KPK Tetapkan Bupati Kuansing Tersangka Suap Izin HGU Sawit Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/10) malam. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau.

Selain Andi, KPK juga menetapkan General Manager PT. Adimulia Agrolestari, Sudarso sebagai tersangka dalam kasus ini. Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (18/10) kemarin.

Baca Juga

KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Kuansing

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan dua tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/10) malam.

Lili membeberkan konstruksi kasus ini. Mulanya, untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan HGU, salah satu persyaratannya dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

"Lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut, terletak di Kabupaten Kampar dimana seharusnya berada di Kabupaten Kuantan Singingi," ujar Lili.

Agar persyaratan dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan ke Andi selaku Bupati Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan, supaya kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar di setujui menjadi kebun kemitraan.

logo kpk - Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah).jpg
Logo KPK. (Antara Benardy Ferdiansyah)

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra. Dalam pertemuan tersebut, Andi menyampaikan untuk mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhan minimal uang Rp 2 miliar.

"Diduga telah terjadi kesepakatan antara Andi Putra dengan Sudarso terkait adanya pemberian uang dengan jumlah tersebut," kata Lili.

Oleh karena itu, sebagai tanda kesepakatan, sekitar September 2021, diduga telah dilakukan pemberian uang oleh Sudarso kepada Andi Putra sebesar Rp 500 juta.

"Berikutnya pada 18 Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada Andi Putra dengan menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta," ujar Lili.

Atas perbuatannya, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Andi, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Pon)

Baca Juga

OTT di Riau, KPK Bekuk Bupati Kuansing Andi Putra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
23 Terpidana Teroris Poso Ucapkan Ikrar Sumpah Setia Kepada NKRI
Indonesia
23 Terpidana Teroris Poso Ucapkan Ikrar Sumpah Setia Kepada NKRI

Supriadi alias Upik Pagar ditunjuk memimpin pembacaan ikrar

Depok Berhasil Menyabet Penghargaan BPK Award 2021
Indonesia
Depok Berhasil Menyabet Penghargaan BPK Award 2021

Pemkot Depok sudah mempunyai Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Camat-Lurah di Sukoharjo Hadiri Halalbihalal PAC PDIP Dihibur Biduan
Indonesia
Camat-Lurah di Sukoharjo Hadiri Halalbihalal PAC PDIP Dihibur Biduan

Plt Camat Sukoharjo Havid Danang P.M. Havid membenarkan adanya video tersebut.

Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah Terjadi di Wilayah Permukiman
Indonesia
Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah Terjadi di Wilayah Permukiman

Satgas COVID-19 melaporkan bahwa lokasi kerumunan dengan kepatuhan terendah terhadap protokol kesehatan(prokes) berada di wilayah permukiman.

Ribuan Rumah Rusak Akibat Gempa di Selatan Malang
Indonesia
Ribuan Rumah Rusak Akibat Gempa di Selatan Malang

Untuk mempercepat proses perbaikan BNPB meminta kepada perangkat daerah setempat untuk melakukan pendataan dan melaporkan sesuai dengan data yang benar.

Pasien RSHS Bandung Turun, BOR Gawat Darurat Masih Tinggi
Indonesia
Pasien RSHS Bandung Turun, BOR Gawat Darurat Masih Tinggi

Berkurangnya jumlah pasien Covid-19 RSHS membuat ketersediaan tempat tidur terjadi penurunan 45,49 persen dibandingkan dengan dengan rata-rata bulan Juli yaitu 75,8 persen.

Maklumat soal FPI, Polri Bantah Bredel Kebebasan Pers
Indonesia
Maklumat soal FPI, Polri Bantah Bredel Kebebasan Pers

"Itu ada tindak pidananya di UU ITE sehingga tidak diperbolehkan. Kami tidak artinya itu membredel berkaitan kebebasan pers, tidak,” sambungnya.

Anak Zulhas Buka Suara soal Dana Hibah Rp 900 Juta ke Yayasan BPI
Indonesia
Anak Zulhas Buka Suara soal Dana Hibah Rp 900 Juta ke Yayasan BPI

Terkait dana hibah itu, Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani buka suara. Ia menegaskan, anggaran itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi untuk keperluan para pengajar di tingkat PAUD.

Agustus Ini, Vaksinasi COVID-19 Ditargetkan Sasar 70 Juta Warga
Indonesia
Agustus Ini, Vaksinasi COVID-19 Ditargetkan Sasar 70 Juta Warga

Bulan Agustus ini menjadi momen penting untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Sejalan dengan terus menerapkan protokol kesehatan, maka diharapkan pada September mendatang kegiatan ekonomi bisa mulai dibuka secara bertahap.

Penahanan Rizieq Shihab Jadi Kado Bagi Rakyat Indonesia
Indonesia
Penahanan Rizieq Shihab Jadi Kado Bagi Rakyat Indonesia

Petrus menyebut, Polda Metro Jaya telah memberikan hadiah akhir tahun buat 275 juta warga negara Indonesia yang cemas akan kehilangan rasa nyaman dan tenteram terutama keberlangsungan NKRI.