KPK Terapkan WFO 25 Persen Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat. Langkah ini diambil menyikapi tren peningkatan kasus positif COVID-19 yang terus meningkat di wilayah ibu kota.

Sektor perkantoran yang ada di Jakarta, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu yang terdampak aturan ini. KPK menerapkan sistem 25 persen pegawai bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

Baca Juga

PPKM Berlaku Mulai Hari Ini, Commuter Line Beroperasi Hingga Jam 10 Malam

"Terhitung tanggal 11 Januari 2021, diberlakukan ketentuan kehadiran fisik menggunakan proporsi 25% BDK (bekerja dari kantor) dan 75% BDR (bekerja dari rumah)," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (10/1).

Ali mengatakan, jam bekerja pegawai KPK yang bekerja di kantor adalah 8 jam. Dengan ketentuan Senin sampai Kamis, pukul 08.00 sampai 17.00 WIB. Sedangkan Jumat, pukul 08.00 sampai 17.30 WIB.

"Jam kerja untuk pegawai yang bekerja di kantor adalah 8 jam," ujar Ali.

Ali fikri
Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri. Foto: ANTARA

Ali memastikan setiap pegawai lembaga antirasuah yang mendapatkan jadwal untuk bekerja dari kantor wajib mematuhi protokol kesehatan.

"Dengan memakai masker, melakukan physical distancing dalam pengaturan duduk pada saat di ruang kerja, ruang rapat maupun di dalam lift, rutin mencuci tangan serta tindakan protokol kesehatan lainnya guna mencegah penyebaran COVID-19," tutup Ali. (Pon)

Baca Juga

KPK Yakin Buronan Harun Masiku Masih Hidup

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Klaim 1,3 Juta Dosis Vaksin Sudah Disuntik ke Warga
Indonesia
[Hoaks atau Fakta] Seorang BuzzerRp Tertangkap Kamera
Indonesia
[Hoaks atau Fakta] Seorang BuzzerRp Tertangkap Kamera

foto tersebut salah satunya dimuat dalam artikel berjudul “A viral photo in China shows how to manipulate App Store rankings the hard way”. Artikel itu dimuat di techinasia.com pada 5 Februari 2015.

Bantah Pernyataan Kubu Moeldoko, Kemenkumham Akui Belum Terima Dokumen Hasil KLB Demokrat
Indonesia
Bantah Pernyataan Kubu Moeldoko, Kemenkumham Akui Belum Terima Dokumen Hasil KLB Demokrat

Kementerian Hukum dan HAM mengakui belum menerima dokumen hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

KPK Periksa Keluarga Buron Harun Masiku
Indonesia
KPK Periksa Keluarga Buron Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang pengacara Daniel Topan Masiku, Selasa (19/1).

Indonesia di Ambang Resesi, PKS Desak Pemerintah All Out Bangkitkan UMKM
Indonesia
Indonesia di Ambang Resesi, PKS Desak Pemerintah All Out Bangkitkan UMKM

jika pada Kuartal III nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali minus, maka mimpi buruk itu menjadi kenyataan.

Jasa Marga Prediksi Puncak Arus Mudik Libur Maulid Lusa
Indonesia
Jasa Marga Prediksi Puncak Arus Mudik Libur Maulid Lusa

Jasa Marga juga telah melakukan penghentian sementara pekerjaan konstruksi pada periode libur Maulid Nabi

Kebutuhan 59 Ton per Hari, Gibran Bikin Depo Oksigen di Solo Technopark
Indonesia
Kebutuhan 59 Ton per Hari, Gibran Bikin Depo Oksigen di Solo Technopark

Banyaknya kebutuhan oksigen tersebut membuat Pemkot Solo terpaksa harus membuat depo sendiri untuk mengisi ulang oksigen di Solo Technopark agar tidak menggantungkan daerah lain.

Dorong Tuna Netra Melukis, Unair Modifikasi Cat Dengan Beri Aroma Buah-buahan
Indonesia
Dorong Tuna Netra Melukis, Unair Modifikasi Cat Dengan Beri Aroma Buah-buahan

"Misalnya, warna jingga atau oranye diberi aroma jeruk, sehingga mereka masih bisa menggunakan indra penciumannya untuk mendeteksi warna,"ujar Septa Ika Pratiwi.

71 Ribu Lebih Pasien Sembuh dari COVID-19 di RSD Wisma Atlet
Indonesia
71 Ribu Lebih Pasien Sembuh dari COVID-19 di RSD Wisma Atlet

Seluruh pasien rawat inap ditempatkan di tower empat, lima, enam dan tujuh

Yasonna: Pembahasan RUU Cipta Kerja Terbuka meski Relatif Cepat
Indonesia
Yasonna: Pembahasan RUU Cipta Kerja Terbuka meski Relatif Cepat

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berlangsung secara terbuka.