KPK Tetapkan Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Tersangka Kasus Suap KPK tetapkan Bupati Banyuasin, Sumsel, Dodi Alex Noerdin sebagai tersangka kasus suap, Sabtu (16/10). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan infrastruktur di Musi Banyuasin.

Putra kandung mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya.

Baca Juga

Pasca OTT KPK, Anak Alex Noerdin Digiring ke Jakarta

Adapun tiga tersangka lainnya tersebut yakni, Kadis PUPR Musi Banyuasin, Herman Mayori; Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari; serta Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan empat orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10).

Dalam perkara ini, Dodi, Herman, dan Eddi diduga telah menerima suap dari Suhandy. Suap tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Musi Banyuasin.

KPK memperlihatkan barang bukti suap Bupati Banyuasin, Sumsel, Dodi Alex Noerdin saat jumpa pers di Gedung KPK, Sabtu (16/10). Foto: MP/Ponco

Atas perbuatannya, Dodi Reza, Herman Mayori, dan Eddi, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001. (Pon)

Baca Juga

OTT di Musi Banyuasin, KPK Amankan Barang Bukti Uang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disorot Presiden, Kepala Daerah di Jatim Diminta Optimalkan Isolasi Terpusat
Indonesia
Waspada Pinjaman Online Ilegal Muncul di Google Play Store!
Lainnya
Waspada Pinjaman Online Ilegal Muncul di Google Play Store!

Kominfo telah memblokir aplikasi pinjol ilegal sejumlah 151 aplikasi.

Aturan Baru Penggunaan Vaksin COVID-19
Indonesia
Aturan Baru Penggunaan Vaksin COVID-19

Kementerian Kesehatan memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Perbaharuan ini untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi nasional.

Jumlah Penumpang KRL Stabil Meski Aturan Perjalanan Dilonggarkan
Indonesia
Jumlah Penumpang KRL Stabil Meski Aturan Perjalanan Dilonggarkan

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menyampaikan, volume pengguna KRL yang relatif stabil yakni sebesar 258.880 pengguna.

Kalah dari Perserang, Dewa United Tertahan untuk Pastikan Tempat di Delapan Besar
Indonesia
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 3
Indonesia
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 3

Merujuk pada aturan tersebut, setidaknya ada 108 kabupaten/kota yang berstatus level 3. Adapun kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih masuk dalam PPKM level 3.

Mudik Lokal, Pengguna KRL Alami Peningkatan Tajam
Indonesia
Mudik Lokal, Pengguna KRL Alami Peningkatan Tajam

KAI Commuter mancatat tren kenaikan jumlah volume pengguna KRL Jabodetabek satu minggu terakhir menjelang lebaran yaitu sebesar 11 persen.

Pakai Aplikasi, Naik Pangkat dan Pensiun ASN Jabar Tidak Ribet Lagi
Indonesia
Pakai Aplikasi, Naik Pangkat dan Pensiun ASN Jabar Tidak Ribet Lagi

Pengajuan untuk pensiun melalui pemberkasan ribet karena harus mengumpulkan, cari dulu berkas, setelah komplet harus dilegalisir dan lainnya, baru kita mengajukan ke pengelola.

KPK Sebut Rahmat Effendi Potong Tunjangan Lurah untuk Keperluan Pribadi
Indonesia
KPK Sebut Rahmat Effendi Potong Tunjangan Lurah untuk Keperluan Pribadi

Dalam perkara ini, Rahmat Effendi dan delapan orang lain telah ditetapkan sebagai tersangka

Juli-September Kemenkeu Cairkan Bantuan Presiden Usaha Mikro Rp 3,6 Triliun
Indonesia
Juli-September Kemenkeu Cairkan Bantuan Presiden Usaha Mikro Rp 3,6 Triliun

BPUM telah tersalurkan kepada 9,8 juta penerima pada Januari-Juni 2021 dengan total anggaran mencapai Rp 11,76 triliun.