KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suaminya Tersangka Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari. (Foto: Pemkab Probolinggo)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

Selain pasangan suami istri itu, dalam perkara ini, KPK juga menjerat 20 orang lainnya sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif Puput, Hasan dan delapan orang lainnya yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (30/8) pagi.

Baca Juga:

Pasca OTT KPK, Bupati Probolinggo Digiring ke Jakarta

"KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8) dinihari.

Alex menjelaskan, Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan; Camat Paiton, dan Muhammad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara 18 orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin. Mereka dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Alex memaparkan, kasus ini bermula saat diundurnya jadwal pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021. Atas pengunduran jadwal pemilihan tersebut, terhitung pada 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang masa jabatannya berakhir.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui Camat. "Selain itu ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan HA (Hasan Aminuddin) dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS (Puput Tantriana Sari) dan para calon Pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang," jelas Alex.

Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari. (Foto: Antara)
Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari. (Foto: Antara)

Tarif yang dipatok untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektar. KPK menduga, Hasan memerintahkan agar para camat membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purnatugas. Hasan meminta agar kepala desa tidak datang secara personal, melainkan dikoordinir oleh camat.

Pada Jumat (27/8), terdapat 12 pejabat kepala desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo. Dalam pertemuan tersebut diduga telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada Puput melalui Hasan dengan perantara Doddy Kurniawan. Dari yang hadir, kata Alex telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp 240 juta.

"Sementara untuk jabatan selaku pejabat kepala desa di Kecamatan Paiton, MR (Muhammad Ridwan) mengumpulkan uang dari para ASN hingga berjumlah Rp 112,5 juta untuk diserahkan kepada PTS melalui HA," kata Alex. (Pon)

Baca Juga:

Novel Sebut OTT di Probolinggo Hasil Turun Tangan 'Raja OTT' Yang Disingkirkan Lewat TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cari Warga Positif COVID-19, Surabaya Gelar Operasi Swab Hunter
Indonesia
Cari Warga Positif COVID-19, Surabaya Gelar Operasi Swab Hunter

Operasi ini akan dibantu jajaran TNI-Polri, dan dipastikan akan menyasar di lokasi keramaian-keramaian yang ada di Surabaya.

BPIP Minta Pemuda Galang Kekuatan Lawan Paham Radikal
Indonesia
BPIP Minta Pemuda Galang Kekuatan Lawan Paham Radikal

"Dalam melawan intoleransi, radikalisme dan terorisme, diperlukan kekuatan dari anak muda untuk menjadi pemutus rantai", ucapnya

Penjual Senjata ke Terduga Teroris ZA Ditetapkan Jadi Tersangka
Indonesia
Penjual Senjata ke Terduga Teroris ZA Ditetapkan Jadi Tersangka

Mabes Polri telah menetapkan penjual senjata air gun berinisial MK (29) sebagai tersangka. MK menjual senjata jenis air gun kepada terduga teroris almarhumah ZA.

Warga Jakarta Terdampak Banjir, Pengamat: Kecerobohan Ini Bisa Dipersoalkan
Indonesia
Warga Jakarta Terdampak Banjir, Pengamat: Kecerobohan Ini Bisa Dipersoalkan

Ketika terjadi hujan besar, air tidak bisa mengalir dan membanjiri area sekitar drainase yang mampet

Pemuda di Kota Bogor Meninggal Dunia saat Isolasi Mandiri
Indonesia
Pemuda di Kota Bogor Meninggal Dunia saat Isolasi Mandiri

Seorang pemuda di Kota Bogor ditemukan meninggal dunia di rumahnya saat isolasi mandiri di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Ekonom Indef Sebut Anggaran Pertahanan Rp 1.700 Triliun Tidak Masuk Akal
Indonesia
Ekonom Indef Sebut Anggaran Pertahanan Rp 1.700 Triliun Tidak Masuk Akal

Pandemi telah meruntuhkan banyak pilar sosial kemasyarakatan dan sangat memerlukan dukungan dibandingkan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan.

Komnas HAM Periksa Senjata Api Terkait Kematian 6 Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Periksa Senjata Api Terkait Kematian 6 Laskar FPI

Anam menyebut, pihaknya juga memeriksa senjata yang digunakan oleh petugas kepolisian maupun para pengawal Imam Besar FPI Rizieq Shihab.

Presiden PKS Optimistis Azizah-Ruhama Juara di Tangsel
Indonesia
Presiden PKS Optimistis Azizah-Ruhama Juara di Tangsel

Presiden PKS Ahmad Syaikhu, merasa optimistis pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan Azizah-Ruhama bisa juara di Tangerang Selatan.

Ketua DPD Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Petani Tembakau
Indonesia
Ketua DPD Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Petani Tembakau

Pemerintah harus memerhatikan nasib petani tembakau seiring dengan polemik revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.