KPK Tetapkan Eks Sekretaris Mahkamah Agung Tersangka Mafia Kasus Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. ANTARA FOTO/Sigid

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan penanganan perkara di MA pada 2011-2016.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan kasus yang berasal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 2016 lalu. Kala itu KPK menetapkan dua orang tersangka yakni, Panitera di PN Jakarta Pusat Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno selaku swasta. Kemudian, pada perkembangannya juga menjerat mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro dan advokat Lucas.

Baca Juga:

KPK Dalami Peran Nurhadi Terkait Pengurusan Perkara Lippo Group

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang di penyelidikan dan persidangan, pihaknya menemukan bukti permulaan yang cukup terkait keterlibatan pihak lain dan meningkatkan penanganan perkara ke tingkat penyidikan.

KPK umumkan mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai tersangka mafia kasus
KPK umumkan mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai tersangka mafia kasus (MP/Ponco Sulaksono)

"KPK kemudian meningkatkan ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Saut dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (16/12).

Selain Nurhadi, dua tersangka lainnya yakni, menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto.

Saut menjelaskan, dalam kasus ini terdapat dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pengurusan tiga perkara di pengadilan. Pertama, suap terkait pengurusan perkara perdata antara PT MIT dan PT KBN.

Pada 2010, PT MIT menggugat perdata PT KBN. Nurhadi, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris MA, memiliki menantu bernama Rezky Herbiyono.

Pada awal 2015, Rezky menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari sang direktur Hiendra Soenjoto. Pemberian tersebut diduga terkait pengurusan perkara Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi nomor 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN, proses hukum dan pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN oleh PN Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan.

"Untuk membiayai pengurusan perkara tersebut, tersangka RHE (Rezky) menjaminkan delapan lembar cek dari PT MIT dan tiga lembar cek miliknya untuk mendapatkan uang dengan nilai Rp14 miliar," ujar Saut.

Akan tetapi, kemudian PT MTI mengalami kekalahan dalam persidangan. Lantaran pengurusan perkara tersebut gagal, maka Hiendra meminta kembali sembilan lembar cek yang pernah diberikan tersebut.

Kedua, suap terkait perkara perdata sengketa saham di PT MIT. Dikatakan saut, pada 2015 Hiendra digugat atas kepemilikan saham PT MIT. Perkara perdata tersebut dimenangkan oleh Hiendra mulai dari tingkat pertama hingga banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta pada Januari 2016.

Pada periode Juli 2015 hingga Januari 2016 atau ketika perkara gugatan perdata antara Hiendra dan Azhar Umar sedang disidangkan di PN Jakarta Pusat dan PT DKI Jakarta, diduga terdapat pemberian uang dari Hiendra kepada Nurhadi melalui Rezky sejumlah total Rp33,1 miliar.

Transaksi tersebut dilakukan sebanyak 45 kali. Pemecahan transaksi diduga sengaja dilakukan agar tidak mencurigakan karena nilainya yang begitu besar. Beberapa kali transaksi juga dilakukan melalui rekening staf Rezky.

Pemberian ini diduga untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata terkait kepemilikan saham PT MIT.

Ketiga, gratifikasi terkait proses perkara di pengadilan. Saut menyatakan, Nurhadi diduga menerima sejumlah uang senilai total Rp12,9 miliar terkait penanganan perkara sengketa tamah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian melalui Rezky selama rentang Oktober 2014 hingga Agustus 2016.

Penerimaan-penerimaan tersebut, kata Saut, tidak pernah dilaporkan oleh Nurhadi kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak penerimaan terjadi.

"Sehingga secara keseluruhan diduga NHD (Nurhadi) melalui RHE (Rezky) telah menerima janji dalam bentuk sembilan lembar cek dari PT MTI serta suap dan gratifikasi dengan total Rp46 miliar," pungkas Saut.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Eks Pejabat Kemenag Tersangka Korupsi Komputer Madrasah

Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.(Pon)

Baca Juga:

KPK Absen, Sidang Praperadilan Kasus Suap Meikarta Ditunda

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Siklon Tropis Seroja Buktikan Perubahan Iklim Nyata
Indonesia
Siklon Tropis Seroja Buktikan Perubahan Iklim Nyata

Munculnya siklon tropis seroja yang mengakibatkan bencana banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi bukti bahwa perubahan iklim global itu nyata.

Tes Acak Saat Larangan Mudik, Khofifah Sebut Orang Madura Sakti-sakti
Indonesia
Tes Acak Saat Larangan Mudik, Khofifah Sebut Orang Madura Sakti-sakti

Di Jawa Timur, telah diketahui adanya dua orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkonfirmasi COVID-19 varian baru yang berbeda asal dari luar negeri.

KPU Depok Tunda Penetapan Idris-Imam Jadi Pemenang Pilkada
Indonesia
KPU Depok Tunda Penetapan Idris-Imam Jadi Pemenang Pilkada

Penentuan tanggal pelaksanaannya sudah disesuaikan berdasarkan pada tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah di MK dan kebijakan pilkada yang diatur oleh KPU RI.

Geledah Pelabuhan Beirut, Militer Lebanon Temukan 1,32 Ton Kembang Api
Dunia
Geledah Pelabuhan Beirut, Militer Lebanon Temukan 1,32 Ton Kembang Api

Angkatan Darat menjelaskan 1.320 kilogram kembang api itu ditemukan dalam 120 kotak di gudang, dan tim zeni (tentara untuk bidang teknis) telah menyingkirkannya.

Jerinx Dipolisikan Gegara Ancam Pegiat Media Sosial dengan Kalimat Kurang Wajar
Indonesia
Jerinx Dipolisikan Gegara Ancam Pegiat Media Sosial dengan Kalimat Kurang Wajar

Adapun pasal yang dilaporkan oleh Adam Deni yakni Pasal 335 KUHP

Survei Edelman Tegaskan Jika Lingkungan Kerja Berubah
Indonesia
Survei Edelman Tegaskan Jika Lingkungan Kerja Berubah

Dengan bisnis mulai melakukan perencanaan pemulihan ekonomi, bekerja kembali di kantor terus menjadi kekhawatiran bagi 50 persen pekerja.

Labeli KKB Sebagai Teroris Dinilai Bakal Berdampak Psiko Sosial Bagi Papua
Indonesia
Labeli KKB Sebagai Teroris Dinilai Bakal Berdampak Psiko Sosial Bagi Papua

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkiritik wacana pemerintah yang hendak mengategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi terorisme.

[HOAKS atau FAKTA]: Menag Yaqut Bagian dari Kelompok Kristen Radikal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menag Yaqut Bagian dari Kelompok Kristen Radikal

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merupakan bagian dari kelompok Kristen radikal dan berkedok mualaf agar diterima NU Jawa Timur.

Pemotongan Kabel Rumah Pompa, Pemkot Jakpus Perketat Penjagaan
Indonesia
Pemotongan Kabel Rumah Pompa, Pemkot Jakpus Perketat Penjagaan

Pemkot Jakarta Pusat akan mengawasi secara ketat fasilitas rumah pompa yang dimiliki menyusul adanya aksi pemotongan kabel listrik pada alat penyedot air itu.

[HOAKS ATAU FAKTA] Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber Dibiayai Megawati dan PKI
Indonesia
[HOAKS ATAU FAKTA] Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber Dibiayai Megawati dan PKI

Polda Lampung menetapkan pasal berlapis terhadap tersangka penusukan Syekh Ali Jaber, Alfin Andrian