/4).

KPU Papua Hitung Ulang Kebutuhan Anggaran Pemilu 2024
Indonesia
KPU Papua Hitung Ulang Kebutuhan Anggaran Pemilu 2024

Penghitungan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilakukan KPU Papua Barat juga untuk kebutuhan anggaran Provinsi Papua Barat Daya yang belum memiliki anggota KPU definitif.

Bripka RR dan Kuat Ma'ruf Dihadirkan di Sidang Etik Ferdy Sambo
Indonesia
Bripka RR dan Kuat Ma'ruf Dihadirkan di Sidang Etik Ferdy Sambo

Mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo menjalani sidang kode etik terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Sidang dilakukan di Mabes Polri, Kamis (25/8).

KPK Pastikan Tidak 'Berebut Perkara' dengan Kejagung dalam Kasus Surya Darmadi
Indonesia
KPK Pastikan Tidak 'Berebut Perkara' dengan Kejagung dalam Kasus Surya Darmadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada istilah "rebutan perkara" dalam penanganan kasus yang menjerat pemilik PT Darmex/PT Duta Palma Group Surya Darmadi.

Respons Sekjen PDIP Terkait Rencana Reshuffle Kabinet
Indonesia
Respons Sekjen PDIP Terkait Rencana Reshuffle Kabinet

"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden (Joko Widodo) dan itu kewenangan Bapak Presiden," kata Hasto di Bandung, Sabtu (28/1).