KPK Terbitkan Surat Perintah Supervisi Kasus Djoko Tjandra-Pinangki Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menerbitkan surat perintah supervisi kasus dugaan korupsi Djoko S Tjandra dan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Saat ini, kasus tersebut ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Penindakan Karyoto untuk menerbitkan surat perintah supervisi tersebut. KPK juga akan mengundang Kejagung dan Polri untuk melakukan gelar perkara dalam waktu dekat.

Baca Juga:

Ketua KPK Firli Bahuri Irit Bicara Usai Diperiksa Dewas

"KPK akan melihat perkembangan penanganan perkara tersebut untuk kemudian mengambil sikap pengambilalihan apabila memenuhi syarat-syarat alasan sebagaimana diatur dalam pasal 10A UU No 19 Tahun 2019," ujar Alex sapaan Alexander Marwata di gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/9).

Alex menjelaskan, pelaksanaan pasal 10A ayat (1) dan (2) tidak perlu menunggu penyusunan Peraturan Presiden lebih lanjut. Untuk itu, lembaga antirasuah mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penanganan perkara tersebut.

"Kita perlu melihat perkara ini secara serius karena diduga melibatkan aparat penegak hukum," kata Alex.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Dalam kesempatan tersebut, Alex juga menampik adanya perbedaan pandangan di antara para pimpinan KPK terkait koordinasi supervisi perkara yang ditangani Kejagung dan Polri.

"Tidak ada pernyataan yang bertentangan dari yang disampaikan oleh para pimpinan KPK terkait supervisi atau pengambilalihan perkara tersangka DST (Djoko Tjandra) dan kawan-kawan," ujarnya.

Baca Juga:

Kerap Hindari Wartawan, Firli Bahuri Dianggap Belum Siap Jadi Ketua KPK

Lebih lanjut, pimpinan KPK berlatar belakang hakim ini menegaskan pernyataan para pimpinan KPK mengacu UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Pada pokoknya pernyataan yang disampaikan mengacu pada pasal 11 UU KPK bahwa KPK berwenang menangani perkara terkait penegak hukum. Sedangkan, terkait pengambilalihan mengacu kepada Pasal 10A," kata Alex. (Pon)

Baca Juga:

ICW Pertanyakan Status Justice Collaborator Eks Penyidik KPK Raden Brotoseno

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahasiswa ITS Bangun V-Eco Sebagai Solusi Pariwisata Era Pandemi
Indonesia
Mahasiswa ITS Bangun V-Eco Sebagai Solusi Pariwisata Era Pandemi

V-Eco sendiri, menurut Ulil, dirancang dalam bentuk website yang memiliki video virtual dengan fokusan.

Polisi Telusuri Duit Djoko Tjandra ke Pegawai Imigrasi
Indonesia
Polisi Telusuri Duit Djoko Tjandra ke Pegawai Imigrasi

Penyidik telah menjadwalkan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham.

PP Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus Wajib Pakai Prinsip Nirlaba
Indonesia
PP Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus Wajib Pakai Prinsip Nirlaba

Pasal 65 UU Cipta Kerja mengatur tentang pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha.

2 Kota ini Jadi Tingkat Penularan Corona Tertinggi, Ketua MPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
2 Kota ini Jadi Tingkat Penularan Corona Tertinggi, Ketua MPR 'Semprot' Pemerintah

Bamsoet juga meminta pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mempertegas penerapan PSBB

PPKM Diperpanjang, DPRD DKI Minta Pemerintah Tingkatkan 17 Aspek Ini
Indonesia
PPKM Diperpanjang, DPRD DKI Minta Pemerintah Tingkatkan 17 Aspek Ini

ada sedikitnya 17 aspek yang perlu ditingkatkan pada PPKM Jawa-Bali yang rencananya akan bergulir lagi mulai besok.

Buronan Kelas Kakap FBI Bersembunyi dengan Mudah, Sistem Keamanan di Indonesia Dinilai Lengah
Indonesia
Buronan Kelas Kakap FBI Bersembunyi dengan Mudah, Sistem Keamanan di Indonesia Dinilai Lengah

Russ Medlin juga menjadi pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur di Indonesia.

Sandiaga Uno Sebut Djoko Santoso Sosok Jenderal Ahli Strategi
Indonesia
Sandiaga Uno Sebut Djoko Santoso Sosok Jenderal Ahli Strategi

Terutama saat Pilkada DKI 2017 lalu saat ia berpasangan dengan Anies Baswedan.

179.213 Warga DKI Jalani Rapid Tes, Reaktif COVID-18 6.623 Orang
Indonesia
179.213 Warga DKI Jalani Rapid Tes, Reaktif COVID-18 6.623 Orang

Untuk reaktif rapid test, lanjut Ani, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR

3,9 Juta Rakyat Indonesia Telah Divaksinasi COVID-19
Indonesia
3,9 Juta Rakyat Indonesia Telah Divaksinasi COVID-19

Sebanyak 3.985.596 rakyat Indonesia telah mendapatkan vaksinasi tahap pertama hingga Sabtu (13/3) atau mengalami penambahan sebanyak 216.422 penduduk dari hari sebelumnya.

KPK Setorkan Cicilan Uang Pengganti Eni Maulani Saragih ke Kas Negara
Indonesia
KPK Setorkan Cicilan Uang Pengganti Eni Maulani Saragih ke Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang sejumlah Rp925.176.000 ke kas negara.