KPK Temukan Bukti Baru Dugaan Korupsi Tanah di Pulogebang Pengamanan gedung DPRD DKI setelah penggeledahan oleh KPK, Rabu (18/1/2023). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung menggeledah sejumlah ruangan di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/1).

Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.

Beberapa ruangan yang digeledah tim penyidik yakni ruang kerja Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan anggota DPRD M Taufik.

Baca Juga:

PSI DKI Bantah Fraksinya di Geledah KPK

"Setidaknya ada enam ruangan yang dilakukan penggeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf Komisi C DPRD DKI Jakarta," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/1).

Dari beberapa ruangan tersebut, tim penyidik menemukan beberapa dokumen dan bukti elektronik yang berkaitan dengan persetujuan penyertaan modal pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur.

"Di antaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda Sarana Jaya di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulogebang Jakarta," ujarnya.

Baca Juga:

KPK Periksa Istri dan Anak Lukas Enembe

Diketahui, dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur ini telah menjerat sejumlah pihak sebagai tersangka. Namun, KPK belum bisa menjelaskan secara rinci kepada publik.

Pasalnya, hingga kini pengumpulan alat bukti masih berlangsung melalui pemeriksaan saksi-saksi, yang terdiri dari anggota DPRD DKI Jakarta, pegawai BPN, pegawai BUMD, swasta dan notaris. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tidak Akan Fasilitasi Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Konfrontasi Teddy Minahasa dan Dody Prawiranegara Digelar Hari Ini
Indonesia
Konfrontasi Teddy Minahasa dan Dody Prawiranegara Digelar Hari Ini

Konfrontasi sedianya digelar pada Senin (21/11). Namun rencana itu batal setelah Dody tidak hadir karena alasan sakit.

DPD RI Minta Pemerintah Tegas Soal Impor Pakaian Bekas
Indonesia
DPD RI Minta Pemerintah Tegas Soal Impor Pakaian Bekas

pakaian bekas impor merupakan produk ilegal yang tidak seharusnya dibiarkan bebas mengganggu pasar tekstil lokal. Pakaian bekas impor harus dimaknai sebagai sisa pemakaian dan bahkan sampah dari negara asalnya.

Tindakan Asusila Guru Taekwondo, Jumlah Korban Bertambah 4 Orang
Indonesia
Tindakan Asusila Guru Taekwondo, Jumlah Korban Bertambah 4 Orang

Korban pencabulan yang dilakukan guru taekwondo berinisial DS (44) terhadap muridnya bertambah empat orang.

Hadi Tjahjanto Bisa Jadi Opsi Cawapres Tokoh Militer Pendamping Ganjar
Indonesia
Hadi Tjahjanto Bisa Jadi Opsi Cawapres Tokoh Militer Pendamping Ganjar

Menurut Direktur Eksekutif KedaiKopi Kunto Adi Wibowo, Hadi memiliki rekam jejak bagus selama menjadi Panglima TNI dan juga dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kesimpulan RDP Komisi III dengan Kapolri
Indonesia
Kesimpulan RDP Komisi III dengan Kapolri

Komisi III DPR RI telah merampungkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Pasien Sembuh COVID-19 Dua Kali Lipat Kasus Baru Jelang Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 Dua Kali Lipat Kasus Baru Jelang Natal dan Tahun Baru

Penambahan kasus harian COVID-19 jelang Natal dan Tahun Baru 2023 terus terjadi.

 Titik Banjir di Kota Semarang Mulai Berkurang
Indonesia
Titik Banjir di Kota Semarang Mulai Berkurang

PT KAI Daop 4 Semarang mencatat sekitar 12 perjalanan KA yang melintas di wilayah utara Jawa Tengah ini terganggu akibat banjir.

Bjorka Hanya Sekadar Ancam Demi Motif Ekonomi, Rahasia Negara Diklaim Aman
Indonesia
Bjorka Hanya Sekadar Ancam Demi Motif Ekonomi, Rahasia Negara Diklaim Aman

Isu kebocoran data negara tengah menjadi topik pembicaraan belakangan ini.

AS dan Kanada Siapkan Sanksi Baru ke Rusia Akibat Referendum di Wilayah Ukraina
Dunia
AS dan Kanada Siapkan Sanksi Baru ke Rusia Akibat Referendum di Wilayah Ukraina

Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menegaskan, referendum yang didukung Moskow di wilayah-wilayah pendudukan Ukraina, diadakan secara transparan.

KPK Tunjuk Brigjen Pol. Asep Guntur sebagai Plt Deputi Penindakan
Indonesia
KPK Tunjuk Brigjen Pol. Asep Guntur sebagai Plt Deputi Penindakan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu sebagai pelaksanaan tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK yang kosong setelah Irjen Pol. Karyoto ditunjuk sebagai Kapolda Metro Jaya.