KPK Tetapkan Syahroni Tersangka Kasus Suap Proyek Infrastruktur Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2020) terkait penetapan Kadis PUPR Lampung Selatan Syahroni sebagai tersangk

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan, Syahroni sebagai tersangka.

Syahroni ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait proyek infrastruktur di Pemkab Lampung Selatan tahun anggaran 2016-2017. Penetapan tersangka Syahroni merupakan pengembangan perkara yang telah menjerat mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

"KPK meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan SY (Syahroni) sebagai pihak yang didugabersama-sama menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/10).

Baca Juga

Kebut RUU Ciptaker, DPR Dinilai Lebih Banyak Bela Kepentingan Pemilik Kapital

Syahroni merupakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan yang menjabat pada Januari 2020 sampai saat ini. Syahroni dan Hermansyah yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka diduga diperintahkan Zainudin untuk mengumpulkan fee dari proyek-proyek di Dinas PUPR sebesar 21 persen dari anggaran proyek.

Hermansyah lantas memerintahkan Syahroni untuk mengumpulkan uang yang kemudian diserahkan kepada Agus Bhakti Nugroho selaku staf ahli Zainudin sekaligus anggota DPRD Provinsi Lampung Selatan. Total terdapat sekitar 72 miliar yang disetorkan Hermansyah dan Syahroni kepada Zainudin melalui Agus Bhakti Nugroho.

Dalam kurun waktu 2016-2018, kata Ghufron, dana yang sudah diterima oleh Zainudin Hasan melalui Agus Bhakti Nugroho yang sumbernya berasal dari proyek-proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan dikelola oleh Syahroni dan Hermansyah adalah pada 2016 sebesar Rp 26.073.771.210 dan pada 2017 sebesar Rp 23.669.020.935.

"Diserahkan oleh rekanan diterima oleh tersangka Syahroni dan Hermansyah untuk kemudian setoran kepada Zainudin Hasan yang diberikan melalui Agus Bhakti Nugroho dengan jumlah seluruhnya Rp72.742.792.145," ujar Ghufron.

Syahroni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Baca Juga

KPK Periksa Wali Delapan Saksi Terkait Korupsi Dinas PUPR Kota Banjar

Untuk kepentingan penyidikan, KPK langsung menahan Syahroni untuk 20 hari pertama di Rutan Negara Cabang KPK di Gedung KPK Kavling C1. Penahanan terhadap Syahroni terhitung mulai 6 Oktober 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Belum Putuskan Penanganan WNI yang Jadi Teroris Asing
Indonesia
Jokowi Belum Putuskan Penanganan WNI yang Jadi Teroris Asing

Dari 187 WNI di Suriah itu, 31 orang di antaranya adalah laki-laki

 KPK Sebut Eks Dirut Garuda Ari Askhara Bisa Dijerat Pidana Korupsi
Indonesia
KPK Sebut Eks Dirut Garuda Ari Askhara Bisa Dijerat Pidana Korupsi

Kalau penerimaan itu diawali dengan aspek transaksional, misalnya diberikan untuk melakukan apa, maka bisa menjadi suap," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

 Anies Benarkan Usulkan Karantina Wilayah ke Presiden Jokowi
Indonesia
Anies Benarkan Usulkan Karantina Wilayah ke Presiden Jokowi

"Dalam usulan kami kami sebutkan ada beberapa sektor yang berkegiatan, pertama energi, pangan, kesehatan, komunikasi, keuangan itu yang kita pandang perlu," tutur dia.

 PDIP Tak Ajukan PAW ke KPU, Tapi Pengajuan Penetapan Calon Terpilih
Indonesia
PDIP Tak Ajukan PAW ke KPU, Tapi Pengajuan Penetapan Calon Terpilih

Menurut Teguh persoalan penetapan calon terpilih berdasarkan Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI yang biasa dilakukan oleh partai politik adalah persoalan sederhana.

Umumkan Bebas Denda Pajak Kendaraan, Polri Dikritik 'Genit' Langkahi Pemda
Indonesia
Umumkan Bebas Denda Pajak Kendaraan, Polri Dikritik 'Genit' Langkahi Pemda

Meskipun ada beberapa wilayah yang sudah mengumumkan pembebasan denda PKB, tetapi belum semua wilayah di Indonesia.

Mensos: Bansos untuk Masyarakat Pedalaman Akan Disalurkan Sekaligus
Indonesia
Mensos: Bansos untuk Masyarakat Pedalaman Akan Disalurkan Sekaligus

Bantuan dibagikan bertahap sebanyak 3 kali dengan nilai masing-masing sebesar Rp600 ribu.

 Terdampak Corona, Pemda DIY Bantu Pedagang Pasar Tradisional Jualan Online
Indonesia
Terdampak Corona, Pemda DIY Bantu Pedagang Pasar Tradisional Jualan Online

Warga bisa memesan kebutuhan pokok tanpa perlu keluar rumah. Bahan yang dijual seperti masker kain, sembako, sayur, buah, ayam, ikan, telor dan olah dalam bentuk Frozen serta aneka camilan," jelas Pustopo

Gerindra Minta Prabowo Subianto Jadi Ketum Lagi
Indonesia
Gerindra Minta Prabowo Subianto Jadi Ketum Lagi

Menteri Pertahanan ini masih dibutuhkan untuk memimpin Partai Gerindra

Kisah Mahasiswa S2 UGM Deg-Degan Seminar Tesis via Daring
Indonesia
Kisah Mahasiswa S2 UGM Deg-Degan Seminar Tesis via Daring

Kuliah daring tak menyurutkan semangat dan keyakinan mahasiswa untuk menimba ilmu dan menyelesaikan ujian akhir.

Penutupan McD Sarinah Picu Kerumunan Massa, Bos Satpol PP Tegur Keras Manajemen
Indonesia
Penutupan McD Sarinah Picu Kerumunan Massa, Bos Satpol PP Tegur Keras Manajemen

"Karena kegiatan penutupan McD itu di jalan sehingga orang ikut berkerumun. Nah karena banyak orang, muncul lah di beberapa viral di beberapa medsos," kata Arifin