Ferdinand: Jokowi Bersihnya di Mana? Ferdinand Hutahaean, Foot: Istimewa

MerahPutih.com - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dengan uang rakyat terkait pernyataan KPK tentang adanya kebocoran APBN mencapai 40 persen. Bahkan, temuan KPK ini diklaim pernah disampaikan ke kantor Wantimpres pada 2017 silam.

"Apa yang disampaikan KPK terkait kebocoran anggaran ini kan bukan hal baru, sudah disampaikan. Tetapi, Jokowi kan merasa kabinetnya kabinet bersih," kata Ferdinand di Jakarta, Kamis (4/4).

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Foto: MP/Ponco
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Foto: MP/Ponco

Ferdinand pun kembali mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memcegah kebocoran anggaran. Terlebih berdasarkan temuan KPK, angka kebocoran sangatlah tinggi dan hampir 50 persen dari total APBN.

"Nah sekarang kita pertanyakan Jokowi bersihnya di mana. Kalau Jokowi bersih tidak mungkin terjadi kebocoran anggaran sampai 40 persen," sindir politikus berlambang mercy itu.

BACA JUGA

KPK Bantarkan Penahanan Eks Ketum PPP Romahurmuziy di RS Polri

Usai Diperiksa Bawaslu, AKP Sulman: Doakan Saja Semoga Pilpres 2019 Berjalan Aman dan Damai

Paparan Jokowi soal Dilan dan Pancasila Tidak Nyambung

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengungkap dari hasil penghitungan yang dilakukan Litbang KPK seharusnya potensi penerimaan negara jauh lebih besar jika tidak terjadi kebocoran.

"Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran," kata dia, saat memberikan sambutan MoU Monitoring Online Penerimaan Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintah Daerah di Semarang Jawa Tengah, Senin (1/4) lalu.

Ilustrasi APBN
Ilustrasi APBN

Bahkan, kata Basaria, angka kebocorannya diprediksi mencapai 40 persen, artinya APBN kita sebetulnya bisa menyentuh angka kisaran Rp4000 triliun, jauh di atas saat ini yang hanya Rp2.439 triliun.

"Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp 4000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp 2000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau kita maksimal dan benar tidak ada kebocoran, maka Rp 4000 triliun bisa dicapai," ungkap pimpinan KPK itu. (*)

Kredit : eddyflo

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH