KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suaminya Tersangka Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari. (Foto: Pemkab Probolinggo)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

Selain pasangan suami istri itu, dalam perkara ini, KPK juga menjerat 20 orang lainnya sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dilakukan KPK setelah memeriksa intensif Puput, Hasan dan delapan orang lainnya yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (30/8) pagi.

Baca Juga:

Pasca OTT KPK, Bupati Probolinggo Digiring ke Jakarta

"KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8) dinihari.

Alex menjelaskan, Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan; Camat Paiton, dan Muhammad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara 18 orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin. Mereka dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Alex memaparkan, kasus ini bermula saat diundurnya jadwal pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021. Atas pengunduran jadwal pemilihan tersebut, terhitung pada 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang masa jabatannya berakhir.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui Camat. "Selain itu ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan HA (Hasan Aminuddin) dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS (Puput Tantriana Sari) dan para calon Pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang," jelas Alex.

Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari. (Foto: Antara)
Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari. (Foto: Antara)

Tarif yang dipatok untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektar. KPK menduga, Hasan memerintahkan agar para camat membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purnatugas. Hasan meminta agar kepala desa tidak datang secara personal, melainkan dikoordinir oleh camat.

Pada Jumat (27/8), terdapat 12 pejabat kepala desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo. Dalam pertemuan tersebut diduga telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada Puput melalui Hasan dengan perantara Doddy Kurniawan. Dari yang hadir, kata Alex telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp 240 juta.

"Sementara untuk jabatan selaku pejabat kepala desa di Kecamatan Paiton, MR (Muhammad Ridwan) mengumpulkan uang dari para ASN hingga berjumlah Rp 112,5 juta untuk diserahkan kepada PTS melalui HA," kata Alex. (Pon)

Baca Juga:

Novel Sebut OTT di Probolinggo Hasil Turun Tangan 'Raja OTT' Yang Disingkirkan Lewat TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tito Perintahkan Daerah Tuntaskan Penyaluran Bansos Saat PPKM
Indonesia
Tito Perintahkan Daerah Tuntaskan Penyaluran Bansos Saat PPKM

terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), Bupati/Wali Kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa.

Nyaris 40 Ribu Warga Jakarta Masih Jalani Perawatan karena COVID-19
Indonesia
Nyaris 40 Ribu Warga Jakarta Masih Jalani Perawatan karena COVID-19

Jumlah warga Jakarta yang masih berjuang melawan COVID-19 rupanya terbilang tinggi.

Kejati DKI Geledah Dua Lokasi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Lahan Cipayung
Indonesia
Kejati DKI Geledah Dua Lokasi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Lahan Cipayung

Kali ini, Kejati DKI Jakarta melakukan penggeledahan pada rumah dan kantor notaris berinisial LDS dalam kasus yang pengadaan tanahnya dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur,

Kejagung Cekal Tiga Saksi Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemhan
Indonesia
Kejagung Cekal Tiga Saksi Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemhan

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan cegah dan tangkal (cekal) tiga orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Transisi Energi Masuk 3 Fokus Utama Presidensi G20 Indonesia
Indonesia
Transisi Energi Masuk 3 Fokus Utama Presidensi G20 Indonesia

Transisi energi juga menjadi salah satu fondasi dalam menjaga ketahanan energi berkelanjutan.

Ini Sumber Api Yang Tewaskan 41 Napi Lapas Tangerang
Indonesia
Ini Sumber Api Yang Tewaskan 41 Napi Lapas Tangerang

sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 20 orang saksi yang mengetahui insiden kebakaran itu terjadi. Di samping itu, ada barang bukti juga yang disita polisi untuk proses penyidikan.

Nilai Investasi di Jawa Barat Mencapai Rp 72,46 Triliun
Indonesia
Nilai Investasi di Jawa Barat Mencapai Rp 72,46 Triliun

Jawa Barat disebut menjadi destinasi favorit para investor. Realisasi investasi penanaman modal asaing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jabar pada semester I/2021 telah mencapai Rp 72,46 trilliun.

Kegiatan Ekonomi Dilonggarkan, Penjual Bagikan Ketan Merah Putih Gratis di Surabaya
Indonesia
Kegiatan Ekonomi Dilonggarkan, Penjual Bagikan Ketan Merah Putih Gratis di Surabaya

Pemberian seporsi ketan merah putih gratis ini akan berlaku hingga akhir Agustus. Setiap pengunjung yang ingin mendapatkan seporsi ketan merah putih gratis, wajib menunjukkan identitas jika dirinya adalah tenaga kesehatan serta anggota TNI – Polri.

Jalani Operasi Saat Usia 72 Tahun, SBY: Risiko Itu Bertambah Besar
Indonesia
Jalani Operasi Saat Usia 72 Tahun, SBY: Risiko Itu Bertambah Besar

Operasi pengangkatan kanker prostat itulah yang paling tepat. Ini sesuai petunjuk dokter Kepresidenan dan RS Mayo.

PTM Dimulai Pekan Depan, PSI Minta Anies Prioritaskan yang Sudah Divaksin
Indonesia
PTM Dimulai Pekan Depan, PSI Minta Anies Prioritaskan yang Sudah Divaksin

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD meminta agar Gubernur Anies Baswedan prioritas tenaga pendidik maupun peserta didik yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19.