KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Tersangka Suap dan Gratifikasi KPK menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid sebagai tersangka. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Kasus dugaan suap dan gratifikasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dugaan aliran duit haram dalam kasus ini menggurita ke mana-mana.

Tersangkanya pun bukan hanya di kalangan pejabat selevel kepala dinas. Bahkan, lembaga antikorupsi menemukan dugaan melibatkan hingga puncak pimpinan tertinggi pemerintah kabupaten.

Baca Juga:

KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri

Akhirnya, KPK menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid sebagai tersangka baru. Penetapan tersangka dari pengembangan kasus yang telah menjerat Kepala Dinas PU Hulu Sungai Utara, Maliki; Direktur CV Hanamas, Marhaini; dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi.

"Ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan KPK selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/11).

Firli menjelaskan, Abdul Wahid selaku Bupati Hulu Sungai Utara dua periode menunjuk Maliki sebagai Plt Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara pada 2019. Maliki diduga memberikan uang kepada Abdul Wahid agar menduduki jabatan tersebut.

"Penerimaan uang oleh tersangka AW (Abdul Wahid) dilakukan di rumah MK (Maliki) pada sekitar Desember 2018 yang diserahkan langsung oleh MK melalui ajudan tersangka AW," ujar Firli.

Tak hanya soal jual beli jabatan Kepala Dinas PUPRP, Abdul Wahid juga diduga menerima suap dari proyek-proyek lain di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Awal 2021, Maliki menemui Abdul Wahid di rumah dinas bupati untuk melaporkan plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara tahun 2021.

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Ajudan Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Terkait Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam dokumen laporan paket plotting pekerjaan tersebut, Maliki telah menyusun sedemikian rupa dan menyebutkan nama-nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek.

Abdul Wahid menyetujui paket plotting ini dengan syarat adanya fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee yaitu 10 persen untuk dirinya dan 5 persen untuk Maliki. Pemberian commitment fee yang antara lain diduga diterima Bupati melalui Maliki berasal dari Marhaini dan Fachriadi senilai sekitar Rp 500 juta.

Tersangka Bupati juga diduga menerima commitment fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak lain di Dinas PUPRP. Yakni, sebesar Rp 4,6 miliar tahun 2019, Rp 12 miliar pada 2020, dan Rp 1,8 miliar pada 2021.

"Selama proses penyidikan berlangsung, Tim Penyidik telah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan juga mata uang asing yang hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan jumlahnya," kata Firli.

Atas perbuatannya, Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 65 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Seimbangkan Harga, Holding BUMN Pangan Jual Daging Beku Rp 85 Ribu Per Kilogram
Indonesia
Seimbangkan Harga, Holding BUMN Pangan Jual Daging Beku Rp 85 Ribu Per Kilogram

Harga pangan melonjak di saat Ramadan dan menjelang Lebaran dikarenakan permintaan yang meningkat.

[Hoaks atau Fakta]: Lagu Indonesia Raya Resmi Diganti
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Lagu Indonesia Raya Resmi Diganti

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan yang dipayungi hukum dan diatur Undang-undang No. 24 tahun 2009.

Teman Anies Bakal Kumpulkan Tanda-tangan Dorong Anies 2 Periode di DKI
Indonesia
Teman Anies Bakal Kumpulkan Tanda-tangan Dorong Anies 2 Periode di DKI

Tagline “Maju Kotanya dan Bahagia Warganya” akan selalu ada sampai Ibu Kota menjadi wilayah yang akan menjadi percontohan daerah lain.

[HOAKS atau FAKTA]: Luhut dan Mahfud MD Tidak Divaksin dengan Alasan Usia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut dan Mahfud MD Tidak Divaksin dengan Alasan Usia

BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin COVID-19 Coronavac dari Sinovac bagi kelompok usia di atas 60 tahun

Satpol PP Tertibkan Dua Tempat Usaha yang Gelar Live Musik di Awal Ramadan
Indonesia
Satpol PP Tertibkan Dua Tempat Usaha yang Gelar Live Musik di Awal Ramadan

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Solo menertibkan dua tempat usaha yang menggelar live music di awal Ramadan ini. Hal itu dianggap melanggar aturan terkait larangan tempat hiburan buka pada pekan pertama Ramadan.

Sidak Pabrik di Marunda, Mendag Lutfi Pastikan Stok Minyak Goreng Melimpah
Indonesia
Sidak Pabrik di Marunda, Mendag Lutfi Pastikan Stok Minyak Goreng Melimpah

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik minyak goreng di kawasan Marunda, Jakarta Utara, Senin pada (14/3).

Pemprov Jatim Wajibkan Pekerja Migran Mudik Karantina 14 Hari
Indonesia
Pemprov Jatim Wajibkan Pekerja Migran Mudik Karantina 14 Hari

Untuk PMI yang akan pulang ke kampung halaman, pintu keluar dan masuk Bandara Juanda, Surabaya di Sidoarjo, masih ditutup.

Banjir di Jayapura Surut, Listrik Masih Padam
Indonesia
Banjir di Jayapura Surut, Listrik Masih Padam

Sampai saat ini petugas BPBD masih mengevakuasi warga

Kakorlantas Dorong Integrasi Data Kendaraan
Indonesia
Kakorlantas Dorong Integrasi Data Kendaraan

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mendorong integrasi data kendaraan antara Samsat Nasional dan daerah. Hal tersebut untuk mengoptimalkan peran Samsat Nasional sebagai pusat data kendaraan.

JETCO Bukti Komitmen Indonesia - Inggris
Indonesia
JETCO Bukti Komitmen Indonesia - Inggris

Forum dialog tingkat menteri antara Indonesia dan Inggris untuk mendorong hubungan perdagangan dan investasi.