KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Tersangka Proyek COVID-19 KPK menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

Selain Aa Umbara, KPK juga menjerat Andri Wibawa (AW) selaku anak Aa Umbara dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JGD) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M. Totoh Gunawan (MTG).

Baca Juga

KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Terkait Korupsi Proyek COVID-19 di Bandung Barat

"Setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan Maret 2021 dengan menetapkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/4).

Dalam proses penyidikan perkara ini, kata Alex, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi terdiri ASN pada Pemkab Bandung Barat dan beberapa pihak swasta lainnya.

Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Atas perbuatan tersebut, Aa Umbara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Sedangkan Andri dan Totok disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 KUHP. (Pon)

Baca Juga

Geledah Bapenda dan BKD Bandung Barat, KPK Amankan Dokumen Korupsi Proyek COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Cara Polres Jakarta Pusat Cegah COVID-19, Delivery Isoman dan Mobile Testing
Indonesia
Begini Cara Polres Jakarta Pusat Cegah COVID-19, Delivery Isoman dan Mobile Testing

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, program ini merupakan fokus Polri untuk membantu pemerintah menekan penyebaran COVID-19.

Piala Menpora: 297 Pemain dan Official 4 Klub Liga 1 Divaksin Corona
Indonesia
Piala Menpora: 297 Pemain dan Official 4 Klub Liga 1 Divaksin Corona

Sebanyak 297 pemain dan official empat Klub Liga 1 yang berlaga di Piala Menpora mendapatkan vaksinasi corona di pendopo Balai Kota, Jawa Tengah, Selasa (23/3).

Cuaca Pagi Jakarta Diprediksi Cerah Berawan
Indonesia
Cuaca Pagi Jakarta Diprediksi Cerah Berawan

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca wilayah DKI Jakarta pada Jumat (18/12) pagi cerah berawan.

Besaran Insentif Nakes di Kabupaten Bogor Dipotong Setengah Dibanding Tahun Lalu
Indonesia
Besaran Insentif Nakes di Kabupaten Bogor Dipotong Setengah Dibanding Tahun Lalu

Besaran insentif yang diberikan di 2021, untuk dokter spesialis Rp 7,5 juta, dokter umum atau gigi Rp 5 juta, bidan atau perawat Rp 3,75 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp 2,5 juta.

KRL tidak Berhenti di Stasiun Tanah Abang, Pemprov DKI Siapkan Bus TransJakarta Gratis
Indonesia
KRL tidak Berhenti di Stasiun Tanah Abang, Pemprov DKI Siapkan Bus TransJakarta Gratis

Pemprov DKI Jakarta menyiapkan bus TransJakarta gratis bagi warga yang ingin melanjutkan perjalanan ke Stasiun Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Polda Papua Usut Penyandang Dana Senjata KKB
Indonesia
Polda Papua Usut Penyandang Dana Senjata KKB

Selain itu, polisi juga menemukan bukti pengiriman uang dari Lekagak Telenggen

MK Gelar Sidang Lanjutan 22 Sengketa Pilkada
Indonesia
MK Gelar Sidang Lanjutan 22 Sengketa Pilkada

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada 18 Januari 2021.

Pemda Bengkulu Abai Soal Kasus Camat dan Kades Telantarkan Dua Lansia
Indonesia
Pemda Bengkulu Abai Soal Kasus Camat dan Kades Telantarkan Dua Lansia

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terpaksa turun tangan menyikapi insiden penelantaran dua wanita lansia oleh oknum camat dan kades di Bengkulu.

Uji Coba Belajar Tatap Muka di Jakarta, Murid Masuk Cuma Lima Orang
Indonesia
Uji Coba Belajar Tatap Muka di Jakarta, Murid Masuk Cuma Lima Orang

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta masih melakukan pelaksanaan uji coba sekolah tatap muka di 85 sekolah Jakarta yang telah lolos seleksi pelatihan selama dua pekan.

Dua Pekan Ganjil Genap di DKI, Nyaris 5 Ribu Kendaraan Ditilang Polisi
Indonesia
Dua Pekan Ganjil Genap di DKI, Nyaris 5 Ribu Kendaraan Ditilang Polisi

Nantinya tim pengurai ini akan diterjunkan ke titik-titik rawan kemacetan