KPK Telusuri Aset Tersangka Korupsi Tanah Munjul Rudy Hartono Iskandar Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset-aset milik Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur tahun 2019.

Penelusuran aset-aset pemilik showroom mobil Rhys Auto Gallery ini dilakukan tim penyidik saat memeriksa seorang swasta bernama Dewi, Kamis (19/8).

Baca Juga

KPK Periksa Staf Penilai KJPP Wahyono Adi dan Rekan Terkait Kasus Tanah Munjul

"Dewi (swasta) dikonfirmasi antara lain terkait dugaan kepemilikan berbagai aset dari tersangka RHI (Rudy Hartono Iskandar)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (20/9).

Selain Dewi, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga memeriksa seorang swasta lainnya bernama Farid Ridwan. Dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik mencecar Farid mengenai proses perhitungan appraisal pengadaan tanah Munjul.

"Farid Ridwan didalami pengetahuannya antara lain terkait proses penghitungan appraisal untuk pengadaan tanah di Munjul, Cipayung," ujar Ali.

Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles (YRC), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar serta satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP).

Perusahaan Adonara Propertindo menjadi penyedia lahan untuk proyek Rumah DP 0 Rupiah milik Pemerintah DKI Jakarta lewat Sarana Jaya.Melalui Tommy dan wakilnya Anja, Yoory Corneles mengatur pertemuan hingga sepakat membayar tanah yang ditawarkan Adonara tanpa melakukan kajian terhadap lahan tersebut.

Bahkan KPK yakin antara Yoory dengan pihak Adonara, sudah ada pembahasan sebelum proses negosiasi dilakukan.

Selanjutnya masih di waktu yang sama, juga langsung dilakukan pembayaran sebesar 50 persen atau sekitar sejumlah Rp 108,9 miliar ke rekening bank milik Anja Runtunewe pada Bank DKI.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory dilakukan pembayaran lagi kepada Anja Runtunewe sekitar sejumlah Rp43,5 miliar.

Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar. (Pon)

Baca Juga

KPK Dalami Peruntukan Tanah di Munjul untuk Program Rumah DP 0 Rupiah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Butuh Rp 308 Triliun Per Tahun Gerakan Ekonomi Hijau
Indonesia
Indonesia Butuh Rp 308 Triliun Per Tahun Gerakan Ekonomi Hijau

1.707 industri juga telah mendapatkan sertifikasi blue dan gold dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER), yang berdampak pada pengurangan Gas Rumah Kaca kurang lebih sebesar 93,83 juta ton dan pengurangan polutan sebesar 50,59 juta ton.

Buka Sekolah, Kabupaten Tangerang Tunggu Perintah Pemprov Banten
Indonesia
Buka Sekolah, Kabupaten Tangerang Tunggu Perintah Pemprov Banten

Vaksinasi pelajar di Kabupaten Tangerang sudah mencapai 22.672 sasaran, sedangkan untuk vaksin guru sudah tercapai sekitar 80 persen dari target yang ditentukan.

PKS Minta BPOM Profesional dan Obyektif soal Vaksin COVID-19
Indonesia
PKS Minta BPOM Profesional dan Obyektif soal Vaksin COVID-19

"Selain itu BPOM tidak boleh bekerja atas dasar tekanan dan pesanan produsen atau pedagang vaksin," tutup Mulyanto.

Pakai Skema G to G, Sindikat Vaksin Palsu Tidak Bakal Beroperasi di Indonesia
Indonesia
Pakai Skema G to G, Sindikat Vaksin Palsu Tidak Bakal Beroperasi di Indonesia

Pemerintah terus memantau masalah pemalsuan vaksin. Pemerintah juga mengedukasi dan terus melakukan koordinasi dengan perusahaan yang melakukan pengadaan vaksin lain dalam skema gotong royong.

ICW Nilai Pernyataan Moeldoko Soal Isu Pemberantasan Korupsi Serba Keliru
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bikin KTP Kini Mesti Tunjukkan Bukti Vaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bikin KTP Kini Mesti Tunjukkan Bukti Vaksin

Beredar sebuah narasi di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kantor kelurahan, harus menunjukkan surat bukti telah mengikuti vaksinasi.

Kapasitas Hunian di RSD Wisma Atlet Hampir Terisi Penuh
Indonesia
Kapasitas Hunian di RSD Wisma Atlet Hampir Terisi Penuh

Dengan demikian, orang yang tengah dirawat sebanyak 5.812 orang dari semula 5.730 orang.

Puluhan Kontak Erat Mutasi COVID-19 Kini Dalam Pelacakan
Indonesia
Puluhan Kontak Erat Mutasi COVID-19 Kini Dalam Pelacakan

Tercatat ada 25 kasus kontak erat COVID-19 mutasi varian B1617 dari India di Indonesia.

Jumlah Penambahan Pasien COVID-19 Makin Hari Terus Menurun
Indonesia
Jumlah Penambahan Pasien COVID-19 Makin Hari Terus Menurun

Penambahan kasus positif hari ini mengalami penurunan dibanding Kamis (26/8) sebanyak 16.899 kasus.

Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Bagikan Senter hingga Ban Dalam di 182 RT
Indonesia
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Bagikan Senter hingga Ban Dalam di 182 RT

"Kemarin kami distribusikan sarana pendukung tambahan tahap pertama untuk 182 RT dan 31 RW di 14 Kelurahan rawan genangan dan banjir," ucap Sabdo