KPK Tetapkan Bekas Kepala Badan Informasi dan Geospasial Tersangka Korupsi CSRT KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun Anggaran 2015.

Adapun dua tersangka tersebut yakni Kepala BIG 2014-2016 Priyadi Kardono dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2013-2015 Muchamad Muchlis.

Baca Juga

KPK dan Timnas Pencegahan Korupsi Dorong Peningkatan Capaian Aksi

"KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/1).

Lili mengatakan, kedua tersangka diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan CSRT pada BIG bekerjasama dengan LAPAN Tahun 2015.

Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Lili mengatakan, kasus ini bermula pada 2015, saat BIG bekerjasama dengan LAPAN dalam pengadaan CSRT. KPK kemudkan meningkatkan status penanganan perkara ini sejak September 2020.

"Sejak awal proses perencanaan dan penganggaran pengadaan tersebut, PRK (Priyadi Kardono) dan MUM (Muchlis) diduga telah bersepakat untuk melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang di tentukan oleh Pemerintah," ujar Lili.

Menurut Lili, keduanya telah melalukan beberapa kali pertemuan dengan pihak tertentu dan perusahaan calon rekanan sebelum proyek tersebut berjalan. Adapun perusahan rekanan yang ditentukan menerima proyek tersebut yakni PT AIP (Ametis Indogeo Prakarsa) dan PT BP (Bhumi Prasaja).

Baca Juga

Pemerintah Bisa Gunakan Peta Mobilitas Warga dan Persebaran COVID-19 Bikinan Akademisi UI

Untuk proses pembayaran kepada pihak rekanan, para tersangka di duga memerintahkan para stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin tanpa dilengkapi dokumen administrasi serah terima dan proses Quality Control (QC).

"Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp 179,1 miliar," ujar Lili. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra Tegaskan Pansus Banjir Bukan untuk Jatuhkan Anies
Indonesia
Gerindra Tegaskan Pansus Banjir Bukan untuk Jatuhkan Anies

"Kalau mau jatuhkan lewat pansus, sebaiknya banyak belajar dululah," kata Taufik di Jakarta.

Polri Masih Ragu Larang Mudik Lebaran Saat Wabah Corona, Ini Alasannya!
Indonesia
Polri Masih Ragu Larang Mudik Lebaran Saat Wabah Corona, Ini Alasannya!

Tapi, Korlantas juga sedang menunggu keputusan pemerintah terkait hal ini

Wapres Ingin Polemik Kehalalan Vaksin COVID Tidak Terjadi
Indonesia
Wapres Ingin Polemik Kehalalan Vaksin COVID Tidak Terjadi

Bio Farma dan Sinovac Biotech tengah melakukan uji klinis fase ketiga vaksin COVID-19, yang melibatkan 1.600 orang.

Punya Utang ke Instansi Pemerintah? Kemenkeu Berikan Keringanan Bayar
Indonesia
Punya Utang ke Instansi Pemerintah? Kemenkeu Berikan Keringanan Bayar

Program keringanan utang ditujukan untuk pelaku UMKM, debitur Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), dan perorangan atau badan hukum/badan usaha.

Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp37 Miliar
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp37 Miliar

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, juga didakwa menerima gratifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Luncurkan JakOne Artri, Bank DKI Bantu Masyarakat Tambah Penghasilan dari Sampah
Indonesia
Luncurkan JakOne Artri, Bank DKI Bantu Masyarakat Tambah Penghasilan dari Sampah

Bank DKI meluncurkan aplikasi JakOne Artri. Aplikasi ini membantu nasabah dan masyarakat untuk berpartisipasi peduli terhadap sekaligus menambah penghasilan dari sampah.

Kepala BNPB Doni Monardo Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Penanganan Corona
Indonesia
Kepala BNPB Doni Monardo Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Penanganan Corona

Tim reaksi cepat juga akan berjaga di 132 rumah sakit rujukan, 109 rumah sakit TNI, 53 rumah sakit Polri, dan 65 rumah sakit BUMN.

MA Kabulkan PK Eks Bos Century Robert Tantular
Indonesia
MA Kabulkan PK Eks Bos Century Robert Tantular

Robert sebelumnya divonis dalam empat putusan pengadilan dengan total hukuman 21 tahun penjara

Pasukan Dewinta Bahar Geruduk DPRD, Tuntut Cabut PSBB
Indonesia
Pasukan Dewinta Bahar Geruduk DPRD, Tuntut Cabut PSBB

Puluhan orang yang tergabung dalam Srikandi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Srikandi Pekat IB) mendatangi DPRD DKI Jakarta, pada Senin (5/10) siang.

LBH Jakarta Kecam Tindakan Represif UNAS terhadap Mahasiswa
Indonesia
LBH Jakarta Kecam Tindakan Represif UNAS terhadap Mahasiswa

Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi UNAS Gawat Darurat (UGD) mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan personel keamanan kampus secara beramai-ramai