KPK Temukan Bukti Kasus Suap Eks Wali Kota Yogyakarta Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sebuah Plaza yang berlokasi di Jakarta Timur pada beberapa waktu lalu.

Penggeledahan tersebut terkait perkara suap pembangunan apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta yang menjerat VP Real Estate, Oon Nusihono dan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS).

Baca Juga:

KPK Cecar Bendahara DPC Demokrat soal Aliran Uang untuk Bupati PPU

"Tim penyidik selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah Jakarta Timur yaitu Plaza SMRA," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (8/8).

Ali menerangkan, tim penyidik menemukan alat bukti diduga terkait suap perizinan apartemen. Alat bukti yang ditemukan berupa dokumen.

"Di lokasi tersebut selanjutnya ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen hingga alat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara," ujarnya.

Ali mengatakan alat bukti itu akan segera dianalisis dan disita. Hal ini untuk melengkapi berkas perkara kasus tersebut.

Lembaga antirasuah mengaku tak segan untuk menetapkan perusahaan pengembang sebagai tersangka korporasi. Hal ini, apabila lembaga antirasuah menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menjerat perusahaan yang bergerak di bidang properti itu.

"Bila kemudian memang ditemukan adanya cukup bukti keterlibatan pihak lain, siapapun itu termasuk Korporasi maka akan kami tindak lanjuti," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

KPK Cecar Wabup Mamberamo Tengah soal Pengondisian Pemenang Proyek

Ali mengatakan, penyidik akan menelisik dugaan adanya kesepakatan dewan direksi pengembang dalam menyiapkan duit, guna memperlancar pengusulan penerbitan izin pembangunan Apartemen Royal Kedhaton, ke Pemkot Yogyakarta.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan petinggi perusahaan pengembang, Oon Nusihono (ON) sebagai tersangka kasus suap izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta.

Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama Eks Walkot Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS), Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nurwidhihartana (NWH), dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti Triyanto Budi Yuwono (TBY).

Oon Nusihono selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan tersangka Haryadi, Triyanto, dan Nurwidiahartana sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca Juga:

KPK Yakin Ekstradisi Surya Darmadi dari Singapura Lebih Mudah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembahasan RUU TPKS Belum Jelas, Pemerintah Hanya Bisa Nunggu
Indonesia
Pembahasan RUU TPKS Belum Jelas, Pemerintah Hanya Bisa Nunggu

sejauh ini belum ada panggilan rapat membahas soal RUU TPKS tersebut. Namun, pihaknya menghormati kesibukan anggota dewan, mengingat rancangan itu atas inisiatif DPR RI.

Candi Prambanan dan Borobudur Resmi Jadi Tempat Ibadah Sedunia
Indonesia
Candi Prambanan dan Borobudur Resmi Jadi Tempat Ibadah Sedunia

Candi Prambanan dan candi Borobudur di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah resmi dimanfaatkan sebagai tempat ibadah massal bagi umat Hindu dan Buddha Indonesia dan dunia.

Klaim Jadi Wamenaker, Sekjen PBB Afriansyah Noor Tiba di Istana
Indonesia
Klaim Jadi Wamenaker, Sekjen PBB Afriansyah Noor Tiba di Istana

"Wamenaker (wakil menteri ketenagakerjaan)." katanya

[HOAKS atau FAKTA]: Kapolresta Tangerang Minta Uang Lewat Pesan Singkat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kapolresta Tangerang Minta Uang Lewat Pesan Singkat

Pelaku masih dalam tahap pelacakan dan belum diketahui identitas lebih jelasnya.

Bencana Hidrometeorologi Dominasi Kejadian di Jawa Barat
Indonesia
Bencana Hidrometeorologi Dominasi Kejadian di Jawa Barat

Sebagai provinsi yang paling banyak sungainya dan berada di iklim tropis, kata Ridwan Kamil, maka mayoritas kebencanaan di Jabar berhubungan dengan air.

[HOAKS atau FAKTA] Rusia Keluar dari PBB
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Rusia Keluar dari PBB

"Rusia sudah umumkan keluar hengkang dari dri perserikatan bangsa bangsa (PBB).”

Wejangan Jokowi Angkat Rasa Nasionalisme Atlet SEA Games Tampil Maksimal
Indonesia
Wejangan Jokowi Angkat Rasa Nasionalisme Atlet SEA Games Tampil Maksimal

Doa dari seluruh masyarakat agar kontingen Indonesia dapat meraih prestasi terbaik di SEA Games Vietnam.

Anak dan Mantu Jokowi Sambangi Ganjar, Klaimnya Hanya Makan Siang
Indonesia
Anak dan Mantu Jokowi Sambangi Ganjar, Klaimnya Hanya Makan Siang

Putra sulung dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution mendadak mengunjungi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di kantornya, Semarang, Senin (28/3).

RUU KIA  Atur Cuti Melahirkan selama 6 Bulan Segera Disahkan
Indonesia
RUU KIA Atur Cuti Melahirkan selama 6 Bulan Segera Disahkan

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan RUU yang salah satu pembahasannya mengenai cuti melahirkan selama 6 bulan itu akan disahkan.

 Siasat DPR - Pemerintah Revisi UU Cipta Kerja, Ubah Dahulu Tata Cara Bikin UU
Indonesia
Siasat DPR - Pemerintah Revisi UU Cipta Kerja, Ubah Dahulu Tata Cara Bikin UU

Baleg fokus menyelesaikan revisi UU PPP dan UU Ciptaker di tahun 2022 karena MK hanya memberikan waktu dua tahun bagi pembuat UU untuk memperbaiki UU Ciptaker.