KPK Tetapkan 10 Legislator Muara Enim Tersangka Suap Proyek Ketua DPRD Muara Enim Aries HB ditahan KPK (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Muara Enim.

Sebanyak 10 anggota DPRD Muara Enim yang ditetapkan tersangka, yakni, Indra Gani BS; Ishak Joharsah; Ari Yoca Setiadi; Ahmad Reo Kusuma; Marsito; Mardiansyah; Muhardi; Fitrianzah; Subahan; dan Piardi.

"KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021, dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9).

Baca Juga

KPK Tahan Bupati Muara Enim

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan atas kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani; Aries HB selaku Ketua DPRD Muara Enim; Ramlan Suryadi selaku Plt Kadis PUPR; Elfin MZ Muhtar selaku Kabid Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim; serta seorang pihak swasta bernama Robi Okta Fahlefi. Keenam orang tersebut telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman.

Tak hanya itu, kasus ini juga telah menjerat Bupati nonaktif Muara Enim, Juarsah dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Muara Enim periode 2018-2020. Juarsah saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang.

Ketua DPRD Muara Enim Aries HB ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan KPK
Ketua DPRD Muara Enim Aries HB ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan KPK (Foto: Humas Pemkab Muara Enim)

Alex, sapaan Alexander Marwata menyatakan, 10 anggota DPRD Muara Enim yang menjadi tersangka kasus ini diduga menerima suap dengan nilai bervariasi mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dari Robi Okta Fahlefi.

Suap itu diberikan agar proyek-proyek yang digarap Robi dengan cara menyuap Ahmad Yani, Juarsah dan pihak lainnya tidak diganggu oleh anggota dewan. "Uang-uang tersebut, diduga digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu," kata Alex.

Baca Juga

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Kasus Suap

Atas dugaan tindak pidana tersebut para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kepolisian Ungkap Pengiriman Pemuda Indonesia untuk Berperang ke Suriah
Indonesia
Kepolisian Ungkap Pengiriman Pemuda Indonesia untuk Berperang ke Suriah

Selain melakukan ancaman di dalam negeri, JI juga mengirimkan pemuda Indonesia untuk melakukan aksi kejahatan di luar negeri.

Sekjen Gerindra Ceritakan Pasang Surut dengan PDIP, Bisa Koalisi Kembali di Pilpres 2024
Indonesia
Sekjen Gerindra Ceritakan Pasang Surut dengan PDIP, Bisa Koalisi Kembali di Pilpres 2024

Partai Gerindra menyatakan tak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan PDIP Perjuangan di Pilpres 2024.

Saksi Ungkap PT Jhonlin Baratama Minta Pajak "Disunat" hingga Rp 110 Miliar
Indonesia
Saksi Ungkap PT Jhonlin Baratama Minta Pajak "Disunat" hingga Rp 110 Miliar

PT Jhonlin Baratama disebut meminta kepada pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keluangan untuk menurunkan nilai pajak yang harus dibayarkan.

KPK Ajak Napi Berperan dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
KPK Ajak Napi Berperan dalam Pemberantasan Korupsi

“Pengalaman yang dialami napi bisa dibagi ke orang lain. Bagaimana tekanan sosial terhadap pribadi dan keluarganya. Sehingga masyarakat bisa memetik hikmah dan tidak ingin melakukan korupsi,” ujar Lili.

Indonesia Terima Bantuan Ratusan Tabung Oksigen Kosong dari Singapura
Indonesia
Indonesia Terima Bantuan Ratusan Tabung Oksigen Kosong dari Singapura

Pemerintah Indonesia menerima bantuan alat-alat kesehatan dari Pemerintah Singapura.

Polda Metro Agendakan Pemeriksaan Kalapas Tangerang Hari Ini
Indonesia
Polda Metro Agendakan Pemeriksaan Kalapas Tangerang Hari Ini

Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan Kepala Lapas Klas I Tangerang, Viktor Teguh Prihartono pada Selasa (14/9). Dia diperiksa soal kebakaran Lapas beberapa waktu lalu.

[Hoaks atau Fakta]: IDI Nyatakan Tidak Ada Pandemi COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: IDI Nyatakan Tidak Ada Pandemi COVID-19

Worldometers, hingga 23 Maret 2021, Swedia telah mencatatkan jumlah kasus Covid-19 sebanyak 744.272 orang dengan kematian 13.262 orang.

40 Sampel DNA Keluarga Korban Sriwijaya Air Diterima Tim DVI Polri
Indonesia
40 Sampel DNA Keluarga Korban Sriwijaya Air Diterima Tim DVI Polri

"Dapat kami sampaikan sampai jam 09.00 pagi tim DVI telah mendapat 40 sampel DNA," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono

PSI Berikan Catatan Kritis soal Besarnya RAPBD DKI 2022
Indonesia
PSI Berikan Catatan Kritis soal Besarnya RAPBD DKI 2022

Menyikapi besarnya RAPBD DKI 2022, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait penggunaan uang rakyat tersebut.

Pemkot Pastikan Wisatawan Bebas Berkunjung ke Solo
Indonesia
Pemkot Pastikan Wisatawan Bebas Berkunjung ke Solo

"Saya tidak melarang wisatawan luar kota berkunjung di Solo dan menginap di hotel. Mereka tidak masuk kategori dikarantina," tegas dia.