KPK Telusuri Aliran Duit Suap Bansos Mensos Juliari Menteri Sosial Juliari P Batubara tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan lembaganya akan terus mengusut dan mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk penanganan COVID-19. Termasuk menelusuri aliran dana dari korupsi tersebut.

Dalam proses penyidikan, kata Firli, KPK kembali kepada konsep penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik berdasarkan UU dalam rangka mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti guna membuat terangnya suatu perkara atau peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya.

Baca Juga

Jokowi Tak Akan Lindungi Menteri Juliari

"Jadi setiap ada aliran uang pasti kita ikuti," kata Firli di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12).

Meski demikian, jenderal bintang tiga ini belum dapat menyampaikan sejauh mana penelusuran aliran dana tersebut. Firli mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan.

"Kita sangat menghormati prinsip-prinsip tugas pokok KPK di antaranya adalah kepastian hukum, keterbukaan, transparan, kepentingan umum, akuntabilitas dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu harus kita hormati betul," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka. Juliari diketahui juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum bidang Program PDI Perjuangan.

Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka kasus suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww
Ketua KPK Firli Bahuri (tengah) memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka kasus suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Minggu (6/12/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan menelusuri setiap aliran dana dari kasus suap pengadaan Bansos ini. Termasuk jika terdapat aliran dana ke partai politik tempat Juliari bernaung.

"Di dalam beberapa perkara ini kita tidak melihat latar belakang politik ya, bahwa dia Bendum parpol iya faktanya. Apakah kemudian ada aliran dana ke parpol tertentu yang dia misalnya ada di situ misalnya, ini kan nanti digali lebih lanjut dalam pemeriksaan saksi-saksi," kata Ali dikonfirmasi terpisah.

Saat ini, kata Ali, pihaknya akan mendalami mengenai aliran dana yang diterima oleh Juliari. Sejauh ini, KPK menduga, Juliari bersama Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos menerima suap senilai Rp 17 miliar dari rekanan Kemensos Ardian I.M dan Harry Sidabuke.

Namun, Ali memastikan dalam pengusutan setiap perkara KPK akan menelusuri aliran dana atau follow the money.

"Menerima sekian miliar tadi itu bahkan nanti mungkin lebih terus nanti kemudian apa ke mana itu kan selanjutnya nanti baru dikembangkan. Pasti lah, pasti (follow the money). Iya lah tentu. Kan nanti ada aliran-alirannya ke mana gitu. Diikuti dulu lah ya. Prinsipnya yang jelas kita di proses penyidikan itu nanti kita sampaikan," ujar Ali. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy Jadi Menteri Sosial Gantikan Juliari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Usai Jaga Demo Tolak UU Cipta Kerja, Polisi di Bekasi Terpapar COVID-19
Indonesia
Usai Jaga Demo Tolak UU Cipta Kerja, Polisi di Bekasi Terpapar COVID-19

Sejumlah personel kepolisian yang positif tengah menjalani isolasi mandiri. Mereka juga mengalami beberapa gejala, seperti demam dan kehilangan indra penciuman.

Operasi SAR Sriwijaya Air Dihentikan, DVI Terima 714 DNA
Indonesia
Operasi SAR Sriwijaya Air Dihentikan, DVI Terima 714 DNA

Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsma TNI Bagus Puruhito menenangkan keluarga para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang ikut kegiatan tabur bunga di perairan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu.

RS Darurat COVID-19 Kabupaten Sleman Resmi Beroperasi
Indonesia
RS Darurat COVID-19 Kabupaten Sleman Resmi Beroperasi

Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kustini Sri Purnomo meresmikan Rumah Sakit (RS) Respati sebagai RS Darurat COVID-19. Ditahap awal RS darurat ini berkapasitas 50 tempat tidur khusus pasien Corona.

Dewas Pecat Pegawai KPK Curi Barang Bukti Emas 1.900 Gram
Indonesia
Dewas Pecat Pegawai KPK Curi Barang Bukti Emas 1.900 Gram

Dewas KPK memecat pegawainya berinisial IGAS karena terbukti mencuri emas seberat 1.900 gram.

Pemkot Bandung Lelang Pengelolaan Stadion GBLA
Indonesia
Pemkot Bandung Lelang Pengelolaan Stadion GBLA

Pemkot melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tengah melengkapi kebutuhan persyaratan administrasi lelang.

Pemprov DKI Peringatkan Pengusaha Tak Telat Bayar THR ke Pekerja
Indonesia
Pemprov DKI Peringatkan Pengusaha Tak Telat Bayar THR ke Pekerja

Mekanisme pembayaraan THR dilakukan sesuai dengan peraturan

Kualitas Aduan Masyarakat Kunci Ungkap Kasus Korupsi
Indonesia
Kualitas Aduan Masyarakat Kunci Ungkap Kasus Korupsi

Laporan Pengaduan tindak pidana korupsi yang lengkap dan valid, akan memudahkan KPK

Laporan IRT yang Diteror Pinjol Berupa Foto Bugil Dapat Atensi Polisi
Indonesia
Laporan IRT yang Diteror Pinjol Berupa Foto Bugil Dapat Atensi Polisi

Korban mengaku dirinya pernah meminjam uang sebesar Rp 6 juta

Aiptu IC Bisa Jadi Tersangka Laka Maut di Pasar Minggu
Indonesia
Aiptu IC Bisa Jadi Tersangka Laka Maut di Pasar Minggu

"Tidak menutup kemungkinan bisa juga nanti kalau kami menemukan bukti baru bisa juga statusnya kami naikkan sebagai tersangka," katanya.

PTM Timbulkan Klaster COVID-19 di Sekolah, Begini Reaksi Kemenkes
Indonesia
PTM Timbulkan Klaster COVID-19 di Sekolah, Begini Reaksi Kemenkes

Nadia mengingatkan beberapa hal yang harus diperhatikan di sekolah adalah cara menerapkan protokol kesehatan.