KPK Terapkan Kunjungan Daring, Edhy Prabowo Mengeluh Mantan Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: KKP).

MerahPutih.com - Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengeluhkan mekanisme kunjungan tahanan secara daring yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama pandemi COVID-19.

Edhy saat ini tengah menjalani penahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur. Politikus Gerindra itu meminta agar kunjungan keluarga secara tatap muka diizinkan.

"Kalau boleh untuk menguatkan ya boleh dijenguk langsung dengan aturan Covid-19. Kan boleh pakai masker, swab," kata Edhy di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1).

Baca Juga:

Edhy Prabowo dan Nasib Hubungan Prabowo-Jokowi

Bahkan, Edhy meminta kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mengizinkan kunjungan keluarga di rumah tahanan (rutan). Sebab, selama dua bulan terakhir dirinya belum bertemu dengan keluarga.

"Dalam kesempatan ini kalau bisa mohon kepada pihak yang berwenang kepada Menkumham diberikan kesempatan perizinan kunjungan keluarga. Walaupun COVID saya tahu, kan COVID ada mekanisme," ujarnya.

Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: KKP)
Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: KKP)

Edhy mengaku membutuhkan dukungan moral dari keluarga untuk menjalani proses hukum. Ia juga berharap dapat bertemu dengan pengacara secara langsung untuk melakukan koordinasi.

"Sudah dua bulan bagi saya tidak mudah, saya butuh dukungan moral keluarga. Kalau bisa ya itu dijenguk langsung. Saya minta tolong walaupun terbatas gak banyak-banyak, satu dua orang termasuk ketemu lawyer saya, karena saya butuh kordinasi," katanya.

Baca Juga:

KPK Ungkap Kronologi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo

Menurut Edhy dirinya sudah menyampaikan permintaannya tersebut kepada penyidik. "Sudah saya sampaikan, tapi belum surat. Saya sudah sampaikan lewat lawyer," imbuhnya.

KPK belakangan ini membelakukan kunjungan tahanan secara daring dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan lembaga antirasuah. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pilkada Digelar Berbarengan Pilpres 2024, Sejumlah Masalah Bakal Terjadi
Indonesia
Pilkada Digelar Berbarengan Pilpres 2024, Sejumlah Masalah Bakal Terjadi

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini tidak sependapat bahwa pilkada dan pilpres digelar secara berbarengan di tahun 2024 mendatang.

Apindo Minta PSBB Dihentikan, Begini Jawaban Anies
Indonesia
Apindo Minta PSBB Dihentikan, Begini Jawaban Anies

Orientasi kita adalah membuat masalah COVID-19 ini makin hari makin turun

Kapolsek dan 11 Anggotanya Diciduk Karena Diduga Pakai Narkoba
Indonesia
Kapolsek dan 11 Anggotanya Diciduk Karena Diduga Pakai Narkoba

Erdi A. Chaniago menegaskan, siapa pun anggota yang terbukti melakukan tindak penyalahgunaan narkoba bakal ditindak tegas.

Partai Politik Diminta Segera Bersikap Soal RUU HIP
Indonesia
Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas
Indonesia
Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas

Kritik itu disampaikan ICW menyusul putusan Dewan Pengawas KPK yang memvonis Ketua KPK Firli Bahuri, terbukti melanggar etik.

KPK Jebloskan Imam Nahrawi ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Jebloskan Imam Nahrawi ke Lapas Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung.

Anies Diminta Siapkan Petugas Kesehatan saat Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Anies Diminta Siapkan Petugas Kesehatan saat Sekolah Tatap Muka

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membuka kembali belajar mengajar tatap muka di sekolah dengan tahap uji coba pada Rabu (7/4) besok.

Konflik Memanas, 35 Warga Palestina Meninggal
Dunia
Konflik Memanas, 35 Warga Palestina Meninggal

Gedung Putih menyerukan pada Israel atas perlakuan terhadap warga Palestina, dengan mengatakan Yerusalem "harus menjadi tempat hidup berdampingan.

Hari Kebebasan Pers, Kekerasan dan Ancaman terhadap Jurnalis Masih Terjadi
Indonesia
Hari Kebebasan Pers, Kekerasan dan Ancaman terhadap Jurnalis Masih Terjadi

Pada periode Mei 2020 - Mei 2021, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat ada 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia, tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Baru 2022 Ekonomi Indonesia Kembali Pulih
Indonesia
Baru 2022 Ekonomi Indonesia Kembali Pulih

Terdapat beberapa risiko terhadap perkiraan ini di antaranya terganggunya pemulihan global oleh ancaman dari mutasi COVID-19.