KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri Tersangka Kasus Suap Pengajuan PEN Tangkapan layar - Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto (kiri) dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/1). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto sebagai tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

Selain Ardian, KPK juga menetapkan Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar selaku tersangka.

"Dengan dilakukannya pengumpulan dari berbagai informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melanjutkan dengan melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dan mengumumkan tersangka," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/1).

Baca Juga:

Geledah Perusahaan Bupati Langkat, KPK Amankan Bukti Transaksi Keuangan

Dalam konstruksi perkara, pada Maret 2021, Andi Merya diduga menghubungi Laode untuk meminta bantuan pengajuan pinjaman dana PEN bagi Kolaka Timur.

Laode lantas mengenalkan Andi Merya kepada Ardian di kantor Kemendagri, Jakarta pada Mei 2021. Pada pertemuan itu, Andi Merya mengajukan permohonan pinjaman PEN untuk Kolaka Timur serta meminta agar Ardian dapat mengawal prosesnya.

Sebagai tindak lanjut permohonan tersebut, Ardian menginformasikan kepada Laode permintaan kompensasi sebesar tiga persen dari nilai pinjaman. Keinginan tersebut lalu diteruskan kepada Andi Merya.

Andi Merya lalu memenuhi permintaan Ardian dengan mentransfer uang sebesar Rp 2 miliar sebagai tahapan awal kompensasi ke rekening milik Laode.

Uang tersebut kemudian dibagi. Sebanyak SGD 131 ribu atau setara Rp 1,5 miliar diserahkan kepada Ardian di kediamannya di Jakarta, sementara sisa Rp 500 juta diperuntukkan bagi Laode.

"Atas penerimaan uang oleh tersangka MAN (Ardian Noervianto), permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan tersangka AMN (Andy Merya Nur) disetujui dengan adanya bubuhan paraf tersangka MAN (Ardian Noervianto) pada draf final surat Menteri Dalam Negeri ke Menteri Keuangan," ucap Karyoto.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Tersangka

Selain itu, KPK turut menduga Ardian juga menerima pemberian uang dari beberapa pihak lain terkait permohonan pinjaman dana PEN.

"Hal ini akan didalami oleh tim penyidik," bebernya.

Atas perbuatannya, Andi Merya selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Ardian dan Laode selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

KPK Pastikan Ikut Awasi Pembangunan IKN Nusantara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Habiburokhman Nilai Keadilan Restoratif Bisa Diterapkan di Kasus Ferdinand Hutahaean
Indonesia
Habiburokhman Nilai Keadilan Restoratif Bisa Diterapkan di Kasus Ferdinand Hutahaean

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga pemangku kepentingan

Pengamat: Listyo Sigit Prabowo Dapat Dikatakan Sebagai Kepala 'Cleaning Service'
Indonesia
Pengamat: Listyo Sigit Prabowo Dapat Dikatakan Sebagai Kepala 'Cleaning Service'

Ini sangat berani melakukan tindakan tajam ke atas dan tajam ke bawah

Pemprov DKI Janji Bangun Krematorium Jenazah COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Janji Bangun Krematorium Jenazah COVID-19

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji akan membuat krematorium di ibu kota untuk prosesi kremasi jenazah warga yang terpapar COVID-19 yang beragama non muslim.

Jabodetabek Level 1, Ganjil - Genap Dievaluasi
Indonesia
Jabodetabek Level 1, Ganjil - Genap Dievaluasi

Dengan turun menjadi level 1, maka daerah-daerah tersebut penerapan PPKM-nya bakal mengalami kelonggaran menuju ke kondisi normal.

Korupsi Dana Desa Semakin Melonjak
Indonesia
Korupsi Dana Desa Semakin Melonjak

tindak pidana korupsi memang rentan terjadi di sektor tersebut karena anggaran dana desa bernilai besar. Misalnya pada tahun 2022, negara mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 68 triliun.

Menkeu Diminta Turun Tangan Atasi Dana Pemda Mengendap Rp 157,97 Triliun di Bank
Indonesia
Menkeu Diminta Turun Tangan Atasi Dana Pemda Mengendap Rp 157,97 Triliun di Bank

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp 157,97 triliun.

 Suhu di Bandung Akan Lebih Dingin di April Ini
Indonesia
Suhu di Bandung Akan Lebih Dingin di April Ini

Perubahan cuaca yang dinamis juga patut diwaspadai karena dapat menyebabkan menurunnya stamina atau imunitas tubuh.

205 Kasus Baru COVID-19 Ditemukan Jelang Nataru, Masyarakat Diminta Taat Prokes
Indonesia
205 Kasus Baru COVID-19 Ditemukan Jelang Nataru, Masyarakat Diminta Taat Prokes

Total kasus corona di tanah air menjadi 4.259.644.

Kader PSI Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan yang Tewaskan Putra Gubernur Kaltara
Indonesia
Kader PSI Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan yang Tewaskan Putra Gubernur Kaltara

Polisi menetapkan Fatimah sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan tunggal di Senen, Jakarta Pusat, yang ikut menewaskan AKP Novandi Arya Kharisma itu.

Berharta Rp 179 Miliar, KSAD Andika Punya Tanah di Australia hingga Amerika
Indonesia
Berharta Rp 179 Miliar, KSAD Andika Punya Tanah di Australia hingga Amerika

Jenderal TNI Andika Perkasa akhirnya menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).