KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Suap Izin Reklamasi Gubernur Kepri Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/9). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan seorang pengusaha bernama Kock Meng sebagai tersangka baru kasus dugaan suap Penerbitan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.

Penetapan tersangka Kock Meng berdasarkan pengembangan kasus yang sebelumnya telah menjerat Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono dan pihak swasta bernama Abu Bakar ini.

Baca Juga

KPK Periksa 9 Saksi Terkait Kasus Suap dan Gratifikasi Gubernur Kepri

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain sehingga KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan KMN (Kock Meng) sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/9).

Yuyuk menjelaskan kasus ini bermula ketika dilakukan proses penyusunan Raperda tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Riau yang antara lain memuat rencana reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/7) siang. Foto: MP/Ponco
Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/7) siang. Foto: MP/Ponco

Seharusnya, kata Yuyuk, untuk melakukan reklamasi dibutuhkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, namun karena Perda RZWP3K masih dibahas, maka Izin lokasi tersebut belum dapat diterbitkan. Oleh karena itu, Kock Meng dan Abu Bakar akhirnya mengajukan terlebih dahulu izin prinsip pemanfaatan ruang laut pada Nurdin Basirun.

Menurut Yuyuk Kock Meng dengan bantuan Abu Bakar mengajukan izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Tanjung Piayu, Batam sebanyak tiga kali. Pertama, Oktober 2018 untuk rencana proyek reklamasi pembangunan resort seluas 5 hektare. Kedua, April 2019 untuk rencana proyek reklamasi yang bersangkutan seluas 1,2 hektare. Ketiga, pada Mei 2019 untuk pembangunan resort dengan luas sekitar 10,2 hektare.

Baca Juga

KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Suap Izin Reklamasi

Yuyuk mengatakan peruntukan area rencana reklamasi yang diajukan Kock Meng seharusnya untuk budi daya dan termasuk kawasan hutan lindung (hutan bakau).

"Namun hal tersebut kemudian diakal-akali agar dapat diperuntukan bagi kegiatan pariwisata dengan cara membagi wilayah 2 hektare untuk budi daya dan selebihnya untuk pariwisata dengan membangun keramba ikan di bawah restoran dan resort," ujar Yuyuk.

Akhirnya ketiga izin tersebut terbit dengan luas total 16,4 Ha. Sebagai imbalan dari penerbitan izin tersebut, Kock Meng bersama-sama dengan tangan kanannya Abu Bakar memberikan uang pada Nurdin Basirun, Edy Sofyan dan Budi Hartono secara bertahap.

Logo KPK

"Pada bulan Mei 2019 Rp45 juta dan 5 ribu dolar Singapura sebagai imbalan penerbitan izin prinsip. Kemudian, pada bulan Juli 2019 sebesar 6 ribu dolar Singapura untuk pengurusan data dukung syarat reklamasi," kata Yuyuk.

Baca Juga

KPK Beberkan Kronologis OTT Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Atas perbuatannya, Kock Meng disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU N. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH