KPK Terapkan Kunjungan Daring, Edhy Prabowo Mengeluh Mantan Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: KKP).

MerahPutih.com - Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengeluhkan mekanisme kunjungan tahanan secara daring yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama pandemi COVID-19.

Edhy saat ini tengah menjalani penahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur. Politikus Gerindra itu meminta agar kunjungan keluarga secara tatap muka diizinkan.

"Kalau boleh untuk menguatkan ya boleh dijenguk langsung dengan aturan Covid-19. Kan boleh pakai masker, swab," kata Edhy di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1).

Baca Juga:

Edhy Prabowo dan Nasib Hubungan Prabowo-Jokowi

Bahkan, Edhy meminta kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mengizinkan kunjungan keluarga di rumah tahanan (rutan). Sebab, selama dua bulan terakhir dirinya belum bertemu dengan keluarga.

"Dalam kesempatan ini kalau bisa mohon kepada pihak yang berwenang kepada Menkumham diberikan kesempatan perizinan kunjungan keluarga. Walaupun COVID saya tahu, kan COVID ada mekanisme," ujarnya.

Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: KKP)
Menteri KP Edhy Prabowo. (Foto: KKP)

Edhy mengaku membutuhkan dukungan moral dari keluarga untuk menjalani proses hukum. Ia juga berharap dapat bertemu dengan pengacara secara langsung untuk melakukan koordinasi.

"Sudah dua bulan bagi saya tidak mudah, saya butuh dukungan moral keluarga. Kalau bisa ya itu dijenguk langsung. Saya minta tolong walaupun terbatas gak banyak-banyak, satu dua orang termasuk ketemu lawyer saya, karena saya butuh kordinasi," katanya.

Baca Juga:

KPK Ungkap Kronologi Penangkapan Menteri Edhy Prabowo

Menurut Edhy dirinya sudah menyampaikan permintaannya tersebut kepada penyidik. "Sudah saya sampaikan, tapi belum surat. Saya sudah sampaikan lewat lawyer," imbuhnya.

KPK belakangan ini membelakukan kunjungan tahanan secara daring dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan lembaga antirasuah. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gelar Vaksinasi COVID-19, Unpad Tidak Layani Masyarakat Umum
Indonesia
Gelar Vaksinasi COVID-19, Unpad Tidak Layani Masyarakat Umum

setelah vaksinasi bagi anggota keluarga dosen dan tenaga kependidikan selesai, Unpad juga berencana untuk menggelar vaksinasi massal bagi masyarakat di sekitar Jatinangor dalam waktu dekat.

Semua SKPD Pemprov DKI Keberatan Reuni 212, 'Bolanya' di Tangan Anies
Indonesia
Jokowi Teken Keppres Amnesti Terpidana ITE Saiful Mahdi
Indonesia
Jokowi Teken Keppres Amnesti Terpidana ITE Saiful Mahdi

Saiful Mahdi dibui karena mengkritik proses penerimaan CPNS Fakultas Teknik dan Teknologi, Unsyiah Kuala, Banda Aceh.

Perayaan Ultah Jakarta Digelar Virtual
Indonesia
Perayaan Ultah Jakarta Digelar Virtual

Acara HUT Jakarta diramaikan dengan "Jakpreneur Fest 2021" yang berlangsung dari 5-27 Juni 2021.

Pemecatan Sepihak Jadi Ancaman Pada Guru Honorer
Indonesia
Pemecatan Sepihak Jadi Ancaman Pada Guru Honorer

Kepala sekolah yang bersikap otoriter dalam kepemimpinannya agar ditindak tegas oleh Dinas Pendidikan sesuai aturan yang berlaku, jika perlu diberhentikan saja sebagai efek jera.

Rekaman CCTV di Sekitar Petamburan Dibawa dan Disatukan, Polisi: Kumpulkan Alat Bukti
Indonesia
Bentrok Aparat Vs Warga di Purworejo, Polda Jateng Amankan 11 Provokator
Indonesia
Bentrok Aparat Vs Warga di Purworejo, Polda Jateng Amankan 11 Provokator

Polda Jawa Tengah mengamankan 11 orang provokator dalam insiden bentrok antara aparat kepolisian dengan warga warga Desa Wadas, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (23/4).

Anies Uji Coba Mobil Vaksin Keliling, Target 1.000 Orang Per Kelurahan
Indonesia
Anies Uji Coba Mobil Vaksin Keliling, Target 1.000 Orang Per Kelurahan

Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan uji coba mobil vaksin COVID-19 di ibu kota.

PN Jakarta Pusat Batalkan Rapat Sidang Pailit CNQC Mitra JO
Indonesia
PN Jakarta Pusat Batalkan Rapat Sidang Pailit CNQC Mitra JO

Rapat dalam persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) CNQC Mitra Joint Operation yang sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/1), terpaksa dibatalkan.

Pencopotan Baliho Rizieq Shihab oleh TNI Jadi Tamparan Keras Bagi Pemprov DKI
Indonesia
Pencopotan Baliho Rizieq Shihab oleh TNI Jadi Tamparan Keras Bagi Pemprov DKI

Pencopotan baliho Rizieq Shihab oleh TNI jadi tamparan keras bagi Pemprov DKI.