KPK Terima Laporan Gratifikasi dari Pejabat Negara Hingga Belasan Miliyar Komisi Pemberantasan Korupsi. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan penerimaan gratifikasi dengan nominal total mencapai Rp11,9 Miliar pada periode 1 Januari – 21 April 2020.

Dari total 665 laporan yang masuk, sebanyak 456 laporan atau sekitar 69% disampaikan melalui medium pelaporan aplikasi Gratifikasi Online (GOL).

Jubir KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan, dari 456 laporan tersebut, sebanyak 314 merupakan laporan dari aplikasi GOL yang dikelola oleh Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) instansi dan sebanyak 142 laporan dari aplikasi GOL individu.

Baca Juga

Keppres Pengangkatan Salah Satu Pimpinan KPK Bakal Digugat

"Sisanya sebanyak 97 laporan disampaikan melalui surat elektronik (email), 46 laporan dengan datang langsung, 38 laporan melalui surat/pos, dan 28 laporan lainnya melalui pesan Whatsapp," jelas Ipi dalam keteranganya, Sabtu (25/4).

Sedangkan jenis laporan yang paling banyak diterima adalah berupa uang/setara uang, yaitu 329 laporan. Yang kedua, berjenis barang berjumlah 206 laporan.

Selanjutnya masing-masing berjumlah 36 laporan adalah jenis yang bersumber dari pernikahan (uang, kado barang, karangan bunga), dan makanan/barang mudah busuk.

"Selebihnya jenisnya beragam mulai dari akomodasi, parcel, sponsorship,voucher, dan fasilitas lainnya," jelas Ipi.

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Selama Pandemi COVID-19, KPK telah menutup sementara layanan publik untuk pelaporan penerimaan gratifikasi secara tatap muka. Sebagai gantinya, KPK mendorong agar pelaporan disampaikan secara daring salah satunya melalui aplikasi GOL.

"Aplikasi ini dapat diakses melalui situs https://gol.kpk.go.id atau juga bisa diunduh melalui Play Store dan App Store," terang Ipi.

Dalam kurun waktu pemberlakuan layanan tanpa tatap muka tersebut, yakni sejak 17 Maret 2020, tercatat nominal pelaporan penerimaan gratifikasi pada periode tersebut tidak kurang dari Rp3,5 miliar. Nominal tersebut didapat dari laporan gratifikasi berbentuk uang, barang, makanan, hingga hadiah pernikahan.

"Mayoritas laporan juga diterima melalui aplikasi GOL," jelas Ipi.

Baca Juga:

KPK Respons Pernyataan Tito Soal OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

Pelaporan gratifikasi bagi penyelenggara negara diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara yaitu paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda dari Rp200 juta hingga Rp1 Miliar.

"Ancaman pidana tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima," tutup Ipi. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 BNPB Peringatkan Warga Jabodetabek Waspadai Cuaca Ekstrem dan Potensi Banjir
Indonesia
BNPB Peringatkan Warga Jabodetabek Waspadai Cuaca Ekstrem dan Potensi Banjir

Potensi hujan tersebut diprakirakan terjadi mulai pada Minggu dan diperkirakan berlangsung hingga Senin (24/2) pagi.

Cara Polisi Hindari Gesekan Masa Pro dan Kontra Anies Saat Geruduk Balai Kota
Indonesia
Cara Polisi Hindari Gesekan Masa Pro dan Kontra Anies Saat Geruduk Balai Kota

Massa sendiri yang bakal berorasi jumlahnya tak mencapai ribuan

Bela Negara Tak Melulu Pendidikan Militer, PKS: Pemaksaan Bisa Langgar HAM
Indonesia
Bela Negara Tak Melulu Pendidikan Militer, PKS: Pemaksaan Bisa Langgar HAM

Pendidikan kewarganegaraan ini berbentuk Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN)

KPK Jebloskan Bekas Aspri Imam Nahrawi ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Jebloskan Bekas Aspri Imam Nahrawi ke Lapas Sukamiskin

Di Lapas Sukamiskin, Ulum bakal menjalani enam tahun pidana penjara dikurangi masa tahanan sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

KSAD Andika Perkasa Siap Pimpin Upacara Pemakaman Pramono Edhie
Indonesia
KSAD Andika Perkasa Siap Pimpin Upacara Pemakaman Pramono Edhie

Menurut dia, mendiang Pramono Edhie banyak berkontribusi kepada TNI Angkatan Darat.

Karier Jubir Pemerintah Kasus Corona dr Yurianto, Dokter Militer yang Lupa Rumah
Indonesia
Karier Jubir Pemerintah Kasus Corona dr Yurianto, Dokter Militer yang Lupa Rumah

Yurianto memulai karier militernya sebagai Perwira Utama Kesehatan Daerah Militer V Brawijaya pada 1987

Presiden Jokowi Siapkan Dua Skenario Antisipasi Warga Mudik
Indonesia
Presiden Jokowi Siapkan Dua Skenario Antisipasi Warga Mudik

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini melihat tradisi mudik dilakukan untuk menenangkan masyarakat.

[HOAKS atau FAKTA]: Terungkap, Penyebaran Virus Corona Bisa Terjadi Lewat Vaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Terungkap, Penyebaran Virus Corona Bisa Terjadi Lewat Vaksin

Foto tersebut juga disertakan keterangan yang menuduh media telah memberitakan berita bohong.

Kemendes akan Cek Oknum di Balik Skandal Surat Stafsus Andi Taufan
Indonesia
Kemendes akan Cek Oknum di Balik Skandal Surat Stafsus Andi Taufan

"Saya tanya konsukuensinya, konsukuensinya mereka diminta menanggung biaya pelatihan itu," kata Budi

CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan, 5 Jalan di Jaktim Ini Malah Disiapkan untuk HBKB
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan, 5 Jalan di Jaktim Ini Malah Disiapkan untuk HBKB

Lokasi yang sedang dipersiapkan sebagai kawasan HBKB adalah Jalan Pemuda, Kecamatan Rawamangun yang berada di perbatasan Jakarta Pusat