KPK Tetapkan Hakim PN Surabaya Tersangka Suap Penanganan Perkara Barang bukti kasus dugaan suap yang diduga libatkan Itong Isnaeni Hidayat (MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat, sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara.

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/1) malam.

Baca Juga:

KPK Amankan Uang Ratusan Juta dalam OTT Hakim di Surabaya

Selain Itong, KPK juga menetapkan Panitera Pengganti pada PN Surabaya, Hamdan dan Pengacara PT Soyu Giri Primedika (SGP), Hendro Kasiono, sebagai tersangka.

Nawawi menjelaskan, Itong selaku hakim tunggal yang menyidangkan perkara terkait permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika diduga menerima suap dari Hendro Kasino.

"Diduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sejumlah sekitar Rp 1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan Pengadilan Negeri sampai tingkat putusan Mahkamah Agung," ujarnya.

Hakim PN Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat (baju batik) tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (20/1) (MP/Dicke Prasetia)

Putusan yang diinginkan oleh Hendro Kasiono, lanjut Nawawi, di antaranya agar PT Soyu Giri Primedika dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp 50 miliar.

"KPK menduga Tsk IIH (Itong) juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Surabaya dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik," ujar Nawawi.

Baca Juga:

Itong Isnaeni Hidayat Hakim yang Terjaring OTT KPK

Atas perbuatannya Hendro disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Itong, dan Hamdan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Capai Rp 110 T, DPD RI Nilai Estimasi Biaya Pemilu 2024 Tak Rasional
Indonesia
Capai Rp 110 T, DPD RI Nilai Estimasi Biaya Pemilu 2024 Tak Rasional

DPD RI menilai estimasi kebutuhan anggaran Pemilu 2024 yang mencapai Rp 110,4 triliun sangat berlebihan dan cenderung tidak rasional jika dibandingkan biaya Pemilu 2019.

Azis Syamsuddin Berikan Amplop ke AKP Robin Saat Temui Rita Widyasari di Lapas
Indonesia
Azis Syamsuddin Berikan Amplop ke AKP Robin Saat Temui Rita Widyasari di Lapas

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin disebut memberikan amplop berwarna cokelat kepada eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Patujju.

Bantah Terlibat Demo BEM SI, Demokrat: Upaya Penggembosan Mahasiswa
Indonesia
Bantah Terlibat Demo BEM SI, Demokrat: Upaya Penggembosan Mahasiswa

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan, isu keterlibatan partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu merupakan upaya menggembosi pergerakan mahasiswa.

Respons Mabes Polri Diwacanakan Berada di Bawah Kementerian
Indonesia
Respons Mabes Polri Diwacanakan Berada di Bawah Kementerian

Kapolri saat ini bekerja mendasari amanah Undang-Undang

Histeris Warga dan Bangganya Pengiring Satu Aspal dengan Pembalap MotoGP di Jalanan Jakarta
Indonesia
Histeris Warga dan Bangganya Pengiring Satu Aspal dengan Pembalap MotoGP di Jalanan Jakarta

Sambutan luar biasa diberikan masyarakat yang sengaja datang dan melihat para pembalap MotoGP berparade sebelum balapan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pasal 222 UU Pemilu Dinilai Jegal Hak Konstitusi Partai Baru
Indonesia
Pasal 222 UU Pemilu Dinilai Jegal Hak Konstitusi Partai Baru

Pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu telah merugikan hak konstitusi partai politik baru.

Pembelaan Wagub Kepatuhan Prokes di Tempat Wisata DKI Dicap Paling Rendah
Indonesia
Pembelaan Wagub Kepatuhan Prokes di Tempat Wisata DKI Dicap Paling Rendah

Pemprov DKI Jakarta menyangkal tempat wisata di ibu kota minim patuh dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan COVID-19.

Tiap Bulan RSUD Al-Ihsan Kabupaten Bandung Layani 2500 Pasien Jantung
Indonesia
Tiap Bulan RSUD Al-Ihsan Kabupaten Bandung Layani 2500 Pasien Jantung

Untuk menekan tingginya angka kematian akibat penyakit jantung itu, salah satu upayanya dengan membuka hotline, agar para dokter atau nakes bisa tepat dalam tindakan dan pelayanan kesehatan terhadap pasiennya.

8 Hari Penerapan PPKM Darurat, Penumpang KRL Terus Menurun
Indonesia
8 Hari Penerapan PPKM Darurat, Penumpang KRL Terus Menurun

Jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) selama delapan hari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terus menurun.

Kawasan Pesisir Pantai Kota Cirebon Jadi TPS Liar
Indonesia
Kawasan Pesisir Pantai Kota Cirebon Jadi TPS Liar

Persoalan pencemaran lingkungan ini, kata Kadini, Pemkot sudah melakukan uji kandungan air di setiap lokasi dan hasilnya masuk kategori berbahaya.