KPK Terima Laporan Rumah Sakit Potong Insentif Tenaga Kesehatan hingga 70 Persen Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau manajemen rumah sakit (RS) maupun pihak terkait agar tidak memotong insentif tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan penanganan pandemi COVID-19.

Pernyataan itu dilontarkan setelah lembaga antirasuah menerima informasi adanya pemotongan insentif nakes oleh manajemen rumah sakit dengan besaran 50-70 persen.

Baca Juga

Wagub DKI: 75 Persen Nakes Telah Disuntik Vaksin COVID-19

"Insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan secara langsung tersebut diketahui dilakukan pemotongan oleh pihak manajemen untuk kemudian diberikan kepada nakes atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien COVID-19," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (23/2) malam.

Ipi menjelaskan, pihaknya menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan nakes pada Maret hingga akhir Juni 2020. Temuan itu terungkap berdasarkan hasil kajian cepat terkait penanganan COVID-19 khususnya di bidang kesehatan.

Berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MNENKES/278/2020, KPK menemukan sejumlah masalah pada pencairan insentif nakes. Seperti, potensi adanya inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Belanja Tidak terduga (BTT).

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Selain itu, proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan serta meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kemudian, proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, KPK merekomendasikan perbaikan. Antara lain pengajuan insentif tenaga kesehatan pada salah satu sumber anggaran saja baik BOK atau BTT.

Lalu, pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan di kabupaten/kota/provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah. Kemudian, pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada nakes.

"Atas rekomendasi tersebut, Kementerian Kesehatan telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santuan bagi nakes yang menangani COVID-19," ujar Ipi.

KPK pun meminta inspektorat dan Dinas Kesehatan untuk turut melakukan pengawasan atas penyaluran dana insentif dan santunan nakes. Hal itu untuk memastikan para nakes menerima haknya tanpa ada potongan.

"Insentif dan santunan kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada tenaga kesehatan yang menangani COVID-19," tutup Ipi.

Untuk diketahui, pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian terhadap nakes yang diatur dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020.

Insentif dan santunan merupakan hak bagi nakes sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 pada fasilitas pelayanan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (Pon)

Baca Juga

4.091 Nakes di Jakarta Utara Telah Terima Vaksinasi Dosis Kedua

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Minta Anak Buah Zulhas Perkuat Integritas
Indonesia
KPK Minta Anak Buah Zulhas Perkuat Integritas

Partai politik memiliki peran strategis dalam membentuk budaya antikorupsi

 Setelah Terbang 7 Jam dari Inggris, Jokowi Tiba di Abu Dhabi
Dunia
Setelah Terbang 7 Jam dari Inggris, Jokowi Tiba di Abu Dhabi

Presiden Joko Widodo dalam satu pekan ini melakukan kunjungan kerja ke Italia untuk menghadiri KTT G20, dilanjutkan KTT Perubahan Iklim di Inggris.

Diawasi Kapolri Listyo, 36.292 Polisi di Jabar Divaksinasi COVID-19
Indonesia
Diawasi Kapolri Listyo, 36.292 Polisi di Jabar Divaksinasi COVID-19

Vaksinasi itu diberikan kepada 36.292 jajaran Polda Jawa Barat yang terdiri dari, anggota Polri, PNS, pegawai harian lepas Polri dan awak media.

Mulai 20 Desember, Operasional KRL Jabodetabek Hanya Sampai Jam 10 Malam
Indonesia
Mulai 20 Desember, Operasional KRL Jabodetabek Hanya Sampai Jam 10 Malam

VP Corporate Communication KCI, Anne Purba mengatakan, mulai 20 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021, Commuter Line Jabodetabek akan beroperasi pukul 04:00 hingga 22:00 WIB.

Terbukti Menyuap Nurhadi, Hiendra Soenjoto Divonis 3 Tahun Penjara
Indonesia
Terbukti Menyuap Nurhadi, Hiendra Soenjoto Divonis 3 Tahun Penjara

Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto divonis 3 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Begini Posisi Cadangan Kekayaan Mineral Indonesia dan Investasinya
Indonesia
Begini Posisi Cadangan Kekayaan Mineral Indonesia dan Investasinya

Saat ini Indonesia memiliki 19 unit pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter eksisting, 13 di antaranya adalah smelter nikel.

[Hoaks atau Fakta]: Fatwa Halal Bukan Lagi Milik MUI
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Fatwa Halal Bukan Lagi Milik MUI

Narasi dari akun Facebook Rama Sakettie yang melibatkan nama Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang dilantik pada Rabu (23/12/2020) sebenarnya tidak ada hubungannya dengan konten PT. Surveyor Indonesia.

 Sebelum Jatuh, Pesawat Sriwijaya Air Terbang Mulus dari Pangkal Pinang
Indonesia
Sebelum Jatuh, Pesawat Sriwijaya Air Terbang Mulus dari Pangkal Pinang

Jika keterlambatan keberangkatan Sriwijaya Air SJ182 selama 30 menit, sebelum terbang ke Pontianak, bukan karena kendala mesin.

Pesan Legislator Demokrat di HUT ke-76 TNI
Indonesia
Pesan Legislator Demokrat di HUT ke-76 TNI

Anton berharap, agar di usia ke 76 TNI dapat meningkatan kualitas pemahaman peran, fungsi dan tugas sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat.

Wagub DKI Sebut Kasus Sembuh COVID-19 di Jakarta Lebih dari 90 Persen
Indonesia
Wagub DKI Sebut Kasus Sembuh COVID-19 di Jakarta Lebih dari 90 Persen

Kasus virus COVID-19 di DKI Jakarta mengalami perubahan yang cukup baik dengan tingkat kesembuhan 90 persen lebih.