KPK Tetapkan Bupati Penajam Paser Utara Tersangka Suap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1). Foto: MP/Dicke Prasetia

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek dan perizinan di wilayah yang akan menjadi ibu kota negara anyar.

Penetapan tersangka terhadap Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan dan lima orang lainnya itu merupakan tindaklanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Jakarta dan Kaltim pada Rabu (12/1).

Baca Juga:

Kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Terkait OTT Bupati Penajam Paser Utara

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1).

Selain Abdul Gafur, KPK juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni pihak swasta Ahmad Zuhdi; Plt Sekda Penajem Paser Utara Mulyadi; Kepala Dinas PURR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro; Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman; dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

Alex, sapaan Alexander Marwata menjelaskan, Abdul Gafur bersama Nur Afifah Balqis diduga menerima dan menyimpan serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanan di dalam rekening bank milik Nur Afifah. Uang itu digunakan untuk keperluan Abdul Gafur.

Di samping itu, tersangka AGM (Abdul Gafur Mas'ud) juga diduga telah menerima uang tunai sejumlah Rp 1 miliar dari tersangka AZ (Achmad Zuhdi) yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp 64 miliar di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Alex membeberkan, kasus suap ini bermula saat Pemkab Penajam Paser Utara mengagendakan sejumlah proyek pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar pada 2021.

Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.

Abdul Gafur kemudian memerintahkan Mulyadi dan Edi Hasmoro untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022) yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK terkait dengan penetapan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud beserta lima orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021-2022. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022) yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK terkait dengan penetapan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud beserta lima orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021-2022. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Tak hanya itu, Abdul Gafur juga diduga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk HGU lahan sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara dan perizinan bleach plant atau pemecah batu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Tersangka MI (Mulyadi), tersangka EH (Edi Hasmoro) dan tersangka JM (Jusman) diduga adalah orang pilihan dan kepercayaan dari Tersangka AGM untuk dijadikan sebagai representasi dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek untuk selanjutnya digunakan bagi keperluan tersangka AGM," kata Alex.

Alexander Marwata mengatakan, untuk proses penyidikan, dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik bagi para tersangka Abdul Gafur, untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 13 Januari 2022 sampai dengan 1 Februari 2022 di Rutan KPK.

Selain Abdul Gafur, KPK juga menahan lima tersangka lainnya dalam kasus ini. Mereka yakni pihak swasta Ahmad Zuhdi; Plt Sekda Penajem Paser Utara Mulyadi; Kepala Dinas PURR Penajam Paser Utara Edi Hasmoro; Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman; dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

Alex menjelaskan, Nur Afifah ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK, sementara Mulyadi ditahan di Rutan Polres Jakata Timur. Untuk tersangka Edi Hasmoro dan Jusman ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat.

"Sedangkan tersangka AZ (Achmad Zuhdi) ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," ujar Alex.

Alex melanjutkan, sebelum mendekam di sel tahanan masing-masing, para tersangka akan menjalani isolasi mandiri. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan lembaga antirasuah. (Pon)

Baca Juga:

Ditangkap di Jakarta, Bupati Penajam Paser Utara Langsung Diperiksa KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
8 Pegawai Positif COVID-19, Pendopo Bupati Cirebon Ditutup
Indonesia
8 Pegawai Positif COVID-19, Pendopo Bupati Cirebon Ditutup

Delapan pegawai yang positif, akan menjalani Isolasi Mandiri (Isoman) disalah satu ruangan di Pendopo.

Larang Mudik Akhir Tahun, Menko PMK: Tidak Usah Beli Tiket
Indonesia
Larang Mudik Akhir Tahun, Menko PMK: Tidak Usah Beli Tiket

Kemungkinan pemerintah bakal memperketat pembatasan aktivitas warga

Presiden Nonton MotoGP Mandalika dan Buka Sidang ke-144 IPU di Bali
Indonesia
Presiden Nonton MotoGP Mandalika dan Buka Sidang ke-144 IPU di Bali

Presiden diagendakan untuk menyaksikan langsung gelaran balapan MotoGP Mandalika 2022 sekaligus menyerahkan piala kepada pemenang di podium.

Setelah Sirkuit MotoGP Mandalika, Sirkuit F1 Bakal Dibangun di Bintan
Indonesia
Setelah Sirkuit MotoGP Mandalika, Sirkuit F1 Bakal Dibangun di Bintan

Sirkuit Pertamina Mandalika akan menjadi tuan rumah Grand Prix of Indonesia pada 18-20 Maret setelah ajang balap sepeda motor paling bergengsi di dunia itu absen selama 25 tahun di Indonesia.

[HOAKS atau FAKTA] PT KAI Berikan Tunjangan Transportasi Senilai Rp 20 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] PT KAI Berikan Tunjangan Transportasi Senilai Rp 20 Juta

Beredar beberapa link pada platform WhatsApp dengan mengatasnamakan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) terkait pemberian tunjangan transportasi senilai Rp 20 juta

Pusdiklat Kemenhan Jadi RS Satelit COVID-19, Siswa Beralih Kursus Online
Indonesia
Pusdiklat Kemenhan Jadi RS Satelit COVID-19, Siswa Beralih Kursus Online

Total, Kemenhan menyiapkan 1.650 tempat tidur untuk menampung lonjakan kasus COVID-19 di Jabodetabek.

Turis dari Enam Negara Ini Hanya Diperbolehkan Masuk ke Bali
Indonesia
Turis dari Enam Negara Ini Hanya Diperbolehkan Masuk ke Bali

Saat ini, pemerintah terus memperkuat sejumlah persiapan

Ma'ruf Amin Doakan Jokowi Sukses Jalankan Misi Perdamaian
Indonesia
Ma'ruf Amin Doakan Jokowi Sukses Jalankan Misi Perdamaian

"Kita berdoa semoga perjalanan Presiden selamat dan sukses menjalankan misi perdamaian," kata Wapres Ma'ruf di Jakarta, Rabu (29/6).

DPD Desak DPR Segera Sahkan Empat RUU
Indonesia
DPD Desak DPR Segera Sahkan Empat RUU

"Yang perlu diprioritaskan pertama adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kaum perempuan yang banyak dirangkum dalam RUU PKS," kata Riri.

Ingat! Dilarang Nobar Liga 1
Indonesia
Ingat! Dilarang Nobar Liga 1

Para suporter diingatkan tidak membuat acara yang melanggar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan berdampak negatif pada tim kesayangan mereka.