KPK Tetapkan Bekas Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Aji Tersangka Suap Pajak KPK menetapkan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Angin Prayitno Aji sebagai tersangka dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017.

"Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada bulan Februari 2021," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/5).

Selain Angin, KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya. Mereka yakni, Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak Kemenkeu Dadan Ramdani; tiga konsultan pajak masing-masing Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, dan Agus Susetyo; serta Kuasa Wajib Pajak Veronika Lindawati.

Baca Juga:

KPK Kembali Periksa Eks Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Terkait Kasus Suap Pajak

KPK menduga Angin bersama Dadan menerima uang senilai total Rp15 miliar dan SGD3,5 juta terkait pemeriksaan pajak PT Gunung Madu Plantations, Bank Panin, serta PT Jhonlin Baratama pada 2016 dan 2017.

Atas perbuatannya, Angin dan Dadan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Ilustrasi. KPK (Antara)
Ilustrasi. KPK (Antara)

Sedangkan Ryan, Aulia, Veronika, dan Agus disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (Pon)

Baca Juga:

KPK Dalami Penerimaan Uang Pengurusan Pajak Lewat Angin Prayitno

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tarif Rapid Test Antigen Turun, Wagub DKI: Terima Kasih Pemerintah Pusat
Indonesia
Tarif Rapid Test Antigen Turun, Wagub DKI: Terima Kasih Pemerintah Pusat

Pemprov DKI Jakarta menyambut baik keputusan Kementerian Kesehatan yang menurunkan kembali tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen.

BNN Ungkap Penyelundupan 450 Kilogram Sabu di Kepulauan Seribu
Indonesia
BNN Ungkap Penyelundupan 450 Kilogram Sabu di Kepulauan Seribu

BNN dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menangkap tiga pengedar dan menyita sekitar ratusan kilogram (kg) narkotika jenis sabu-sabu.

Tanah Longsor Nganjuk, 23 Warga Belum Ditemukan
Indonesia
Tanah Longsor Nganjuk, 23 Warga Belum Ditemukan

BPBD Kabupaten Nganjuk masih mencari 23 warga Desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk, yang hingga kini belum ditemukan setelah bencana tanah longsor,.

Ketua DPD Minta Pelaku Pungli Penyaluran BST PPKM Ditindak Tegas
Indonesia
Ketua DPD Minta Pelaku Pungli Penyaluran BST PPKM Ditindak Tegas

“Seharusnya tidak ada pihak yang berani coba-coba mengambil keuntungan pribadi dalam penyaluran Bansos Tunai ini. Semua pihak harus mengerti kondisi saat ini yang semuanya mengalami kesulitan. BST Rp 600 ribu itu itu adalah hak sepenuhnya dari penerima bansos,” ujar LaNyalla

Mobil Pengusaha Tekstil Jadi Sasaran Penembakan 8 Kali
Indonesia
Mobil Pengusaha Tekstil Jadi Sasaran Penembakan 8 Kali

Mobil Toyota Alphard hitam milik pengusaha tekstil asal Karanganyar menjadi korban penembakan sebanyak 8 kali.

BPOM Belum Temukan Risiko Kontaminasi Mikroplastik Pada Minuman Kemasan
Indonesia
BPOM Belum Temukan Risiko Kontaminasi Mikroplastik Pada Minuman Kemasan

Maklumat organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan belum merekomendasikan pemantauan rutin atas kontaminasi mikroplastik dalam air kemasan.

Demi Keselamatan, Satgas Minta Warga Taati Kebijakan PPKM
Indonesia
Demi Keselamatan, Satgas Minta Warga Taati Kebijakan PPKM

Penerapan Pelaksaanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pulau Jawa dan Bali telah resmi diberlakukan pada periode 11 - 25 Januari 2021.

Penerimaan Negara di 2022 Tergantung Capaian Herd Immunity COVID-19
Indonesia
Penerimaan Negara di 2022 Tergantung Capaian Herd Immunity COVID-19

Dalam RUU APBN 2022 yang dibacakan oleh Presiden Jokowi, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada 2022 sebesar Rp 1.506,9 triliun atau naik dibandingkan target dalam APBN 2021 yang sebesar Rp 1.444,5 triliun

Ribuan Aparat Jaga Ketat Sidang Putusan Rizieq Shihab di PN Jaktim
Indonesia
Ribuan Aparat Jaga Ketat Sidang Putusan Rizieq Shihab di PN Jaktim

"Sekitar 2.800 personel dikerahkan, gabungan dari TNI-Polri," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Pupuk Indonesia Telah Salurkan Bantuan 286 Ton Oksigen
Indonesia
Pupuk Indonesia Telah Salurkan Bantuan 286 Ton Oksigen

Penyaluran bantuan oksigen dimulai pada bulan Juli 2021 untuk perawatan pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Kota Bandung, dan Balikpapan