KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Suap Proyek Dana Hibah BNPB Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9) malam. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Selain Andi Merya, KPK juga menetapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Anzarullah sebagai tersangka.

Baca Juga

Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Bungkam

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9) malam.

Ghufron menjelaskan, kasus ini bermula saat Andi Merya dan Anzarullah mengajukan dana hibah kepada BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi atau RR dan dana siap pakai atau DSP pada Maret hingga Agustus 2021.

Andi Merya dan Anzarullah pada awal September 2021 menyampaikan paparan terkait pengajuan dana hibah logistik dan peralatan di Kantor BNPB, Jakarta.

"Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp26,9 Miliar dan hibah dana siap pakai senilai Rp 12,1 miliar," ungkap Ghufron.

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur memilih bungkam saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9). Foto: MP/Ponco
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur memilih bungkam saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9). Foto: MP/Ponco

Dari pemaparan itu, Anzarullah meminta kepada Andi Merya agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB tersebut nantinya dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaannya dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus agar dana hibah tersebut cair ke Pemkab Kolaka Timur.

Khusus untuk paket belanja jasa konsultansi perencanaan jembatan dua unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp714 juta dan belanja jasa konsultansi perencaaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp175 juta akan dikerjakan oleh Anzarullah.

"AMN (Andi Merya Nur) menyetujui permintaan AZR (Anzarullah) tersebut dan sepakat akan memberikan fee kepada AMN sebesar 30 persen," ujar Ghufron.

Kemudian Andi Merya memerintahkan Anzarullah untuk berkoordinasi langsung dengan Dewa Made Ramawan selaku Kabag ULP.

"Agar memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan mengunggahnya ke LPSE sehingga perusahaan milik Anzarullah dan/ atau grupnya dimenangkan serta ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan dua proyek tersebut," jelas dia.

Sebagai realisasi kesepakatan, Ghufron melanjutkan, Andi Merya diduga meminta uang sebesar Rp250 juta atas dua proyek pekerjaan yang akan didapatkan Anzarullah tersebut.

"AZR (Anzarullah) kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 25 Juta lebih dahulu kepada AMN dan sisanya sebesar Rp225 juta sepakat akan diserahkan di rumah pribadi AMN di Kendari," kata Ghufron. (Pon)

Baca Juga

OTT Bupati Kolaka Timur, KPK Amankan Sejumlah Uang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tempat Tidur Pasien COVID-19 di RSUP Fatmawati Ditambah
Indonesia
Tempat Tidur Pasien COVID-19 di RSUP Fatmawati Ditambah

Atom tak merinci jumlah tenaga relawan yang bertugas di rumah sakit khusus COVID tersebut

KKB Ancam Perhelatan PON Papua, Pemerintah Diminta Jamin Keselamatan Atlet
Indonesia
KKB Ancam Perhelatan PON Papua, Pemerintah Diminta Jamin Keselamatan Atlet

Anggota Komisi X DPR, Sakinah Aljufri meminta pemerintah menjamin keamanan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan PON XX Papua.

Jakarta PPKM Level 3, STRP atau Surat Perusahaan Masih Diberlakukan Saat Naik KRL
Indonesia
Jakarta PPKM Level 3, STRP atau Surat Perusahaan Masih Diberlakukan Saat Naik KRL

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 30 Agustus 2021. Perpanjangan ini berlaku di daerah yang menerapkan PPKM level 2 sampai 4.

Saat Dokter RSHS Berjuang Pisahkan Bayi Kembar Siam Asal Soreang
Indonesia
Saat Dokter RSHS Berjuang Pisahkan Bayi Kembar Siam Asal Soreang

“Secara ilmiah bayi kembar siam direkomendasikan menjalani operasi pemisahan setelah 6 bulan, diharapkan dia siap menerima operasi yang kompleks dan sulit sehingga tubuhnya cukup mentolelir pendarahan banyak,

Bantuan Oksigen dari Pengusaha Terus Mengalir
Indonesia
Bantuan Oksigen dari Pengusaha Terus Mengalir

Bantuan suplai oksigen medis sebanyak 1 isotank kapasitas volume 20 ton telah dikirimkan ke Kalimantan Selatan.

Komnas HAM Hari Ini Periksa Pengurus WP KPK
Indonesia
Komnas HAM Hari Ini Periksa Pengurus WP KPK

Komnas HAM menjadwalkan pemeriksaan terhadap 6 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (31/5).

Stabilkan Harga, Kemendag Harap Daging Sapi Impor Segera Masuk
Indonesia
Stabilkan Harga, Kemendag Harap Daging Sapi Impor Segera Masuk

Berdasarkan neraca ketersediaan daging sapi 2021, Kemendag memperkirakan kebutuhan terhadap daging sapi sekitar 52.156 ton pada Maret, pada April naik sekitar 59.979 ton, sedangkan pada Mei sebanyak 76.769 ton.

Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani Ajukan Rehabilitasi
Indonesia
Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani Ajukan Rehabilitasi

Sebagai korban, anak dan menantu dari Aburizal Bakrie ini dikatakan Wa Ode berhak mendapat pelayanan rehabilitasi.

Hari Pertama Larangan Mudik, Terminal Pulogebang Cuma Berangkatkan 2 Bus
Indonesia
Hari Pertama Larangan Mudik, Terminal Pulogebang Cuma Berangkatkan 2 Bus

Kasihan juga kan bus-bus ini, kalau hanya satu penumpang

Tak Bentuk TGPF Tewasnya Enam Laskar FPI, Mahfud MD: Itu Urusan Komnas Ham
Indonesia
Tak Bentuk TGPF Tewasnya Enam Laskar FPI, Mahfud MD: Itu Urusan Komnas Ham

Mahfud juga mempersilakan Komnas HAM mengumumkan hasil investigasi mereka