KPK Tetapkan Rudy Hartono Iskandar Tersangka Kasus Korupsi Lahan DKI Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/6). Foto: Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM), Rudy Hartono Iskandar sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

"Setelah di temukan bukti permulaan yang cukup maka KPK kembali menetapkan satu orang tersangka yaitu RHI, Direktur PT ABAM sebagaimana Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 28 Mei 2021," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/6).

Baca Juga

KPK Tahan Direktur Adonara Propertindo Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI

Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PDPSJ) dalam pengadaan tanah adalah PT Adonara Propertindo (AP).

"Yang kegiatan usahanya bergerak di bidang properti tanah dan bangunan," kata Setyo.

Pada 4 Maret 2019, kata Setyo, Wakil Direktur PT AP Anja Runtuwene (AR) bersama-sama Direktur PT AP Tommy Adrian (TA) dan RHI menawarkan tanah dengan luas sekitar 4,2 hekatre yang berlokasi di Munjul kepada PDPSJ.

Akan tetapi, saat itu kepemilikan tanah masih sepenuhnya milik Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/6). Foto: Humas KPK

Sebagai tindak lanjut, diadakan pertemuan antara AR dan TA dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus di Yogyakarta. Pertemuan itu disepakati pembelian tanah oleh AR, TA, dan RHI yang berlokasi di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

"Adapun harga kesepakatan AR, TA, dan RHI dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus seharga Rp2,5 juta per meter sehingga jumlah total harga tersebut Rp104,8 miliar," jelas Setyo.

Dikatakan Setyo, pembelian tanah tersebut dilaksanakan pada 25 Maret 2019 dan seketika langsung dilakukan perikatan jual beli sekaligus pembayaran uang muka oleh AR dan TA dengan jumlah sekitar Rp5 miliar melalui rekening bank atas nama Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus.

Pelaksanaan serah terima Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan tanah girik dari pihak Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Boromeus dilakukan melalui Notaris yang ditunjuk oleh AR.

Pihak AR, TA, dan RHI kemudian menawarkan tanah tersebut pada PDPSJ seharga Rp7,5 juta per meter. Sehingga total harga tanah yang ingin dijual berjumlah Rp315 miliar.

"Selanjutnya diduga terjadi proses negosiasi fiktif dengan kesepakatan harga Rp5,2 juta per meter dengan total Rp217 miliar," ucap Setyo.

Pada 8 April 2019, dilakukan penandatanganan pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli di hadapan Notaris yang berlangsung di Kantor PDPSJ antara pihak pembeli yaitu Dirut PDPSJ Yoory Corneles (YRC) dengan pihak penjual yaitu AR.

Masih pada waktu yang sama tersebut, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50% atau sekitar sejumlah Rp108,9 miliar ke rekening bank milik AR pada Bank DKI.

"Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah YRC dilakukan pembayaran oleh PDPSJ kepada AR sekitar sejumlah Rp43,5 miliar," kata Setyo.

Setyo mengatakan, pelaksanaan pengadaan tanah oleh PDPSJ diduga dilakukan secara melawan hukum. Antara lain tidak adanya kajian kelayakan terhadap objek tanah, tidak dilakukannya kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Kemudian beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga diduga dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate, serta adanya kesepakatan harga awal antara pihak AR dan PDPSJ sebelum proses negosiasi dilakukan.

"Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp152,5 miliar," pungkas Setyo. (Pon)

Baca Juga

KPK Cecar Pihak Adonara Propertindo Soal Dokumen Kasus Korupsi Lahan DKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pulang Umrah, Jemaah Diminta Tes COVID-19 dan Karantina Mandiri
Indonesia
Pulang Umrah, Jemaah Diminta Tes COVID-19 dan Karantina Mandiri

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengimbau jemaah umrah yang kembali ke Indonesia untuk melakukan tes dan karantina selayaknya orang yang baru menempuh perjalanan dari luar negeri.

Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Tiga Tersangka Korporasi
Indonesia
Kasus Jiwasraya, Kejagung Periksa Tiga Tersangka Korporasi

Tujuh saksi dan tiga pengurus korporasi atau tersangka merupakan pengurus maupun sebagai karyawan perusahaan manager investasi

Kasus Suap Benur, KPK Dalami Pengumpulan Uang untuk Edhy Prabowo
Indonesia
Kasus Suap Benur, KPK Dalami Pengumpulan Uang untuk Edhy Prabowo

Pada Jumat kemarin, penyidik juga memeriksa Mohamad Tabroni

Jakarta Tutup Sejumlah Tempat Wisata
Indonesia
Jakarta Tutup Sejumlah Tempat Wisata

Sebanyak 27 destinasi wisata diumumkan dipastikan ditutup sementara waktu awal pekan depan.

Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra ke Kejari Jaktim
Indonesia
Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra ke Kejari Jaktim

Bareskrim Polri telah melakukan pelimpahan tahap II kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra siang tadi.

Masyarakat Diminta Hentikan Kegiatan dan Bersikap Sempurna Saat HUT RI Pukul 10.17 WIB
Indonesia
PPKM Darurat, Ini Instruksi Mendagri Soal Penguatan 3T dan Target Tes Per Hari
Indonesia
PPKM Darurat, Ini Instruksi Mendagri Soal Penguatan 3T dan Target Tes Per Hari

Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 menjadi payung hukum pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen.

Jika Varane, Kane, Sancho Gabung, Manchester United Auto Juara?
Indonesia
Jika Varane, Kane, Sancho Gabung, Manchester United Auto Juara?

Real Madrid diprediksi tidak akan melepaskan dengan mudah

Penyekatan Kendaraan di Pos PPKM Darurat Picu Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Penyekatan Kendaraan di Pos PPKM Darurat Picu Klaster Baru COVID-19

Edison melihat, kerumunan di sejumlah titik penyekatan menandakan kebijakan ini bukan hanya tidak siap, tetapi berpotensi menambah kuat penyebaran virus karena bertemunya orang dari sejumlah tempat di satu titik.

80 Persen Pelanggar Tertib Masker di Jakbar Anak Muda, Ditindak Malah ‘Cengengesan'
Indonesia
80 Persen Pelanggar Tertib Masker di Jakbar Anak Muda, Ditindak Malah ‘Cengengesan'

Angka 80 persen tersebut dari total jumlah pelanggar tertib masker periode April-November 2020 sebanyak 23.000 orang