KPK Tetapkan Adik Bupati Muna Tersangka Suap Dana PEN Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/6). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang wiraswasta, La Ode Muhammad Rusdianto Emba, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana PEN Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

Adik dari Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba itu ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Muna, Sukarman Loke.

Baca Juga

KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi LNG di Pertamina

"KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan, dengan menetapkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/6).

Penetapan tersangka ini diketahui merupakan pengembangan atas perkara serupa yang menjerat mantan Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto; Bupati nonaktif Kolaka Timur, Andi Merya Nur; dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M Syukur Akbar.

KPK menduga Rusdianto dan Sukarman Loke membantu memuluskan proses pengajuan PEN Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp 350 miliar. Keduanya diduga membantu Andi Merya mengurus seluruh kelengkapan administrasi pengajuan dana PEN Kolaka Timur.

Baca Juga

KPK Gali Dugaan Swasta Siapkan Dana dan Fasilitas Khusus untuk Haryadi Suyuti

Rusdianto, Sukarman Loke, dan Syukur Akbar diduga turut aktif menjadi fasilitator pertemuan antara Ardian dengan Andi Merya di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ardian diduga bersedia menyetujui usulan dana PEN Kolaka Timur dengan imbalan Rp 2 miliar.

Ada pun proses pemberian uang dari Andi Merya pada Ardian dilakukan melalui perantaraan Rusdianto Emba, Sukarman Loke, dan Syukur Akbar melalui transfer bank dan penyerahan secara tunai.

"Atas pembantuannya tersebut, SL (Sukarman Loke) dan LMSA (Syukur Akbar) diduga menerima sejumlah uang dari AMN (Andi Merya) melalui LMRE (Rusdianto Emba) yaitu sejumlah sekitar Rp 750 juta," tutur Ghufron.

Atas perbuatannya, Rusdianto Emba selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara, Sukarman Loke sebagai Penerima melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. (Pon)

Baca Juga

KPK Periksa Rachmat Yasin Terkait Dugaan Korupsi Bupati Bogor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Eks Sesmenpora Terkait Penyelidikan Formula E
Indonesia
KPK Periksa Eks Sesmenpora Terkait Penyelidikan Formula E

KPK memeriksa mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Gatot S Dewa Broto. Dia diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada hari ini, Kamis (16/6).

Gubernur Sultra Tolak Lantik Pj Bupati, PKS: Imbas Pemerintah Abai Pertimbangan MK
Indonesia
Gubernur Sultra Tolak Lantik Pj Bupati, PKS: Imbas Pemerintah Abai Pertimbangan MK

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, hal ini terjadi karena pemerintah abai terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Polisi Amankan 5 Pekerja Pasca Kebakaran Gedung BPOM
Indonesia
Polisi Amankan 5 Pekerja Pasca Kebakaran Gedung BPOM

Dari informasi yang dihimpun, ada lima orang yang diamankan.

Agustus LRT Jabodebek Mulai Beroperasi, Layani Warga Sampai Jam 11 Malam
Indonesia
Agustus LRT Jabodebek Mulai Beroperasi, Layani Warga Sampai Jam 11 Malam

Sampai dengan Januari 2022, progres Kereta Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek sudah mencapai 78,78 persen.

Panglima TNI: Protokol Kesehatan Bukan Upaya Untuk Menyiksa
Indonesia
Panglima TNI: Protokol Kesehatan Bukan Upaya Untuk Menyiksa

Hadi meminta pada masyarakat untuk tetap waspada akan penularan COVID-19 dengan mematuhi memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi atau 5M

Gerindra Minta Pemerintah Beri Bantuan ke Masyarakat Agar Dapur Tetap 'Ngebul'
Indonesia
Gerindra Minta Pemerintah Beri Bantuan ke Masyarakat Agar Dapur Tetap 'Ngebul'

Pendekatan dan komunikasi juga kadang terjadi masalah di lapangan

Indeks Kerukunan Umat Beragama Meningkat, NTT Peroleh Nilai Tertinggi
Indonesia
Indeks Kerukunan Umat Beragama Meningkat, NTT Peroleh Nilai Tertinggi

Hasil penelitian Indeks KUB menjadi kado untuk menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama Ke-76 yang akan diperingati tanggal 3 Januari 2022 nanti.

DPR Minta Pemerintah Larang Mobil Mewah Pakai BBM Subsidi
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Larang Mobil Mewah Pakai BBM Subsidi

Pemerintah sedang menggodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta agar proses revisi dalam rangka pembatasan pengguna BBM subsidi itu memperhatikan asas keadilan masyarakat. Salah satu caranya dengan melarang kendaraan mewah menggunakan BBM bersubsidi

Menkominfo Bahas Kerja Sama Internasional-Bilateral dengan Dubes Iran
Indonesia
Menkominfo Bahas Kerja Sama Internasional-Bilateral dengan Dubes Iran

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, H.E. Mohammad Azad.

Indonesia Sudah Datangkan Total 505 Juta Dosis Vaksin
Indonesia
Indonesia Sudah Datangkan Total 505 Juta Dosis Vaksin

Indonesia terus laksanakan vaksinasi COVID-19 untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).