Kasus Korupsi
KPK Tetapkan Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar Tersangka Suap Jubir KPK Febri Diansyah bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang paparkan OTT Bupati Tulungagung serta Wali Kota Blitar (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka suap proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Selain Bupati Tulungagung, KPK juga menetapkan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar sebagai tersangka suap terkait izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak senilai Rp23 miliar.

“Setelah melakukan pemeriksaan 24 jam pertama dilanjutkan gelar perkara tadi sore, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Tulungagung terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung dan penerimaaan hadiah atau janji oleh Wali kota Blitar terkait dengan pengadaan barang dan jasa di Pemkot Blitar tahun anggaran 2018,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/6) dini hari.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersama petugas menunjukan barang bukti hasil suap Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar di Gedung KPK, Jumat (8/6) (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Tak hanya Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar, lembaga antirasuah juga menetapkan pihak swasta Susilo Prabowo, Bambang Purnomo dan Agung Prayitno serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Sutrisno sebagai tersangka dalam dua kasus tersebut.

Saut menjelaskan, untuk kasus suap pengadaan barang dan jasa di Tulungagung, sang Bupati Syahri diduga menerima suap dari Susilo melalui Agung sebesar Rp1 Miliar. Diduga suap tersebut merupakan pemberian ke-3. Sebelumnya, Bupati Tulungagung diduga telah menerima pemberian pertama sebesar Rp500 juta dan pemberian kedua sebesar Rp1 miliar.

“Tersangka Susilo adalah salah satu kontraktor yang kerap memenangkan proyek proyek di Pemkab Tulungagung sejak 2014 hingga 2018,” ungkap Saut.

Sedangkan untuk kasus suap terkait izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak senilai Rp23 miliar, diduga Walikota Blitar menerima suap dari Susilo melalui Bambang senilai Rp1.5 miliar.

Petugas KPK segel ruang kerja wali kota Blitar
Penyidik KPK keluar dari ruang kerja Wali Kota Blitar seusai melakukan penggeledahan di Kantor Pemkot Blitar, Blitar, Jawa Timur, Kamis (7/6). (ANTARA FOTO/Irfan Anshori)

“Fee ini diduga bagian dari 8% yang menjadi bagian untuk Walikota dari total fee 10% yang disepakati. Sedangkan 2%nya akan dibagi-bagikan kepada dinas,” ujar Saut.

Saut menambahkan, dalam kegiatan ini KPK total mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana suap tersebut, yaitu uang sebesar Rp2.5 miliar dalam pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan, bukti transfer perbankan dan catatan proyek.

Sebagai pihak yang diduga pemberi untuk dua perkara, Susilo Prabowo disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 65 KUH Pidana.

Dalam perkara Tulungagung, Syahri Mulyo, Agung Prayitno, dan Sutrisno disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Pasca OTT, Wali Kota Blitar Digiring ke Gedung KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiongkok Tetap Jadi Tujuan Ekspor Terbesar Indonesia
Indonesia
Tiongkok Tetap Jadi Tujuan Ekspor Terbesar Indonesia

Ekspor nonmigas Juli 2020 mencapai US$13,03 miliar, naik 13,86 persen dibanding Juni 2020. Sementara jika dibanding ekspor nonmigas Juli 2019, turun 5,87 persen.

Tito Sebut ASN Tak Netral Kacaukan Pelaksanaan Pilkada
Indonesia
Tito Sebut ASN Tak Netral Kacaukan Pelaksanaan Pilkada

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.

 Pendiri Negara Rakyat Nusantara Ditangkap Atas Tuduhan Dugaan Makar
Indonesia
Pendiri Negara Rakyat Nusantara Ditangkap Atas Tuduhan Dugaan Makar

Yudi dijerat dengan pasal 110 KUHP Jo Pasal 107 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 207 KUHP dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Grasi Terpidana Korupsi Annas Maamun, Menkopolhukam: Dia Kan Sudah Pakai Oksigen Tiap Hari
Indonesia
Grasi Terpidana Korupsi Annas Maamun, Menkopolhukam: Dia Kan Sudah Pakai Oksigen Tiap Hari

Mahfud MD menjelaskan alasan di balik pemberian grasi kepada terpidana korupsi Annas Maamun.

Kejagung Kembali Periksa 22 Saksi Terkait Korupsi Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Kembali Periksa 22 Saksi Terkait Korupsi Jiwasraya

Dari 19 saksi itu terdiri dari tujuh saksi manajemen PT. AJS

Otak Sekaligus Eksekutor Penyiram Novel Dituntut 1 Tahun Penjara
Indonesia
Otak Sekaligus Eksekutor Penyiram Novel Dituntut 1 Tahun Penjara

Tuntutan itu dilayangkan karena JPU menganggap Rahmat Kadir terbukti melakukan penganiayaan

Polisi Dikritik Jerat Pelaku Pesta Gay Pakai Pasal Pornografi
Indonesia
Polisi Dikritik Jerat Pelaku Pesta Gay Pakai Pasal Pornografi

Hukum pidana yang saat ini berlaku tidak bisa digunakan untuk serta merta menyerang orientasi seksual seseorang

BMKG Bocorkan Tiga Daerah di DKI Ini Bakal Dilanda Hujan Petir
Indonesia
BMKG Bocorkan Tiga Daerah di DKI Ini Bakal Dilanda Hujan Petir

Potensi hujan disertai petir dan angin kencang di tiga wilayah itu terjadi pada siang, sore hingga menjelang malam hari

Tokoh Agama Diminta Aktif Tanggulangi Corona, Bukan Malah Menghakimi
Indonesia
Tokoh Agama Diminta Aktif Tanggulangi Corona, Bukan Malah Menghakimi

Peranan tokoh agama sangat penting karena sebagai panutan

BMKG: Perairan Kita Simpan Potensi Bahaya Tsunami Non Tektonik Cukup Besar
Indonesia
BMKG: Perairan Kita Simpan Potensi Bahaya Tsunami Non Tektonik Cukup Besar

Di Indonesia ada beberapa kasus tsunami masa lalu yang hingga kini belum terungkap penyebabnya