KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan tersangka korupsi proyek jalan di Bengkalis (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 tersangka kasus dugaan korupsi terkait empat proyek jalan di Kabupaten Bengkalis. Ke-10 orang yang dijadikan tersangka kasus ini terdiri dari para pejabat proyek, kontraktor, serta pihak-pihak lain yang diduga turut serta dalam penganggaran dan pelaksaan proyek.

Mereka yakni, M. Nasir selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Tirtha Adhi Kazmi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta delapan orang kontraktor bernama Handoko Setiono, Melia Boentaran, I Ketut Surbawa, Petrus Edy Susanto, Didiet Hadianto, Firjan Taufa, Victor Sitorus dan Suryadi Halim alias Tando.

Baca Juga:

Eks Bos Lippo Cikarang Yakin Firli Cs Perhatikan Kasus yang Menjeratnya

"Saat ini kami telah meningkatkan ke status penyidikan terhadap empat pelaksanaan proyek, setelah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup dugaan tindak pidana korupsi," kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (17/1) malam.

KPK umumkan tersangka korupsi proyek jalan di Bengkalis
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: antaranews)

KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait proyek multiyears pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.

Perkara yang menjerat Amril ini merupakan pengembangan penanganan perkara dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang - Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Dalam kasus itu, KPK telah menjerat Sekda Dumai, M Nasir dan Dirut PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar. Saat proyek ini bergulir, Nasir merupakan Kadis PUPR Kabupaten Bengkalis.

Firli menjelaskan pada 2013 telah dilakukan tender terhadap enam proyek multiyears di Kabupaten Bengkalis dengan nilai total proyek sebesar Rp 2,5 triliun.

Selain proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih dan proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning yang sudah dan sedang disidik KPK, empat proyek lainnya, yakni proyek peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu-Siak Kecil, proyek peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis, proyek pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri dan proyek pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri.

10 tersangka itu diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait empat proyek ini, seperti pengaturan tender, hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan pekerjaan yang kualitasnya jauh dari yang dipersyaratkan.

Baca Juga:

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Mangkir dari Pemeriksaan KPK

"Pihak-pihak yang diduga terlibat adalah pejabat proyek, kontraktor/rekanan serta pihak lain yang diduga turut serta dalam proses penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek," pungkasnya.

Atas perbuatannya, 10 tersangka itu dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(Pon)

Baca Juga:

Pakar Hukum Nilai Kasus Wahyu KPU Bukan Penyuapan Tapi Penipuan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Ngaku Harun Masiku Ada di Sekitar PTIK Saat OTT Terjadi
Indonesia
KPK Ngaku Harun Masiku Ada di Sekitar PTIK Saat OTT Terjadi

KPK bakal menyambangi PTIK untuk mencari Harun

 Cegah Kecemasan Massal Soal Virus Corona, IDI Imbau Para Dokter Pelajari Informasi WHO
Indonesia
Cegah Kecemasan Massal Soal Virus Corona, IDI Imbau Para Dokter Pelajari Informasi WHO

Jadi pelajari informasi dari WHO, lalu sampaikan ke masyarakat bagaimana pencegahan, pengenalan dan penanganannya," kata dr Daeng di Surabaya.

Teriakan 'Dasar Nasi Bungkus' Menggema di Balaikota, Massa Kontra Anies Dilempar Botol
Indonesia
Teriakan 'Dasar Nasi Bungkus' Menggema di Balaikota, Massa Kontra Anies Dilempar Botol

Polisi mengiimbau antara massa yang berada di luar dengan di dalam tak saling ketemu

Pengamat Minta Tidak Ada Dikotomi Perlu Tidaknya TNI-Polri Disiplinkan Warga
Indonesia
Pengamat Minta Tidak Ada Dikotomi Perlu Tidaknya TNI-Polri Disiplinkan Warga

Masyarakat masih banyak yang tidak paham protokol kesehatan

Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Kampung, Ini Persyaratannya
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan di Kampung, Ini Persyaratannya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga memberikan izin bagi mayarakat yang ingin melaksanakan kegiatan resepsi pernikahan di kampung

PKB Tepis Klaim Beking Jagoan Gerindra Riza Patria di Pemilihan Wagub DKI
Indonesia
PKB Tepis Klaim Beking Jagoan Gerindra Riza Patria di Pemilihan Wagub DKI

Alasan Hasbiallah mendukung Riza lantaran Ketua DPP Partai Gerindra itu dianggap sudah paham dengan kondisi ibu kota

Dokter Diminta tak Panik, Pemerintah Jamin Tambah Kelengkapan APD
Indonesia
Dokter Diminta tak Panik, Pemerintah Jamin Tambah Kelengkapan APD

Yuri mengatakan pemerintah terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan APD. Dia menjelaskan APD tidak bisa digunakan oleh sembarang orang.

Kasus COVID-19 Terus Naik, Pemkot Surabaya Kembali Gelar PSBB
Indonesia
Kasus COVID-19 Terus Naik, Pemkot Surabaya Kembali Gelar PSBB

Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat Surabaya mengikuti Protokol Kesehatan.

Jaksa Pinangki Tolak Diperiksa Bareskrim
Indonesia
Jaksa Pinangki Tolak Diperiksa Bareskrim

Kejaksaan Agung sudah memberikan sanksi kepada Jaksa Pinangki