KPK Terbitkan Surat Perintah Supervisi Kasus Djoko Tjandra-Pinangki Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menerbitkan surat perintah supervisi kasus dugaan korupsi Djoko S Tjandra dan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Saat ini, kasus tersebut ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Penindakan Karyoto untuk menerbitkan surat perintah supervisi tersebut. KPK juga akan mengundang Kejagung dan Polri untuk melakukan gelar perkara dalam waktu dekat.

Baca Juga:

Ketua KPK Firli Bahuri Irit Bicara Usai Diperiksa Dewas

"KPK akan melihat perkembangan penanganan perkara tersebut untuk kemudian mengambil sikap pengambilalihan apabila memenuhi syarat-syarat alasan sebagaimana diatur dalam pasal 10A UU No 19 Tahun 2019," ujar Alex sapaan Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/9).

Alex menjelaskan, pelaksanaan pasal 10A ayat (1) dan (2) tidak perlu menunggu penyusunan Peraturan Presiden lebih lanjut. Untuk itu, lembaga antirasuah mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penanganan perkara tersebut.

"Kita perlu melihat perkara ini secara serius karena diduga melibatkan aparat penegak hukum," kata Alex.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Dalam kesempatan tersebut, Alex juga menampik adanya perbedaan pandangan di antara para pimpinan KPK terkait koordinasi supervisi perkara yang ditangani Kejagung dan Polri.

"Tidak ada pernyataan yang bertentangan dari yang disampaikan oleh para pimpinan KPK terkait supervisi atau pengambilalihan perkara tersangka DST (Djoko Tjandra) dan kawan-kawan," ujarnya.

Baca Juga:

Kerap Hindari Wartawan, Firli Bahuri Dianggap Belum Siap Jadi Ketua KPK

Lebih lanjut, pimpinan KPK berlatar belakang hakim ini menegaskan pernyataan para pimpinan KPK mengacu UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Pada pokoknya pernyataan yang disampaikan mengacu pada pasal 11 UU KPK bahwa KPK berwenang menangani perkara terkait penegak hukum. Sedangkan, terkait pengambilalihan mengacu kepada Pasal 10A," kata Alex. (Pon)

Baca Juga:

ICW Pertanyakan Status Justice Collaborator Eks Penyidik KPK Raden Brotoseno

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kebutuhan 59 Ton per Hari, Gibran Bikin Depo Oksigen di Solo Technopark
Indonesia
Kebutuhan 59 Ton per Hari, Gibran Bikin Depo Oksigen di Solo Technopark

Banyaknya kebutuhan oksigen tersebut membuat Pemkot Solo terpaksa harus membuat depo sendiri untuk mengisi ulang oksigen di Solo Technopark agar tidak menggantungkan daerah lain.

Begini Tarif Integrasi Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Yang Berlaku 17 Januari
Indonesia
Begini Tarif Integrasi Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Yang Berlaku 17 Januari

Penarifan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated dijadwalkan pada Oktober 2020 lalu, tetapi ditunda tiga bulan dan baru akan diberlakukan pada 17 Januari 2021 pukul 00.00 WIB.

TNI AU Kirim 26 Ribu Kilogram Paket Bantuan ke NTT
Indonesia
TNI AU Kirim 26 Ribu Kilogram Paket Bantuan ke NTT

Selain membawa bantuan untuk korban bencana alam di NTT dan NTB, TNI juga memberangkatkan prajuritnya untuk membantu evakuasi dan pertolongan pertama.

Jelang HUT RI, PDIP Umumkan 75 Paslon Pilkada
Indonesia
Jelang HUT RI, PDIP Umumkan 75 Paslon Pilkada

Jumlah pasangan calon yang diumumkan pun mengambil angka simbolik 75, setelah pengumuman sebelumnya mengambil angka simbolik 45.

Indonesia Resesi, Anak Buah Sri Mulyani Klaim Perekonomian Tanah Air Miliki Masa Depan Cerah
Indonesia
Indonesia Resesi, Anak Buah Sri Mulyani Klaim Perekonomian Tanah Air Miliki Masa Depan Cerah

Staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menilai, meski besar terjadi resesi, namun ada kemajuan berati dari perekonomian Indonesia.

Alasan Polisi Tahan Rizieq Shihab Selama 20 Hari
Indonesia
Alasan Polisi Tahan Rizieq Shihab Selama 20 Hari

"Intinya juga dilakukan penahanan agar mempermudah proses penyidikan," ungkapnya.

Wagub DKI: Yang Disampaikan Pak Jokowi Betul
Indonesia
Wagub DKI: Yang Disampaikan Pak Jokowi Betul

Masyarakat baru saja melewati masa libur panjang akhir tahun

Polisi Selidiki Dugaan Keuntungan Penyelundupan 310 Kg Sabu untuk Terorisme
Indonesia
Polisi Selidiki Dugaan Keuntungan Penyelundupan 310 Kg Sabu untuk Terorisme

Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengusut kasus penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu seberat 310 kg dari Iran ke Jakarta.

Masyarakat Merasa Kebal Corona, Jumlah Kasus Tembus 340 Ribu
Indonesia
Masyarakat Merasa Kebal Corona, Jumlah Kasus Tembus 340 Ribu

Jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 340.622 orang per Selasa (13/10).

Kementerian Agama Mulai Susun Khotbah Jumat
Indonesia
Kementerian Agama Mulai Susun Khotbah Jumat

Materi Khotbah Jumat akan disesuaikan dengan perkembangan zaman