KPK Tetapkan Bupati Kuansing Tersangka Suap Izin HGU Sawit Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/10) malam. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau.

Selain Andi, KPK juga menetapkan General Manager PT. Adimulia Agrolestari, Sudarso sebagai tersangka dalam kasus ini. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (18/10) kemarin.

Baca Juga

KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Kuansing

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan dua tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/10) malam.

Lili membeberkan konstruksi kasus ini. Mulanya, untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan HGU, salah satu persyaratannya dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

"Lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut, terletak di Kabupaten Kampar dimana seharusnya berada di Kabupaten Kuantan Singingi," ujar Lili.

Agar persyaratan dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan ke Andi selaku Bupati Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan, supaya kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar di setujui menjadi kebun kemitraan.

logo kpk - Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah).jpg
Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah)

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra. Dalam pertemuan tersebut, Andi menyampaikan untuk mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhan minimal uang Rp 2 miliar.

"Diduga telah terjadi kesepakatan antara Andi Putra dengan Sudarso terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut," kata Lili.

Oleh karena itu, sebagai tanda kesepakatan, sekitar September 2021, diduga telah dilakukan pemberian uang oleh Sudarso kepada Andi Putra sebesar Rp 500 juta.

"Berikutnya pada 18 Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada Andi Putra dengan menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta," ujar Lili.

Atas perbuatannya, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Andi, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pon)

Baca Juga

OTT di Riau, KPK Bekuk Bupati Kuansing Andi Putra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang Tutup Tahun, Pemprov Jakarta Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil
Indonesia
Jelang Tutup Tahun, Pemprov Jakarta Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil

"Harganya diharapkan tetap terjangkau sekalipun ada beberapa yang meningkat harganya mudah-mudahan masih dalam jangkauan daya beli masyarakat," kata Riza.

Pandangan Wakil Ketua Komnas HAM Terkait Permendikbudristek No 30 /2021
Indonesia
Pandangan Wakil Ketua Komnas HAM Terkait Permendikbudristek No 30 /2021

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin memberikan pandangannya terkait Permendikbudristek No.30 /2021.

TPS di Jakarta Dikosongkan Buat Tampung Sampah Selama Libur Lebaran
Indonesia
TPS di Jakarta Dikosongkan Buat Tampung Sampah Selama Libur Lebaran

Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup memperkirakan puncak tonase penanganan sampah akan terjadi pada H+7 hingga H+10 Lebaran dan setelah itu kembali ke rata-rata timbulan normal.

KPK Dalami Suap Pajak dari Bank Panin Hingga PT Jhonlin Baratama
Indonesia
KPK Dalami Suap Pajak dari Bank Panin Hingga PT Jhonlin Baratama

Lembaga antirasuah itu menduga uang suap itu berkaitan dengan pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama (JB), PT Gunung Madu Plantations (GMP), serta PT Bank Panin (PT BPI).

Pungli Pemakaman Jenazah COVID-19 di Bandung Disinyalir Sering Terjadi
Indonesia
Pungli Pemakaman Jenazah COVID-19 di Bandung Disinyalir Sering Terjadi

Pungli dilakukan oknum Pekerja Harian Lepas (PHL) kepada keluarga korban COVID-19 muslim maupun non-muslim.

Anies Tak Banding Gugatan Polusi Udara yang Dikabulkan PN Jakpus
Indonesia
Anies Tak Banding Gugatan Polusi Udara yang Dikabulkan PN Jakpus

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan 32 orang terkait polusi udara.

Ketua DPR Minta Pemerintah Buktikan Layanan PeduliLindungi Tak Langgar Privasi
Indonesia
Ketua DPR Minta Pemerintah Buktikan Layanan PeduliLindungi Tak Langgar Privasi

“Kami berharap Pemerintah bisa memberikan bukti konkret lewat metode yang paling mudah dipahami untuk memastikan layanan PeduliLindungi tidak melanggar privasi dan aman digunakan oleh masyarakat,” kata Puan, Senin (18/4).

Berkaca pada Kebakaran Lapas Tangerang, Kondisi Kepadatan Penjara Jadi Sorotan
Indonesia
Berkaca pada Kebakaran Lapas Tangerang, Kondisi Kepadatan Penjara Jadi Sorotan

Sebanyak 44 orang narapidana tewas saat kebakaran yang melanda gedung Lapas Tangerang.

PBNU Era Gus Yahya Siap Beking Jokowi Wujudkan IKN Nusantara
Indonesia
PBNU Era Gus Yahya Siap Beking Jokowi Wujudkan IKN Nusantara

IKN Nusantara merupakan inisiatif ikonik masa depan dan NU menginginkan menjadi bagian di dalamnya.

Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bapak Asuh Eks Penyidik KPK AKP Robin
Indonesia
Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bapak Asuh Eks Penyidik KPK AKP Robin

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin disebut sebagai bapak asuh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju.