KPK Temukan Masih Banyak PSU yang Belum Diambilalih Pemkot Jaktim Logo KPK. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan masih banyak prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) di Jakarta Timur (Jaktim) yang belum diambil alih oleh Pemerintah Kota Jaktim.

Pemkot Jaktim diminta segera menertibkan PSU atau fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang ada di wilayahnya.

"KPK menemukan masih relatif banyak PSU yang belum diambil alih oleh Pemkot Jaktim," ujar Penanggung Jawab Wilayah DKI Jakarta pada Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK Hendra Teja dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11).

Baca Juga:

KPK: Korupsi PT Dirgantara Indonesia Rugikan Negara Rp315 Miliar

Sebelumnya, dalam rangka memantau kemajuan upaya penertiban PSU di wilayah Jaktim, KPK yang diwakili Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah III berdiskusi dengan wali kota dan jajaran birokrat Pemkot Jaktim di Gedung Wali Kota Jaktim, Kamis (5/11).

Berdasarkan data yang disampaikan Pemkot Jaktim kepada KPK, tercatat ada 256 pengembang di area Jaktim.

Hingga Oktober 2020, sudah ada 49 pengembang yang menyerahkan fasum dan fasos dengan luas 1,8 juta meter persegi senilai Rp5,4 triliun.

Pada tahun 2020, Pemkot Jaktim menargetkan lima tambahan pengembang yang akan menyerahkan asetnya.

Namun, target lima pengembang pada tahun 2020 relatif kecil sehingga target penertiban PSU harus ditambah agar waktu pencapaian pemenuhan kewajiban penyerahan fasos dan fasum oleh pengembang bisa dipercepat.

"Kami terbuka dan mendukung apabila Wali Kota Jakarta Timur meminta kami untuk hadir dalam pertemuan antara Pemkot Jakarta Timur dengan para pengembang. Untuk sekarang, prioritaskan mengundang pengembang-pengembang yang relatif besar, mungkin 25 developer terbesar," kata Hendra.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Menanggapi saran KPK, Wali Kota Jaktim Muhammad Anwar mengatakan bahwa pihaknya belakangan ini telah melakukan sejumlah langkah-langkah penertiban PSU, yakni identifikasi dan verifikasi masalah, sosialisasi kepada pengembang, rapat koordinasi dan asistensi, mengirimkan surat penagihan ke pengembang, peninjauan lapangan, dan melaksanakan berita acara serah terima (BAST).

Berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi masalah, lanjut dia, Pemkot Jaktim menemukan beberapa perkara, di antaranya ditemukan 17 surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) ganda, dua SIPPT tidak berada dalam wilayah administrasi Jaktim, dua SIPPT dicabut melalui surat keputusan (SK) gubernur, dan 42 SIPPT berganti kepemilikan.

Selain itu, terdapat 12 SIPPT yang belum ditemukan lokasinya, 13 SIPPT yang lahannya masih kosong, 10 SIPPT masih harus melaksanakan kewajiban penyediaan, dan 156 SIPPT sedang dalam pelaksanaan BAST.

Sementara itu, Inspektur Wilayah Jaktim Supendi meminta KPK juga ikut mendampingi dalam upaya-upaya Pemkot Jaktim menertibkan PSU.

Baca Juga:

KPK Tahan 3 Tersangka Baru kasus Korupsi PT DI

Ia mengatakan bahwa pihaknya hanya dapat mengimbau atau sosialisasi kepada pengembang. Namun, dalam kenyataannya, usaha tersebut kurang kuat. Atas hal tersebut, Anwar menuturkan bahwa Pemkot Jaktim akan menyerahkan nama-nama pengembang yang belum memenuhi kewajibannya kepada KPK.

"Kami akan segera mengirimkan surat mengundang para pengembang hadir dalam pertemuan dengan kami, yang juga mengundang pihak KPK," ujar Anwar. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nilai Aset Sitaan Kasus Korupsi dan Pencucian Uang PT Asabri Capai Rp 14 Triliun
Indonesia
Nilai Aset Sitaan Kasus Korupsi dan Pencucian Uang PT Asabri Capai Rp 14 Triliun

Untuk Benny Tjockro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo, penyidik menyematkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, jaksa penyidik tengah menyidik kemungkinan adanya tersangka lain dari sisi koporasi.

Sarana Jaya Akui Lahan Misterius 70 Hektare untuk Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
Sarana Jaya Akui Lahan Misterius 70 Hektare untuk Rumah DP 0 Rupiah

Teka-teki lahan misterius seluas 70 hektare (ha) yang dibeli BUMD Pembangunan Sarana Jaya terjawab sudah.

Kemensos Laporkan Pencatutan Nama Pejabatnya ke Polda Metro Jaya
Indonesia
Kemensos Laporkan Pencatutan Nama Pejabatnya ke Polda Metro Jaya

Kepala Biro Umum Kementerian Sosial (Kemensos) Wiwiek Widiyanti melaporkan seorang oknum berinisial M atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya.

BKN Buka Layanan Pengaduan CPNS yang Merasa Dirugikan
Indonesia
BKN Buka Layanan Pengaduan CPNS yang Merasa Dirugikan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka layanan pengaduan bernama 'Masa Sanggah' bagi peserta Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) yang merasa keberatan dalam seleksi CPNS tersebut.

Pakai Tabung Oksigen, Rizieq Shihab Jatuh Sakit di Penjara
Indonesia
Pakai Tabung Oksigen, Rizieq Shihab Jatuh Sakit di Penjara

Tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan Rizieq Shihab jatuh sakit di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

Angka Kesembuhan dari COVID-19 Capai 2 Ribu Orang Sehari
Indonesia
Angka Kesembuhan dari COVID-19 Capai 2 Ribu Orang Sehari

Sementara jumlah yang meninggal kembali bertambah 9 orang. Sehingga total meninggal menjadi 143.876 orang.

Menperin Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen di 2021
Indonesia
Menperin Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen di 2021

Pemulihan ekonomi sudah dapat dilihat misalnya dari aktivitas manufaktur negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

Antisipasi Serangan Teror saat Ramadan, Polisi Lakukan Preventif Strike di Jakarta
Indonesia
Soal Ujian 'Anies Diejek Mega' Dinilai Bermuatan Politis
Indonesia
Soal Ujian 'Anies Diejek Mega' Dinilai Bermuatan Politis

Karyono menilai soal ujian itu mengandung tendensi politik. Dia memprediksi itu akan berpengaruh kepada elektoral kedua tokoh itu pada 2024 nanti.

Pesawat Jayawijaya Dirgantara Tergelincir di Bandara Sentani
Indonesia
Pesawat Jayawijaya Dirgantara Tergelincir di Bandara Sentani

Pesawat kargo Jayawijaya Dirgantara, Jumat (22/10), sekitar pukul 09.30 WIT, tergelincir saat mendarat di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura.