KPK Terbitkan Surat Edaran Penggunaan DTKS untuk Salurkan Bansos Komisi Pemberantasan Korupsi. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2020, tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemik COVID-19.

”DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial merupakan basis data yang selama ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat secara nasional. DTKS senantiasa mengalami perbaikan," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Rabu (22/4).

Alasan pertama, Firli menjelaskan, melalui pelaksanaan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), DTKS telah dipadankan dengan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Baca Juga

Keppres Pengangkatan Salah Satu Pimpinan KPK Bakal Digugat

“Sehingga penerima bantuan pada DTKS diyakini keberadaannya berdasarkan NIK,” jelas Firli.

Ditambahkannya, alasan lain penggunaan DTKS adalah, perbaikan terkait ketepatan status penerima bantuan dilakukan secara berkala dengan bantuan pendataan oleh pemerintah daerah dan prosedur verifikasi validasi (verivali), sehingga diyakini penerima telah tepat sasaran.

KPK menyadari di tengah upaya peningkatan pemberian bantuan sosial baik yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, keterandalan data sebagai dasar pemberian bantuan sangat penting.

Karenanya, KPK mengkoordinasikan pendataan oleh kementerian/lembaga dan pemda agar jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial baik bantuan yang berbentuk tunai, barang maupun bentuk lainnya bisa tepat sasaran.

Terutama mengingat besarnya alokasi dana yang disiapkan pemerintah. Dari tambahan belanja pemerintah pusat pada APBN 2020 sebesar Rp405,1 Triliun, sebesar Rp110 Triliun atau 27% akan dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, termasuk di dalamnya dialokasikan untuk bansos kepada masyarakat yang terdampak COVID-19.

Ilustrasi-Virus corona (Antaranews)
Ilustrasi-Virus corona (Antaranews)

Demikian juga dari hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pemda per 16 April 2020, total anggaran yang direalokasikan yaitu sebesar Rp56,57 Triliun atau sebesar 5,13% dari total APBD 2020 yaitu Rp1.102 Triliun. Dari Rp56,57 Triliun tersebut sebesar Rp17,5 Triliun atau sekitar 31% dialokasikan untuk belanja hibah/bansos dalam upaya mengatasi dampak pandemik COVID-19 di daerah.

Melalui SE yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik di tingkat nasional maupun daerah, dan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah tersebut, KPK merekomendasikan 5 (lima) hal agar pendataan dan penyaluran bansos tepat sasaran.

Pertama, kementerian/lembaga dan pemda dapat melakukan pendataan di lapangan, namun tetap merujuk kepada DTKS. Jika ditemukan ketidaksesuaian, bantuan tetap dapat diberikan dan data penerima bantuan baru tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai peraturan yang berlaku.

Kedua, demikian sebaliknya, jika penerima bantuan terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka harus dilaporkan ke Dinsos/Pusdatin untuk perbaikan DTKS.

Ketiga, untuk memastikan data valid maka data penerima bansos dari program-program lainnya atau data hasil pengumpulan di lapangan agar dipadankan data NIKnya dengan data Dinas Dukcapil setempat.

Baca Juga:

KPK Respons Pernyataan Tito Soal OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

Keempat, kementerian/lembaga dan pemda menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

“Dan kelima, KPK mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi. Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemda perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah dan dapat ditindaklanjuti segera,” kata Firli.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK bertugas antara lain melakukan tindakan-tindakan pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MUI Puji Penudaan Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila
Indonesia
MUI Puji Penudaan Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila

MUI mengapresiasi pengembalian RUU tersebut kepada DPR sebagai pengusul agar melakukan banyak dialog dan menyerap aspirasi terlebih dahulu.

Panglima TNI Minta Anak Buahnya Tidak Berpolitik Praktis di Pilkada 2020
Indonesia
Panglima TNI Minta Anak Buahnya Tidak Berpolitik Praktis di Pilkada 2020

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Idham Azis memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri tahun 2020.

Fintech Ilegal Incar Warga Alami Krisis Keuangan Karena COVID-19
Indonesia
Fintech Ilegal Incar Warga Alami Krisis Keuangan Karena COVID-19

Pinjaman dari fintech lending ilegal ini, selalu mengenakan bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek serta meminta semua akses data kontak di telepon genggam, yang digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.

Korban Terorisme Dipastikan Dapat Santunan Kematian Secara Materiil dan Imateriil
Indonesia
Korban Terorisme Dipastikan Dapat Santunan Kematian Secara Materiil dan Imateriil

Dalam PP Nomor 35 Tahun 2020 juga disebutkan bahwa negara menutupi setiap kerugian yang nyata diderita setiap korban

MPR: Rencana Darurat Sipil ala Jokowi Picu Masalah Baru
Indonesia
MPR: Rencana Darurat Sipil ala Jokowi Picu Masalah Baru

Karena pemerintah dengan segala sumber dayanya bisa mengekang kebebasan dan hak warga yang berada dalam daerah darurat.

KPK Sita Uang Tunai Terkait Kasus Bupati Kutai Timur
Indonesia
KPK Sita Uang Tunai Terkait Kasus Bupati Kutai Timur

"Jumlah uang masih akan dihitung dan dikonfirmasi lebih dahulu kepada para saksi-saksi," katanya.

Gunung Merapi Keluarkan Guguran, Warga Boyolali Panik
Indonesia
Gunung Merapi Keluarkan Guguran, Warga Boyolali Panik

Sejumlah warga lereng Gunung Merapi dikejutkan dengan suara gemuruh longsoran dari puncak Gunung Merapi, Minggu (8/11).

Pemerintah Bakal Identifikasi Pengunjung Klub Dansa Tempat Warga Teridentifikasi Virus Corona
Indonesia
Pemerintah Bakal Identifikasi Pengunjung Klub Dansa Tempat Warga Teridentifikasi Virus Corona

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pihaknya akan melakukan penelusuran (tracking) terhadap orang-orang yang berhubungan dengan seroang warga Depok yang terjangkit virus corona.

Jaksa Kembalikan Berkas Perkara John Kei ke Polda Metro
Indonesia
Jaksa Kembalikan Berkas Perkara John Kei ke Polda Metro

Penyidik kini masih menunggu hasil penelitian tim dari Kejati DKI

Polisi Pastikan Perayaan Idul Fitri di Jakarta Kondusif
Indonesia