KPK Tetapkan Bekas Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Aji Tersangka Suap Pajak KPK menetapkan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017.

"Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Februari 2021," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/5).

Selain Angin, KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya. Mereka yakni, Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak Kemenkeu Dadan Ramdani; tiga konsultan pajak masing-masing Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, dan Agus Susetyo; serta Kuasa Wajib Pajak Veronika Lindawati.

Baca Juga:

KPK Kembali Periksa Eks Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Terkait Kasus Suap Pajak

KPK menduga Angin bersama Dadan menerima uang senilai total Rp15 miliar dan SGD3,5 juta terkait pemeriksaan pajak PT Gunung Madu Plantations, Bank Panin, serta PT Jhonlin Baratama pada 2016 dan 2017.

Atas perbuatannya, Angin dan Dadan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Ilustrasi. KPK (Antara)
Ilustrasi. KPK (Antara)

Sedangkan Ryan, Aulia, Veronika, dan Agus disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (Pon)

Baca Juga:

KPK Dalami Penerimaan Uang Pengurusan Pajak Lewat Angin Prayitno

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Instruksi Mendagri Bisa Jadi 'Alat' DPRD Makzulkan Kepala Daerah
Indonesia
Instruksi Mendagri Bisa Jadi 'Alat' DPRD Makzulkan Kepala Daerah

Instruksi Mendagri soal ancaman terhadap kepala daerah bisa memicu gerakan politik lokal, melalui DPRD. Sehingga bisa memakzulkan Kepala Daerah.

Anies dan Pemprov DKI Raih TOP Digital Awards 2020
Indonesia
Anies dan Pemprov DKI Raih TOP Digital Awards 2020

Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meraih penghargaan TOP Digital Awards 2020.

Kejari Majalengka Resmi Tahan Tersangka Korupsi PDSMU
Indonesia
Kejari Majalengka Resmi Tahan Tersangka Korupsi PDSMU

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Majalengka akhirnya resmi menahan tersangka J pada kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha (PDSMU).

Yasonna Harap RUU MK Segera Disahkan Jadi UU
Indonesia
Yasonna Harap RUU MK Segera Disahkan Jadi UU

Yasonna dalam rapat tersebut mewakili Presiden Joko Widodo

Pemkot Solo Hanya Mampu Gaji Tenaga Kontrak dan Linmas sampai September
Indonesia
Pemkot Solo Hanya Mampu Gaji Tenaga Kontrak dan Linmas sampai September

Hal tersebut menyusul anggaran yang ada di APBD 2020 habis akibat terkuras menangani virus corona atau COVID-19.

Izinkan Tempat Karaoke Dibuka, Dinkes DKI Ingatkan Pakai Masker Saat Nyanyi
Indonesia
Izinkan Tempat Karaoke Dibuka, Dinkes DKI Ingatkan Pakai Masker Saat Nyanyi

Kepala Dinkes DKI, Widyastuti mengingatkan, agar pengunjung tetap harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan memakai masker saat bernyanyi.

Penambahan Kasus Baru Corona di Jakarta Sebanyak 1.153 Jiwa
Indonesia
Penambahan Kasus Baru Corona di Jakarta Sebanyak 1.153 Jiwa

Dengan positivity rate 9 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.153 jiwa.

Faisal Basri Beberkan 3 Alasan Impor Beras Layak Ditolak
Indonesia
Faisal Basri Beberkan 3 Alasan Impor Beras Layak Ditolak

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menyebur, setidaknya ada tiga alasan kuat untuk tidak membuka keran impor beras saat ini.

Kadiv Propam Polri Irjen Ignatius Sigit Meninggal Dunia
Indonesia
Kadiv Propam Polri Irjen Ignatius Sigit Meninggal Dunia

Kadiv Propam Irjen Ignatius Sigit, meninggal dunia

Hati-hati Pencurian Data Pribadi Lewat Googleform Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Hati-hati Pencurian Data Pribadi Lewat Googleform Vaksinasi COVID-19

Sentra Vaksinasi Bersama ini sudah diketahui masyarakat luas, terutama di kalangan lansia. Namun sangat disayangkan, ada orang-orang yang ingin mengacaukan dan memanfaatkan antusiasme orang untuk divaksin.