KPK Tetapkan 2 Legislator Jabar Tersangka Kasus Suap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (tengah). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua anggota DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman dan Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan dana bantuan provinsi kepada Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017-2019.

Penetapan tersangka terhadap kedua legislator Jabar itu merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat mantan Bupati Indramayu Supendi.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dugaan adanya keterlibatan pihak lain sehingga KPK kembali melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/4).

Baca Juga:

KPK Dalami Aliran Uang Korupsi CSRT ke Petinggi PT Bhumi Prasaja

Ade Barkah diduga menerima uang sebesar Rp750 juta dari pihak swasta bernama Carsa ES. Carsa telah divonis 2 tahun penjara pada 2020 silam lantaran terbukti menyuap Supendi.

Sementara itu, Siti Aisyah diduga menerima uang Rp1,05 miliar dari Abdul Rozak Muslim yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan telah menjalani persidangan sebagai terdakwa. Uang Rp 1,05 miliar itu merupakan bagian dari Rp9,2 miliar yang diterima Rozak dari Carsa.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Uang itu diberikan agar Ade Barkah dan Siti Aisyah memastikan proposal pengajuan dana bantuan keuangan Provinsi Jabar untuk kegiatan peningkatan jalan kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Indramayu diperjuangkan oleh Ade selaku wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar dan Rozak selaku anggota DPRD Provinsi Jabar.

Lili menjelaskan bahwa Ade Barkah dan Siti Aisyah beberapa kali menghubungi BAPPEDA Provinsi Jabar guna memastikan usulan-usulan pekerjaan jalan yang Carsa ES ajukan di Kabupaten Indramayu.

Baca Juga:

KPK Perpanjang Penahanan Bekas Bos Pelindo II RJ Lino

"Carsa ES mendapatkan beberapa pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan dari anggaran Tahun Anggaran 2017 - 2019 yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat dengan nilai seluruhnya sekitar Rp160,9 miliar," ujar Lili.

Atas perbuatannya, Ade Barkah dan Siti Aisyah disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

KPK Datangi Kantor PDIP dan PPP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPD Ingatkan Nasib Guru Honorer Tidak Boleh Terkatung-katung
Indonesia
DPD Ingatkan Nasib Guru Honorer Tidak Boleh Terkatung-katung

Pengabdian para guru honorer yang telah bekerja puluhan tahun dengan pendapatan yang kecil harus menjadi atensi.

Warga Sumbar dan Sumut Rasakan Gempa 6,7 Magnitudo di Nias Barat
Indonesia
Warga Sumbar dan Sumut Rasakan Gempa 6,7 Magnitudo di Nias Barat

BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai menyatakan sejauh ini tidak ada informasi kerusakan akibat gempa

Belanja di Toko Kelontong Tetangga Sistem Sederhana Penyintas Pandemi
Indonesia
Belanja di Toko Kelontong Tetangga Sistem Sederhana Penyintas Pandemi

Dengan membeli produk UMKM dan toko kelontong maka kekuatan ekonomi baru akan muncul.

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Pemecatan Jhoni Allen oleh AHY
Indonesia
PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Pemecatan Jhoni Allen oleh AHY

Jhoni menggugat surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor: 01/SK/DKPD/II/2021 Tertanggal 2 Februari 2021 tentang Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tetap Sebagai Anggota Partai Demokrat kepada Saudara drh Jhonni Allen Marbun

Kritik Telegram Kapolri, Ketua Jurnalis Jakpus Minta Polisi Berbenah Bukan Ngurusin Pers
Indonesia
Kritik Telegram Kapolri, Ketua Jurnalis Jakpus Minta Polisi Berbenah Bukan Ngurusin Pers

"Harusnya Polisi berbenah menjadi lebih baik, transparan, profesional dan humanis. Bukan malah mengurusi soal teknis peliputan pers yang saat ini sudah baik," jelas Bagja.

Banyak Kasus Mangkrak Jadi Dalih KPK Baru Tahan Psikolog Andririni Yaktiningsasi
Indonesia
Banyak Kasus Mangkrak Jadi Dalih KPK Baru Tahan Psikolog Andririni Yaktiningsasi

Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan Pengembangan SDM dan strategi korporat

Kejagung Sita Aset Tambang Batu Bara dan Nikel Milik Heru Hidayat-Benny Tjokro
Indonesia
Kejagung Sita Aset Tambang Batu Bara dan Nikel Milik Heru Hidayat-Benny Tjokro

Penyitaan aset para tersangka ini juga terus dilakukan secara masif

Pemprov DKI Siapkan Tempat Mural untuk Seniman
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Tempat Mural untuk Seniman

"Ya nanti dicarikan tempatnya yah, nanti kita sediain," ucap Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria

Ketua DPRD DKI Usul Pemerintah Tutup SPBU di Jalur Mudik
Indonesia
Ketua DPRD DKI Usul Pemerintah Tutup SPBU di Jalur Mudik

Pemerintah tegas melarang masyarakat untuk mudik pada Idulfitri 2021 guna mengantisipasi penyebaran kasus COVID-19 semakin meluas.

Legislator Minta PPKM Level 3 Nataru Diperpanjang, Cegah Pemudik 'Curi Start'
Indonesia
Legislator Minta PPKM Level 3 Nataru Diperpanjang, Cegah Pemudik 'Curi Start'

Saat ini pemerintah sudah melarang pelaku perjalanan dari sejumlah negara di Afrika memasuki Indonesia