KPK Tetapkan 10 Legislator Muara Enim Tersangka Suap Proyek Ketua DPRD Muara Enim Aries HB ditahan KPK (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Muara Enim.

Sebanyak 10 anggota DPRD Muara Enim yang ditetapkan tersangka, yakni, Indra Gani BS; Ishak Joharsah; Ari Yoca Setiadi; Ahmad Reo Kusuma; Marsito; Mardiansyah; Muhardi; Fitrianzah; Subahan; dan Piardi.

"KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021, dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/9).

Baca Juga

KPK Tahan Bupati Muara Enim

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan atas kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani; Aries HB selaku Ketua DPRD Muara Enim; Ramlan Suryadi selaku Plt Kadis PUPR; Elfin MZ Muhtar selaku Kabid Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim; serta seorang pihak swasta bernama Robi Okta Fahlefi. Keenam orang tersebut telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman.

Tak hanya itu, kasus ini juga telah menjerat Bupati nonaktif Muara Enim, Juarsah dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Muara Enim periode 2018-2020. Juarsah saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang.

Ketua DPRD Muara Enim Aries HB ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan KPK
Ketua DPRD Muara Enim Aries HB ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan KPK (Foto: Humas Pemkab Muara Enim)

Alex, sapaan Alexander Marwata menyatakan, 10 anggota DPRD Muara Enim yang menjadi tersangka kasus ini diduga menerima suap dengan nilai bervariasi mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dari Robi Okta Fahlefi.

Suap itu diberikan agar proyek-proyek yang digarap Robi dengan cara menyuap Ahmad Yani, Juarsah dan pihak lainnya tidak diganggu oleh anggota dewan. "Uang-uang tersebut, diduga digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu," kata Alex.

Baca Juga

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Kasus Suap

Atas dugaan tindak pidana tersebut para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Orang Kepercayaan Sambo Bawa Pisau Antisipasi Brigadir J Melawan
Indonesia
Orang Kepercayaan Sambo Bawa Pisau Antisipasi Brigadir J Melawan

Dalam dakwaan disebutkan, sopir sekaligus orang kepercayaan Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf membawa sebilah pisau untuk berjaga-jaga apabila Brigadir J melawan saat hendak dieksekusi.

Masyarakat Diminta Teliti Beli Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK
Indonesia
Masyarakat Diminta Teliti Beli Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK

"Terutama di tengah merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK)," kata Ketua MUI Medan, Hasan Matsum, Selasa (21/6)

11 Jemaah Haji Masih Dirawat di Arab Saudi
Indonesia
11 Jemaah Haji Masih Dirawat di Arab Saudi

Pemulangan jemaah haji gelombang kedua, berlangsung dari 30 Juli hingga 13 Agustus 2022. Total ada 47.451 Jemaah yang tergabung dalam 126 kloter yang pulang dari Bandara Internasional AMAA Madinah.

Gubes IPB Ingatkan Ketidakstabilan Sosial Politik Akibat Lonjakan Harga
Indonesia
Gubes IPB Ingatkan Ketidakstabilan Sosial Politik Akibat Lonjakan Harga

Pemerintah seharusnya dapat mengubah masalah melambungnya harga-harga komoditas pangan tersebut menjadi peluang meraih pendapatan yang signifikan.

Ketua DPD RI Sebut Biang Masalah Solar ada di BPH Migas
Indonesia
Ketua DPD RI Sebut Biang Masalah Solar ada di BPH Migas

Biang masalah kelangkaan bahan bakar jenis Solar subsidi di Indonesia adalah karena penetapan kuota yang dibuat BPH Migas yang salah. Demikian dikatakan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti, dalam agenda kunjungan kerja ke Jawa Timur, Kamis (31/3).

HMI Minta Mendag Tinjau Ulang Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga
Indonesia
HMI Minta Mendag Tinjau Ulang Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga

Ilham pun meminta regulasi baru yang diterbitkan Menteri Perdagangan M. Lutfi, yakni Permendag Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ditinjau kembali. Sebab, berpotensi penyaluran subsidi tidak tepat sasaran.

Wagub Tampung Usulan Perubahan Nama JIS Jadi Stadion MH Thamrin
Indonesia
Wagub Tampung Usulan Perubahan Nama JIS Jadi Stadion MH Thamrin

Riza menekankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menampung seluruh usulan masyarakat mengenai hal tersebut.

Waroeng SS Potong Gaji Karyawan Penerima BSU
Indonesia
Waroeng SS Potong Gaji Karyawan Penerima BSU

Waroeng spesial sambal (SS) dikabarkan memotong gaji sebesar Rp 300.000 bagi karyawan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah.

Politikus PKS Desak Jokowi Lakukan Langkah Konkret Kendalikan PMK
Indonesia
Politikus PKS Desak Jokowi Lakukan Langkah Konkret Kendalikan PMK

pemerintah dalam menghadapi wabah PMK ini, perlu mengalokasikan anggaran secara cepat dan tepat.