Kasus Korupsi
 KPK Tetapkan Ketua DPRD Muara Enim Tersangka, Diduga Terima Suap Rp3 Miliar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi Plt Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan penetapan status tersangka Ketua DPRD Muara Enim di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/4) (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB sebagai tersangka baru kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Selain Aries, KPK juga menetapkan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi sebagai tersangka. Ini merupakan pengembangam dari perkara yang menjerat mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani.

Baca Juga:

Bamsoet Apresiasi Penangkapan KPK Tanpa Kegaduhan

"Bersamaan dengan dilakukannya Penyidikan sejak tanggal 3 Maret 2020, KPK selanjutnya menetapkan dua orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata umumkan status tersangka Ketua DPRD Muara Enim
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (MP/Ponco Sulaksono)

Keduanya diduga menerima suap bernilai miliaran rupiah dari pemilik PT Enra Sari, Robi Okta Fahlevi. Untuk Aries, ia diduga menerima Rp 3,03 miliar.

Sementara Ramlan, diduga menerima Rp 1,115 miliar serta handphone Samsung Note 10.

Suap itu diduga terkait pengerjaan 16 proyek jalan dengan nilai total total Rp 130 miliar di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Alex menjelaskan, dalam proses pengembangan perkara, KPK sebelumnya telah mengirimkan tembusan informasi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada para tersangka pada 3 Maret 2020.

Untuk mendalami perkara ini, penyidik KPK telah memeriksa sekitar 10 orang saksi dan melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Di antaranya rumah para tersangka dan kantor DPRD Muara Enim.

"KPK juga telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka sebanyak dua kali, namun panggilan tersebut tidak dipenuhi, yaitu pada 17 April 2020 dan 23 April 2020," jelas Alex.

Setelah memastikan keberadaan para tersangka dan bekerjasama dengan Direktorat Reskrimsus Polda Sumsel, KPK melakukan penangkapan terhadap dua tersangka pada hari Minggu, 26 April 2020 kemarin.

Dalam perkara sebelumnya, KPK telah menetapkan pemilik PT Enra Sari, Robi Okta Fahlefi bersama Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar sebagai tersangka.

Baca Juga:

Eks Anak Buah Hasto Imingi Riezky 50 Ribu per Suara Agar Mau Diganti Harun Masiku

Penetapan tersangka terhadap tiga orang ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Palembang dan Muara Enim, Senin (2/9).

Yani melalui Elfin Muhtar diduga menerima suap sebesar USD 35 ribu dari Robi Okta Fahlefi. Suap ini merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai setiap proyek yang digarap perusahaan Robi. PT Enra Sari milik Robi mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp 130 miliar.(Pon)

Baca Juga:

Kasus Impor Bawang, Eks Politikus PDIP Nyoman Dhamantra Dituntut 10 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setneg tak Izinkan Formula E Digelar di Monas, PSI: Dibatalkan Saja
Indonesia
Setneg tak Izinkan Formula E Digelar di Monas, PSI: Dibatalkan Saja

Justin menilai, dengan adanya penolakan ini, sebaiknya Pemprov DKI meninjau kembali event mobil balap berenergi listrik itu

AJI Desak Polisi Usut Kasus Doxing, Intimidasi dan Teror Jurnalis Detik.com
Indonesia
AJI Desak Polisi Usut Kasus Doxing, Intimidasi dan Teror Jurnalis Detik.com

"Selain itu, Situs Seword juga melakukan hal serupa dan menyebarkan opini yang menyerang penulis dan media," jelas Erick.

Wawan: Saya jadi Pengusaha Sebelum Atut jadi Gubernur Banten
Indonesia
Wawan: Saya jadi Pengusaha Sebelum Atut jadi Gubernur Banten

Wawan dengan tegas menampik tudingan jaksa penuntut umum KPK

Setneg Larang Formula E di Monas, JakPro Cari Trek Alternatif
Indonesia
Setneg Larang Formula E di Monas, JakPro Cari Trek Alternatif

"Mudah-mudahan bisa ketemu dengan teman-teman infrastruktur untuk pembuatan desain sirkuit seperti apa alternatifnya," kata Hilbram

Tanpa Rieke Diah Pitaloka, PDIP Yakin Kinerja Baleg Makin Kuat
Indonesia
Tanpa Rieke Diah Pitaloka, PDIP Yakin Kinerja Baleg Makin Kuat

Pimpinan F-PDIP telah mengirimkan surat kepada Kesetjenan DPR

Pemerintahan Jokowi Dinilai Hanya Fokus Investasi
Indonesia
Pemerintahan Jokowi Dinilai Hanya Fokus Investasi

"Pak Jokowi itu berpikir sekali investasi, investasi, investasi. Kalau lima tahun sebelumnya infrastruktur. Jadi di zaman Pak Harto istilah investasi dan infrastruktur itu ya pembangunan," jelasnya

KPK Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi Rp46 M Nurhadi
Indonesia
KPK Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi Rp46 M Nurhadi

Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka.

Di Sumatera Selatan, Anggota Polri dan ASN Dipersilakan Ngaku Pakai Narkoba
Indonesia
Di Sumatera Selatan, Anggota Polri dan ASN Dipersilakan Ngaku Pakai Narkoba

Tindakan pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polda Sumsel akan ditingkatkan

Update DKI 11 Juli: Akumulatif 13.957 Positif COVID-19, Pasien Sakit Sisa Sepertiga
Indonesia
Update DKI 11 Juli: Akumulatif 13.957 Positif COVID-19, Pasien Sakit Sisa Sepertiga

Total kumulatif kasus positif di wilayah DKI Jakarta sebanyak 13.957 orang dan 691 pasien meninggal

 MUI Sebut Pemerintah Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Selama Pandemi Corona
Indonesia
MUI Sebut Pemerintah Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Selama Pandemi Corona

Bahkan, lanjut dia, di beberapa daerah para petugas menggunakan pengeras suara mengingatkan masyarakat tidak berkumpul di masjid.