Kasus Korupsi
 KPK Tetapkan Ketua DPRD Muara Enim Tersangka, Diduga Terima Suap Rp3 Miliar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata didampingi Plt Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan penetapan status tersangka Ketua DPRD Muara Enim di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/4) (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, Aries HB sebagai tersangka baru kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Selain Aries, KPK juga menetapkan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi sebagai tersangka. Ini merupakan pengembangam dari perkara yang menjerat mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani.

Baca Juga:

Bamsoet Apresiasi Penangkapan KPK Tanpa Kegaduhan

"Bersamaan dengan dilakukannya Penyidikan sejak tanggal 3 Maret 2020, KPK selanjutnya menetapkan dua orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata umumkan status tersangka Ketua DPRD Muara Enim
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (MP/Ponco Sulaksono)

Keduanya diduga menerima suap bernilai miliaran rupiah dari pemilik PT Enra Sari, Robi Okta Fahlevi. Untuk Aries, ia diduga menerima Rp 3,03 miliar.

Sementara Ramlan, diduga menerima Rp 1,115 miliar serta handphone Samsung Note 10.

Suap itu diduga terkait pengerjaan 16 proyek jalan dengan nilai total total Rp 130 miliar di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Alex menjelaskan, dalam proses pengembangan perkara, KPK sebelumnya telah mengirimkan tembusan informasi surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada para tersangka pada 3 Maret 2020.

Untuk mendalami perkara ini, penyidik KPK telah memeriksa sekitar 10 orang saksi dan melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Di antaranya rumah para tersangka dan kantor DPRD Muara Enim.

"KPK juga telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka sebanyak dua kali, namun panggilan tersebut tidak dipenuhi, yaitu pada 17 April 2020 dan 23 April 2020," jelas Alex.

Setelah memastikan keberadaan para tersangka dan bekerjasama dengan Direktorat Reskrimsus Polda Sumsel, KPK melakukan penangkapan terhadap dua tersangka pada hari Minggu, 26 April 2020 kemarin.

Dalam perkara sebelumnya, KPK telah menetapkan pemilik PT Enra Sari, Robi Okta Fahlefi bersama Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar sebagai tersangka.

Baca Juga:

Eks Anak Buah Hasto Imingi Riezky 50 Ribu per Suara Agar Mau Diganti Harun Masiku

Penetapan tersangka terhadap tiga orang ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Palembang dan Muara Enim, Senin (2/9).

Yani melalui Elfin Muhtar diduga menerima suap sebesar USD 35 ribu dari Robi Okta Fahlefi. Suap ini merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai setiap proyek yang digarap perusahaan Robi. PT Enra Sari milik Robi mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp 130 miliar.(Pon)

Baca Juga:

Kasus Impor Bawang, Eks Politikus PDIP Nyoman Dhamantra Dituntut 10 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyebab Hujan Lebat di Jawa Barat Versi BMKG
Indonesia
Penyebab Hujan Lebat di Jawa Barat Versi BMKG

BMKG memprediksikan dalam periode sepekan kedepan, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir berpotensi terjadi di berbagai wilayah

Nasib Ketua KPK Firli Bahuri Diputus Pekan Depan
Indonesia
Nasib Ketua KPK Firli Bahuri Diputus Pekan Depan

Sidang putusan akan dilaksanakan berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya

Polisi Tetapkan 69 Orang Jadi Tersangka Kasus Karhutla di Indonesia
Indonesia
Polisi Tetapkan 69 Orang Jadi Tersangka Kasus Karhutla di Indonesia

Mabes Polri menetapkan 69 tersangka terkait kasus kebakaran hutan atau Karhutla periode 1 Januari-21 Juni 2020.

Pembelaan PN Jaktim Keluarga Terdakwa Rizieq Tak Diizinkan Masuk Sidang
Indonesia
Pembelaan PN Jaktim Keluarga Terdakwa Rizieq Tak Diizinkan Masuk Sidang

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menanggapi protes terdakwa karantina kesehatan, Rizieq Shihab lantaran keluarganya tak diperbolehkan masuk ke ruang persidangan.

Maju Pilkada Tangsel, Segini Harta Kekayaan Rahayu Saraswati
Indonesia
Maju Pilkada Tangsel, Segini Harta Kekayaan Rahayu Saraswati

Rahayu Saraswati melaporkan harta kekayaannya pada 2 September 2020 ke KPK.

Kasus Gratifikasi Bupati Bogor Rachmat Yasin Disidang di Tipikor Bandung
Indonesia
Kasus Gratifikasi Bupati Bogor Rachmat Yasin Disidang di Tipikor Bandung

Selanjutnya, kata dia, penahanan Rachmat beralih dan menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Bandung.

 PDIP Berharap Idulfitri Jadi Momentum Perkuat Solidaritas Hadapi COVID-19
Indonesia
PDIP Berharap Idulfitri Jadi Momentum Perkuat Solidaritas Hadapi COVID-19

"Di hari kemenangan yang fitri ini, terbangunlah sebuah momentum solidaritas nasional yang memperkuat semangat gotong-royong untuk saling memaafkan, saling berbagi dan berbela rasa," ujar Hasto

Bawaslu Minta Perhatikan Beberapa Titik Kerawanan Pilkada Serentak 2020
Indonesia
Bawaslu Minta Perhatikan Beberapa Titik Kerawanan Pilkada Serentak 2020

Pengawas harus melakukan pengawasan saat pemeriksaan kesehatan bapaslon

Jakarta PSBB, Depok Masih Terapkan Jam Malam Sampai Akhir September
Indonesia
Jakarta PSBB, Depok Masih Terapkan Jam Malam Sampai Akhir September

Pemerintah kota mengoptimalkan peran Kampung Siaga COVID-19 dalam mendata dan mengawasi pendatang.

Harga Kedelai Melonjak, Kemendag Akan Umumkan Harga Wajar Tahu Tempe
Indonesia
Harga Kedelai Melonjak, Kemendag Akan Umumkan Harga Wajar Tahu Tempe

Tiongkok yang menjadi negara importir terbesar kedelai juga meningkatkan jumlah permintaannya dari 15 juta ton menjadi 28 juta ton untuk pakan ternak babi kepada Amerika Serikat.